MPR Tetapkan 9 Desember 2026 untuk Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran

PASUNDANEKSPRES.ID - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan Rabu, 9 Desember 2026, sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden (wapres) baru untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan tersebut diambil setelah MPR menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan jadwal pengisian jabatan wakil presiden.
MPR Tetapkan 9 Desember 2026 untuk Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, surat dari Presiden Prabowo diterima pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 11.10 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam surat tersebut, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 diundur menjadi 9 Desember 2026.
Usulan itu kemudian dibahas dalam rapat gabungan (ragab) yang dihadiri seluruh pimpinan MPR serta pimpinan fraksi dari unsur DPR dan DPD. Hasil rapat menyepakati tanggal 9 Desember 2026 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan, pengesahan, sekaligus pelantikan wapres pengganti Gibran.
Muzani menjelaskan, perubahan jadwal diperlukan karena Presiden Prabowo membutuhkan waktu tambahan untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna memperoleh pertimbangan mengenai dua kandidat yang akan diajukan.
"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," kata Muzani, dikutip Kompas.com, Selasa (17/11/2026).
MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc
Untuk mempersiapkan proses pemilihan, MPR telah membentuk dua tim, yakni Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden dan Tim Ad Hoc yang bertugas menangani pengisian jabatan wapres.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, ditunjuk sebagai koordinator Tim Verifikasi. Sementara itu, politikus Partai Gerindra Habiburokhman dipercaya menjadi ketua tim, dengan sekretaris berasal dari unsur DPD.
Tim tersebut bertugas memeriksa persyaratan serta kelengkapan dokumen dua kandidat yang nantinya diserahkan Presiden Prabowo kepada MPR.
Lestari Moerdijat mengatakan, tim verifikasi siap bekerja segera setelah menerima nama-nama kandidat dari Presiden.
Menurut Lestari, ketentuan mengenai persyaratan calon wakil presiden telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme penggantian wapres apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ia juga memastikan nama-nama kandidat yang diterima MPR akan diumumkan secara transparan kepada masyarakat setelah diserahkan oleh Presiden.
Selain tim verifikasi, rapat gabungan MPR juga menunjuk Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto, sebagai Ketua Tim Ad Hoc.
Tim Ad Hoc tersebut akan diperkuat dua wakil ketua dan 36 anggota yang berasal dari unsur fraksi serta kelompok DPD.
Pembentukan kedua tim ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan wapres berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November
MPR juga telah menetapkan batas waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan kesepakatan rapat gabungan, Presiden diminta menyampaikan dua kandidat tersebut paling lambat Rabu, 25 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan tenggat waktu tersebut telah disepakati agar proses verifikasi dapat segera dilakukan sebelum sidang paripurna pada 9 Desember 2026.
"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," kata Muzani.
Setelah dua nama diterima, Tim Verifikasi akan memeriksa persyaratan administratif dan ketentuan hukum masing-masing kandidat. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi bagian dari persiapan MPR untuk melaksanakan pemilihan dan pelantikan.
Jadwal Sempat Diusulkan Mundur karena Agenda DPR dan DPD
Sebelum keputusan perubahan jadwal ditetapkan, MPR sebelumnya telah merencanakan pelaksanaan sidang paripurna pemilihan wapres pada 2 Desember 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, sempat menjelaskan bahwa usulan perubahan jadwal juga muncul karena adanya benturan dengan sejumlah agenda kedewanan di DPR dan DPD.
Agenda yang dimaksud antara lain kegiatan komisi dan kunjungan kerja anggota parlemen.
"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja," ujar Habiburokhman, dikutip CNN Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Dengan disepakatinya tanggal 9 Desember 2026, MPR kini memiliki jadwal yang menjadi acuan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden.
Sesuai tenggat yang ditetapkan, Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama kandidat paling lambat 25 November. Selanjutnya, MPR akan melakukan verifikasi sebelum menggelar sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik wakil presiden yang baru pada 9 Desember 2026.
(ipa)
