Mahasiswa UGM Ditahan Usai Demo di DIY, Rektor Siapkan Pendamping!
PASUNDAN EKSPRES.ID — Universitas Gadjah Mada (UGM) menyiapkan bantuan dan pendampingan hukum bagi mahasiswa UGM yang diduga ikut diamankan aparat dalam demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026.
Pihak kampus juga melakukan pendataan dan penelusuran untuk memastikan keberadaan serta kondisi mahasiswa yang terdampak.
Informasi dalam unggahan JawaPos.com yang Anda lampirkan menyebutkan, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
Kampus juga menyatakan menolak kekerasan terhadap sivitas akademika, baik ketika menyampaikan aspirasi maupun saat proses pengamanan demonstrasi.
Dalam siaran pers yang diterbitkan melalui laman resmi UGM pada Rabu, 11 November 2026 pukul 08.37 WIB, Rektor Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D. menyampaikan bahwa kampus sedang melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak.
“Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang,” demikian pernyataan Ova dalam siaran pers tersebut.
UGM Telusuri Keberadaan Mahasiswa yang Diamankan
Pendataan dilakukan setelah muncul laporan mengenai sejumlah peserta demonstrasi yang diamankan aparat.
UGM menyatakan koordinasi dengan pihak terkait diperlukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi mahasiswa, sekaligus menentukan bentuk pendampingan yang dibutuhkan.
Rektor UGM juga mengajak sivitas akademika yang mempunyai informasi mengenai mahasiswa terdampak agar menyampaikannya kepada pihak kampus.
Berdasarkan keterangan Ova yang dikutip ANTARA, informasi dapat dikirim melalui alamat surel Direktorat Kemahasiswaan UGM, yakni ditmawa\@ugm.ac.id.
Setiap informasi yang masuk akan dikoordinasikan dan diverifikasi untuk membantu proses pencarian serta pendampingan.
Kampus juga meminta sivitas akademika tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
Selain bantuan hukum, UGM menyatakan akan memberikan perhatian kepada mahasiswa yang mengalami luka atau membutuhkan perawatan medis akibat peristiwa tersebut.
Kampus memastikan pendampingan serta biaya pengobatan dan perawatan yang diperlukan akan ditanggung.
“Keselamatan dan perlindungan mahasiswa merupakan tanggung jawab kita bersama,” kata Ova sebagaimana dikutip ANTARA dalam pemberitaan pada Rabu, 11 November 2026.
UGM Soroti Kebebasan Berpendapat dan Penanganan Aparat
Dalam pernyataan resminya, UGM menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
Kampus menyatakan tetap berkomitmen menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis.
Ova juga menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika, baik ketika menyampaikan aspirasi maupun selama proses pengamanan demonstrasi.
Menurut pernyataan kampus, tindakan aparat harus berlandaskan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia.
“Hak sivitas untuk menyampaikan pendapat secara damai harus dihormati dan dilindungi. Tindakan pengamanan oleh aparat harus senantiasa mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Ova.
UGM juga menekankan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Perbedaan pendapat maupun aspirasi dinilai perlu mendapat ruang tanpa ancaman kekerasan.
FISIPOL UGM Minta Mahasiswa UGM yang Ditangkap Dibebaskan
Perhatian terhadap penanganan demonstrasi 10 November 2026 juga disampaikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM.
Melalui pernyataan sikap yang diterbitkan pada Rabu, 11 November 2026 pukul 10.59 WIB, fakultas tersebut menyampaikan keprihatinan dan mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pernyataan yang ditandatangani Dekan FISIPOL UGM, Prof. Dr. Gabriel Lele, fakultas menegaskan kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional mahasiswa dan seluruh sivitas akademika.
FISIPOL UGM juga menyampaikan tuntutan agar mahasiswa yang ditangkap dibebaskan serta akses bantuan hukum dibuka secara penuh tanpa hambatan bagi mereka yang menjalani pemeriksaan maupun penahanan.
Fakultas tersebut turut mendukung langkah universitas dalam melakukan pendataan dan verifikasi kondisi mahasiswa terdampak.
Selain pendampingan hukum, FISIPOL meminta adanya jaminan akses informasi dan layanan kesehatan bagi peserta aksi yang membutuhkan.
