Klarifikasi Menteri Haji soal Pengangkatan Dua Anaknya, Singgung Awal Pembentukan BP Haji

PASUNDAN EKSPRES.ID — Klarifikasi Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjadi sorotan setelah dua putranya diketahui masuk dalam daftar tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya.

Pengangkatan tersebut memicu pertanyaan mengenai proses penunjukan anggota keluarga dalam jabatan di lingkungan pemerintahan.

Dalam keterangannya, Gus Irfan menjelaskan bahwa keterlibatan kedua anaknya bersama sejumlah santri bermula ketika Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) masih dalam tahap pembentukan.

Saat itu, menurut dia, lembaga tersebut belum memiliki kantor, struktur organisasi, maupun staf pendukung yang memadai.

“Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa,” kata Gus Irfan dalam keterangan yang diberitakan detikHikmah pada Sabtu, 24 Oktober 2026. 

Klarifikasi Menteri Haji soal Awal Pembentukan BP Haji

Gus Irfan menuturkan, dirinya bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik untuk memimpin BP Haji pada akhir Oktober 2024.

Pada masa awal itu, sejumlah orang di sekitar mereka ikut membantu pekerjaan pembentukan lembaga.

Menurut penjelasan Gus Irfan, anak-anaknya dan sejumlah santri membantu secara sukarela selama sekitar tiga hingga empat bulan.

Ia menyebut bantuan tersebut diberikan ketika lembaga belum memiliki dukungan operasional yang memadai.

“Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj sekarang) disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan. Itu yang terjadi,” ujar Irfan.

Penjelasan itu menjadi bagian utama dari klarifikasi Menteri Haji mengenai latar belakang keterlibatan keluarganya dalam pembentukan BP Haji.

Namun, keterangan mengenai bantuan sukarela pada masa awal lembaga tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh aspek pengangkatan tenaga ahli, termasuk kualifikasi, pembagian tugas, serta pertimbangan penunjukan masing-masing orang.

Sebagian Orang yang Membantu Kemudian Diangkat

Gus Irfan menjelaskan, seiring perkembangan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sebagian orang yang sebelumnya ikut membantu kemudian diangkat menjadi tenaga ahli.

Sementara itu, sebagian lainnya kembali menjalankan kegiatan masing-masing, termasuk kembali ke pondok pesantren.

“Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya tuh ada yang balik ke pondok, ada yang balik ini, karena mereka hanya sekadar ikhlas membantu,” tuturnya.

Pengangkatan dua putranya tersebut menjadi perhatian setelah nama mereka disebut dalam daftar tenaga ahli berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026.

Isu ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar pemilihan tenaga ahli dan bagaimana kementerian memastikan proses penunjukan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pemberitaan Media Indonesia pada 25 Oktober 2026, Gus Irfan juga menjelaskan bahwa orang-orang yang sebelumnya membantu pembentukan lembaga dipertimbangkan untuk menjadi tenaga ahli apabila dinilai memiliki kompetensi yang diperlukan.

Gus Irfan Sebut Tidak Mengambil Seluruh Jatah Staf dan Tenaga Ahli

Selain menjelaskan proses pembentukan lembaga, Gus Irfan memaparkan jumlah posisi tenaga pendukung yang digunakan selama menjalankan tugas sebagai menteri.

Ia menyebut memiliki alokasi tiga staf khusus dan lima tenaga ahli, tetapi tidak mengambil seluruh posisi tersebut.

“Kementerian Haji, sebagai menteri saya punya hak untuk menetapkan tiga staf khusus, saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat,” katanya.

Pernyataan tersebut menjelaskan jumlah staf khusus dan tenaga ahli yang disebut digunakan Gus Irfan.

Meski demikian, jumlah posisi yang tidak seluruhnya terisi belum menjawab pertanyaan mengenai prosedur seleksi, kualifikasi setiap tenaga ahli, serta alasan pemilihan anggota keluarga untuk menduduki posisi tersebut.

Keterangan mengenai aspek administratif itu penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pengisian jabatan di kementerian.

Penjelasan mengenai pengalaman membantu lembaga pada masa awal dan kompetensi yang dibutuhkan merupakan alasan yang disampaikan Gus Irfan, sedangkan rincian mengenai proses penilaian masing-masing tenaga ahli perlu merujuk pada dokumen atau keterangan resmi yang relevan.

Kementerian Haji Masih Membutuhkan Ribuan Pegawai

Gus Irfan juga mengaitkan kebutuhan tenaga pendukung dengan keterbatasan sumber daya manusia di Kementerian Haji dan Umrah.

Berdasarkan analisis jabatan yang disampaikannya, kementerian membutuhkan sekitar 7.000 pegawai.

Sementara itu, data internal yang dikutip dalam pemberitaan mencatat jumlah pegawai sebanyak 3.631 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kementerian disebut membuka jalur mutasi aparatur sipil negara (ASN) dari instansi lain, bukan melakukan rekrutmen ASN baru.

Proses mutasi telah berjalan dalam dua gelombang, tetapi masih terdapat jabatan yang belum terisi dan sejumlah tugas yang harus dirangkap oleh pejabat lain.

Kementerian juga memanfaatkan tenaga alih daya untuk membantu pelaksanaan pekerjaan.

Menurut penjelasan Gus Irfan, pengerahan sumber daya yang tersedia dilakukan untuk menutup kekurangan personel dan mendukung layanan penyelenggaraan ibadah haji.