Kontroversi Buku Islam Ala Prabowo Mencuat, Sejumlah Tokoh Pertanyakan Pencantuman Nama
PASUNDANEKSPRES.ID - Sebuah buku yang mengangkat sisi keislaman Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi perbincangan publik. Kontroversi buku Islam ala Prabowo pun muncul karena karya tersebut tidak hanya membahas agama dan spiritual, tetapi juga mengulas karakter serta kepemimpinan Prabowo sebagai seorang tokoh nasional.
Padahal, jika melihat isi dan latar belakang penerbitnya, buku ini bukanlah buku yang ditulis langsung oleh Prabowo, apalagi buku yang memperkenalkan ajaran Islam baru.
Buku berjudul lengkap "Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam" membahas sisi keislaman, spiritualitas, karakter, serta kepemimpinan Prabowo Subianto.
Nilai-nilai Islam coba dilihat melalui perjalanan hidup, karakter, serta kiprah Prabowo sebagai salah satu tokoh nasional.
Kontroversi Buku Islam Ala Prabowo dan Isi yang Dibahas
Kontroversi buku Islam ala Prabowo semakin berkembang karena isinya tidak hanya memuat pandangan mengenai sosok Prabowo, tetapi juga menghadirkan perspektif dari sejumlah tokoh agama dan akademisi.
Sejumlah tokoh agama dan akademisi turut memberikan perspektif mengenai spiritualitas, karakter, kepemimpinan, hingga pandangan kebangsaan Prabowo.
Isi buku secara umum dapat dilihat melalui tiga tema besar.
- Pertama, pembahasan mengenai Islam, perdamaian, dan keadilan.
- Kedua, sisi spiritualitas Prabowo Subianto.
- Ketiga, gagasan mengenai perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.
Kerangka tersebut membuat buku ini lebih banyak berbicara tentang bagaimana nilai-nilai Islam ditafsirkan dan dikaitkan oleh para kontributor dengan sosok Prabowo sebagai seorang pemimpin.
Hal yang juga penting bagi pembaca adalah membedakan antara fakta kehidupan Prabowo dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing penulis.
Tulisan dari banyak tokoh tentu membawa sudut pandang yang berbeda sehingga tidak seluruh isi buku bisa diperlakukan sebagai pernyataan langsung dari Prabowo.
Apa yang Memicu Kontroversi?
Persoalan yang paling ramai dibicarakan justru bukan soal adanya “Islam versi Prabowo”. Buku tersebut disebut merupakan karya Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush'ab Muqoddas yang diluncurkan dalam Rakornas BAZNAS pada 26 Agustus 2025.
Penulisannya disebut diinisiasi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar. Artinya, penyebutan “Islam Ala Prabowo” tidak semestinya dimaknai sebagai klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menulis buku tersebut atau sedang memperkenalkan ajaran agama tertentu.
Masalah lain muncul ketika nama beberapa tokoh yang tercantum dalam buku kemudian mempertanyakan keterlibatan mereka sebagai penulis.
Mengutip dari RumiNews, salah satu nama yang memberikan respons adalah mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi.
Melalui media sosial, TGB menjawab pertanyaan warganet yang menanyakan apakah dirinya benar menyumbangkan tulisan untuk buku Islam Ala Prabowo.
Pertanyaan tersebut muncul pada kolom komentar unggahan TGB pada Minggu (6/9/2026).
“Ijin Tuan Guru, apakah benar anda menyumbang tulisan di buku Islam ala Prabowo?” tulis akun @eh_ilman.
TGB kemudian menjawab secara singkat bahwa dirinya tidak pernah mengirimkan tulisan.
Respons serupa juga muncul terkait nama Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar. Istrinya, Ning Jazil, mempertanyakan pencantuman nama suaminya dalam buku tersebut melalui Instagram Story.
Persoalan itu kemudian berkembang menjadi pembicaraan mengenai etika penerbitan, terutama soal izin pencantuman nama, atribusi tulisan, serta komunikasi antara penyusun dan tokoh yang namanya tercantum.
Kontroversi Islam Ala Prabowo Perlu Dijelaskan Secara Terbuka
Kontroversi buku ini pada akhirnya perlu dipisahkan menjadi dua persoalan.
Pertama, mengenai isi buku yang membahas Islam, spiritualitas, dan kepemimpinan Prabowo. Kedua, mengenai proses editorial serta pencantuman nama sejumlah tokoh.
Dua hal tersebut tidak seharusnya dicampuradukkan.
Jika memang terdapat persoalan mengenai izin penulisan, penggunaan nama, atau atribusi karya, pihak penyusun dan penerbit perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Klarifikasi penting agar pembaca mengetahui posisi setiap tokoh yang namanya muncul dalam buku tersebut.
Di sisi lain, Prabowo juga tidak otomatis menjadi pihak yang bertanggung jawab atas seluruh isi buku yang dibuat oleh orang lain tentang dirinya.
Penilaian terhadap Presiden sebaiknya tetap didasarkan pada kebijakan, keputusan, serta kinerja pemerintahannya, bukan semata-mata pada karya yang ditulis pihak lain.
(pm)
