Klinik Kopdes Merah Putih Tetap Bisa Beroperasi Tanpa Dokter, Ini Ketentuan Tenaga Kesehatannya
PASUNDANEKSPRES.ID - Klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tetap dapat beroperasi meskipun belum memiliki dokter.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengatur ketentuan mengenai sumber daya manusia dan tenaga kesehatan minimal yang harus tersedia agar klinik dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak hanya diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari pengembangan layanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan klinik yang terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan. Menariknya, klinik Kopdes Merah Putih tetap bisa beroperasi meskipun tidak memiliki dokter, selama memenuhi ketentuan tenaga kesehatan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketentuan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025 tentang Petunjuk Teknis Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan.
Minimal Empat Tenaga Kesehatan
Dalam ketentuan sumber daya manusia kesehatan, klinik desa/kelurahan dibedakan berdasarkan kelompok kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan kelompok kegiatan pelayanan kesehatan pengembangan.
Untuk kelompok kegiatan pelayanan kesehatan dasar, terdapat sejumlah tenaga kesehatan yang perlu disiapkan, yaitu:
- Satu orang perawat, dengan kualifikasi pendidikan minimal sesuai ketentuan profesi.
- Satu orang bidan, dengan pendidikan dan kompetensi sesuai standar profesinya.
- Dua orang kader kesehatan, yang berasal dari masyarakat atau penugasan pemerintah desa/kelurahan.
Dengan demikian, kebutuhan minimal tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan dasar klinik Kopdes Merah Putih adalah empat orang, terdiri atas satu perawat, satu bidan, dan dua kader kesehatan.
Dokter Tidak Menjadi Syarat Wajib Pelayanan Kesehatan Dasar
Salah satu poin penting dalam ketentuan tersebut adalah dokter tidak termasuk dalam persyaratan tenaga kesehatan minimal untuk kelompok pelayanan kesehatan dasar.
Artinya, klinik Kopdes Merah Putih tetap dapat menjalankan pelayanan kesehatan dasar tanpa harus menunggu tersedianya dokter, sepanjang seluruh persyaratan tenaga kesehatan dan ketentuan operasional lainnya telah dipenuhi.
Meski demikian, hal ini bukan berarti dokter tidak diperlukan dalam pengembangan layanan kesehatan. Kebutuhan tenaga kesehatan tambahan tetap dapat disesuaikan dengan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh masing-masing klinik.
Perawat dan Bidan Wajib Memiliki STR dan SIP
Selain jumlah tenaga kesehatan, aspek legalitas dan kompetensi juga menjadi perhatian.
Perawat dan bidan yang bertugas di klinik desa/kelurahan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
Dalam ketentuan tersebut, SIP bagi tenaga kesehatan yang bertugas sebagai pelaksana kelompok pelayanan kesehatan dasar melekat pada Puskesmas. Sementara itu, tenaga kesehatan yang bertugas dalam kelompok pelayanan kesehatan pengembangan mengikuti ketentuan peraturan praktik mandiri yang berlaku.
Hal ini bertujuan memastikan pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi serta legalitas sesuai peraturan perundang-undangan.
Kader Kesehatan Harus Memenuhi Kriteria
Dua kader kesehatan yang bertugas di klinik juga tidak dipilih tanpa persyaratan.
Kader kesehatan harus memiliki kemampuan literasi, menguasai sedikitnya 25 kecakapan kader kesehatan, berdomisili di desa atau kelurahan setempat, serta ditunjuk oleh kepala desa atau lurah dengan persetujuan Kepala Klinik Desa/Kelurahan.
Selain itu, kader kesehatan diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi, memahami kondisi sosial budaya masyarakat, serta menyesuaikan diri dengan kearifan lokal.
Keberadaan kader ini diharapkan dapat membantu memperkuat hubungan antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan masyarakat setempat.
Tetap Mengutamakan Standar Pelayanan Kesehatan
Meski tidak mewajibkan dokter untuk kelompok pelayanan kesehatan dasar, operasional klinik Kopdes Merah Putih tetap harus mengikuti ketentuan pemerintah.
Kelengkapan tenaga kesehatan, kompetensi, perizinan, serta jenis pelayanan yang diberikan menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang aman dan sesuai standar.
Integrasi dengan BPJS Kesehatan juga perlu mengikuti persyaratan dan mekanisme kerja sama yang berlaku.
Dengan adanya ketentuan tersebut, pengembangan klinik Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memperluas akses masyarakat desa dan kelurahan terhadap pelayanan kesehatan dasar, sekaligus memperkuat peran fasilitas kesehatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat.
