Kontroversi Hashim Djojohadikusumo, Adik Prabowo: Dana Kampanye hingga Proyek Migas Natuna

PASUNDANEKSPRES.ID - Nama Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan setelah mengungkapkan bahwa bisnis minyak dan gas bumi (migas) yang digelutinya menjadi sumber pendanaan kampanye politik. Perhatian publik terhadap pengusaha tersebut juga meningkat setelah perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usahanya memenangkan lelang wilayah kerja migas Natuna D-Alpha.

Dua isu tersebut memunculkan perbincangan mengenai transparansi pendanaan politik, tata kelola sumber daya alam, dan potensi konflik kepentingan yang melibatkan pengusaha dengan kedekatan terhadap lingkaran kekuasaan.

Hashim sendiri merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim. Karena itu, aktivitas bisnisnya di sektor energi turut menjadi perhatian, terutama ketika pemerintah menjalankan kebijakan pengembangan sumber daya energi nasional.

Hashim Akui Dana Kampanye Berasal dari Bisnis Migas

Dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada 7 Oktober 2026, Hashim secara terbuka menyebut bisnis migas yang telah digelutinya selama puluhan tahun sebagai sumber pendanaan kampanye politik.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah berkecimpung di sektor migas selama sekitar 34 tahun. Hashim juga menyoroti meningkatnya kebutuhan energi seiring perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan pembangunan pusat data (data center).

Menurutnya, perkembangan teknologi tersebut membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar sehingga permintaan energi tetap meningkat. Kondisi ini, menurut Hashim, turut memperpanjang prospek industri energi fosil yang selama ini menjadi bidang usahanya.

Pengakuan tersebut menjadi perhatian karena pendanaan politik dan sumber kekayaan pihak yang terlibat di dalamnya berkaitan dengan isu transparansi. Meski demikian, pernyataan bahwa dana kampanye berasal dari bisnis migas tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.

Penilaian terhadap kepatuhan pendanaan kampanye tetap memerlukan pemeriksaan atas sumber dana, pencatatan, pelaporan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Perusahaan Terafiliasi Hashim Menang Lelang Natuna D-Alpha

Sorotan lain muncul pada September 2026 setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan PT Nations Petroleum sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Natuna D-Alpha.

PT Nations Petroleum merupakan perusahaan di bawah Arsari Group yang dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo. Penetapan pemenang tersebut menjadi bagian dari lelang enam wilayah kerja migas tahap pertama pada 2026.

Berdasarkan laporan The Jakarta Post dan Katadata, perusahaan tersebut menyanggupi komitmen investasi sebesar US$103,309 juta atau sekitar US$103,3 juta untuk tiga tahun pertama kegiatan eksplorasi. Perusahaan juga diwajibkan membayar bonus tanda tangan sebesar US$200.000 kepada negara.

Kemenangan tersebut menarik perhatian karena nilai komitmen investasi Natuna D-Alpha menjadi yang terbesar di antara enam wilayah kerja yang diumumkan dalam lelang tahap pertama tersebut.

Namun, besarnya nilai investasi dan hubungan kepemilikan perusahaan dengan seorang pengusaha yang merupakan adik presiden tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan dalam proses lelang.

JATAM Soroti Potensi Konflik Kepentingan

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti kemenangan PT Nations Petroleum dalam pernyataan yang diterbitkan pada 21 September 2026.

JATAM mempertanyakan potensi konflik kepentingan, konsentrasi penguasaan sumber daya alam oleh kelompok elite politik dan ekonomi, serta keselarasan ekspansi migas dengan komitmen Indonesia terhadap perlindungan iklim.

Sorotan tersebut juga berkaitan dengan posisi Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim. Menurut JATAM, situasi ketika perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga presiden memperoleh hak pengelolaan wilayah kerja migas strategis memerlukan perhatian terhadap transparansi dan tata kelola.

JATAM turut menyoroti karakteristik Natuna D-Alpha, termasuk tingginya kandungan karbon dioksida (CO₂) yang selama ini menjadi salah satu tantangan teknis pengembangan wilayah tersebut.

Kritik JATAM merupakan pandangan organisasi masyarakat sipil. Untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran atau konflik kepentingan secara hukum, diperlukan bukti dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Arsari Group Bantah Ada Manuver Politik

Menanggapi sorotan mengenai kemenangan PT Nations Petroleum, pihak Arsari Group membantah adanya manuver politik dalam proses lelang Natuna D-Alpha.

Dalam pemberitaan Betahita pada 22 September 2026, perwakilan urusan publik dan hubungan pemerintahan Arsari Group, Nicholay Aprilindo, menyatakan kemenangan perusahaan tersebut berlangsung melalui prosedur lelang yang berlaku.

Pihak perusahaan menegaskan bahwa proses tersebut merupakan transaksi bisnis antarpelaku usaha dan tidak melibatkan manuver politik.

Bantahan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami kontroversi ini. Hingga informasi yang dirujuk dalam pemberitaan tersebut, kritik mengenai potensi konflik kepentingan dan bantahan perusahaan merupakan dua posisi yang perlu disampaikan secara berimbang.

Transparansi Pendanaan Politik dan Tata Kelola Energi Jadi Perhatian

Dua isu yang melibatkan Hashim Djojohadikusumo memperlihatkan pentingnya transparansi dalam hubungan antara dunia usaha, pendanaan politik, dan pengelolaan sumber daya alam.

Pengakuan mengenai sumber dana kampanye menjadi relevan untuk ditelaah dari sisi kepatuhan terhadap aturan pendanaan politik. Sementara itu, kemenangan perusahaan yang terafiliasi dengan Hashim dalam lelang Natuna D-Alpha memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses dan pencegahan konflik kepentingan.

Meski demikian, sorotan publik dan kritik organisasi tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti bahwa suatu pelanggaran telah terjadi. Penilaian yang menyeluruh memerlukan dokumen resmi, penjelasan pemerintah, keterangan perusahaan, serta pemeriksaan atas prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kontroversi Hashim Djojohadikusumo bukan hanya berkaitan dengan posisinya sebagai adik Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga menyangkut bagaimana pendanaan politik dan pengelolaan sumber daya energi dijalankan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.