Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Menurut UUD 1945
PASUNDANEKSPRES.ID - Ini dia mekanisme penggantian wakil presiden jika Gibran mundur. Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pergantian orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Jika Gibran benar-benar mundur, apakah Presiden Prabowo Subianto bisa langsung menunjuk penggantinya atau harus melalui persetujuan lembaga negara lainnya?
Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Menurut UUD 1945
Konstitusi sebenarnya telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden pengganti apabila terjadi kekosongan jabatan sebelum masa pemerintahan berakhir.
Artinya, Prabowo tidak bisa menentukan sendiri siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden. Presiden harus mengusulkan dua nama calon kepada MPR untuk kemudian dipilih melalui sidang paripurna.
Seluruh proses pemilihan tersebut wajib diselesaikan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
Wacana ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri ketika bertemu Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Meski demikian, belum ada pengunduran diri resmi yang dinyatakan efektif. Gibran masih menyampaikan keinginan untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Karena itu, wacana pergantian wakil presiden masih bergantung pada perkembangan keputusan politik dan proses pengunduran diri yang bersangkutan.
Prabowo Tidak Bisa Langsung Menunjuk Pengganti Gibran
Apabila pengunduran diri Gibran benar-benar berlaku dan menyebabkan kekosongan jabatan, mekanisme pengisian kursi wakil presiden akan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan demikian, kewenangan Prabowo berada pada tahap pengusulan nama calon. Keputusan mengenai siapa yang akan menjadi wakil presiden berikutnya tetap berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan.
Ketentuan teknis pemilihan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 134 hingga Pasal 142.
Prosesnya dimulai dengan rapat gabungan MPR yang harus diselenggarakan paling lama 3 x 24 jam setelah terjadi kekosongan jabatan. Rapat tersebut bertujuan menentukan jadwal sidang paripurna sekaligus mempersiapkan tahapan pemilihan wakil presiden pengganti.
Setelah jadwal ditetapkan, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan kepada presiden mengenai pelaksanaan sidang dan persyaratan calon. Presiden kemudian harus mengajukan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan berlangsung.
Kedua calon selanjutnya menjalani pemeriksaan administrasi melalui tim verifikasi yang dibentuk MPR. Pemeriksaan ini mencakup kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan masing-masing calon.
Tim verifikasi memiliki waktu paling lama tujuh hari untuk menyelesaikan pemeriksaan sejak dokumen diterima. Jika ditemukan kekurangan, presiden diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan sesuai tenggat yang ditetapkan dalam tata tertib MPR.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, kedua calon ditetapkan sebagai peserta pemilihan dalam sidang paripurna. Anggota MPR kemudian melakukan pemungutan suara untuk menentukan satu orang yang akan mengisi jabatan wakil presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Apabila hasil pemungutan suara menunjukkan jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
Hasil pemilihan kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR dan dilanjutkan dengan pelantikan wakil presiden terpilih. Pejabat baru tersebut akan menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan Prabowo pada Oktober 2029.
DPR Tidak Punya Kewenangan Menolak Pengunduran Diri
Dalam mekanisme pengunduran diri wakil presiden, DPR tidak memiliki kewenangan tersendiri untuk menyetujui atau menolak keputusan tersebut.
Namun, anggota DPR tetap terlibat dalam proses pengisian jabatan karena DPR merupakan bagian dari keanggotaan MPR bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dengan demikian, anggota DPR bersama anggota DPD akan ikut menentukan siapa yang terpilih sebagai wakil presiden pengganti melalui sidang MPR.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu dilibatkan apabila pengunduran diri dilakukan secara sukarela. Peran MK baru muncul apabila pemberhentian presiden atau wakil presiden dilakukan melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah belum adanya pengaturan terperinci mengenai prosedur administratif pengajuan hingga penetapan efektif pengunduran diri wakil presiden. Karena itu, penyampaian niat mundur atau pengajuan surat pengunduran diri tidak serta-merta dapat disamakan dengan terjadinya kekosongan jabatan secara hukum.
Kepastian mengenai kapan jabatan tersebut dinyatakan kosong menjadi penting karena sejak saat itulah tenggat waktu 60 hari bagi MPR untuk memilih pengganti mulai berlaku.
Berbeda dengan Pemakzulan, Ini Tahapan Jika Wapres Diberhentikan
Selain mengundurkan diri, konstitusi juga memungkinkan seorang wakil presiden diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.
Namun, proses ini jauh lebih panjang karena melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, MK, dan MPR.
Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila pejabat tersebut terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
Proses pemakzulan dimulai dari DPR yang menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Usulan itu harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat sidang dihadiri paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Setelah persyaratan terpenuhi, DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pendapat tersebut.
MK kemudian melakukan pemeriksaan dari sisi hukum untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran yang disampaikan DPR terbukti. Konstitusi memberikan batas waktu paling lama 90 hari bagi MK untuk menyelesaikan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dilanjutkan dengan pengajuan usul pemberhentian kepada MPR. Lembaga tersebut kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR.
Dalam sidang tersebut, presiden atau wakil presiden yang menjadi objek pemakzulan diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan. Keputusan pemberhentian harus memenuhi persyaratan kuorum dan dukungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah seluruh anggota MPR. Keputusan pemberhentian juga harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.
Dengan mekanisme tersebut, DPR tidak bisa langsung memberhentikan wakil presiden hanya berdasarkan keputusan politik. Harus ada pemeriksaan dan putusan MK sebelum MPR mengambil keputusan akhir.
Jika Presiden dan Wapres Sama-Sama Berhenti
UUD 1945 juga mengatur kemungkinan yang lebih besar, yakni apabila presiden dan wakil presiden berhenti secara bersamaan sebelum masa jabatan berakhir.
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan untuk sementara dijalankan bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Ketiga menteri tersebut menjalankan tugas kepresidenan hingga MPR memilih presiden dan wakil presiden baru. Pemilihan wajib diselenggarakan paling lambat 30 hari setelah terjadi kekosongan kedua jabatan.
Pasangan presiden dan wakil presiden yang baru dipilih dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan presiden sebelumnya.
Belum Pernah Digunakan untuk Mengisi Kekosongan Wapres
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan hasil amendemen konstitusi yang disahkan pada 2001. Hingga kini, mekanisme tersebut belum pernah digunakan.
Indonesia memang pernah mengalami periode pemerintahan tanpa wakil presiden. Salah satunya terjadi setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Presiden Soekarno kemudian menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden hingga berakhirnya masa kekuasaannya.
Situasi serupa juga terjadi ketika BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden pada Mei 1998. Habibie menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 1999.
Sementara itu, pada 2001, MPR memilih Hamzah Haz sebagai wakil presiden setelah Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid. Namun, pemilihan tersebut masih menggunakan mekanisme sebelum amendemen ketiga UUD 1945 disahkan.
Karena itu, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan kekosongan jabatan ditetapkan secara hukum, Indonesia berpotensi untuk pertama kalinya menggunakan mekanisme pemilihan wakil presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pada akhirnya, pengunduran diri dan pemakzulan memang memiliki proses yang berbeda. Namun, keduanya bermuara pada ketentuan konstitusional yang sama dalam hal pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, yakni melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan dua nama yang diusulkan presiden.
(ipa)
