Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, BEM UI Bawa Lima Tuntutan dalam Aksi Demo 28 Oktober 2026

PASUNDANEKSPRES.ID - Mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi di pusat Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama terkait lapangan kerja, kondisi ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjadi salah satu penggerak aksi dengan mengajak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta elemen masyarakat untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi.

Sejumlah kampus yang disebut turut diajak dalam gerakan tersebut antara lain UPN, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Tidak hanya melibatkan mahasiswa, gerakan ini juga membuka ruang partisipasi bagi kelompok masyarakat lainnya, mulai dari buruh, petani, hingga ibu rumah tangga.

Keterlibatan lintas kelompok tersebut mencerminkan upaya memperluas isu demonstrasi agar tidak terbatas pada kepentingan kampus, melainkan turut menyoroti persoalan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Lima Tuntutan Utama Mahasiswa

Dalam materi aksi yang ditampilkan, BEM UI membawa lima tuntutan utama yang mencakup isu kebencanaan, pengelolaan anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, serta kebebasan sipil.

1. Mendesak penetapan status bencana nasional

Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional sebagai bentuk respons terhadap persoalan kebencanaan yang menjadi perhatian publik.

Tuntutan ini menekankan pentingnya penanganan yang serius, koordinasi antarlembaga, serta perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Penetapan status tersebut perlu didasarkan pada kondisi faktual, tingkat dampak, dan ketentuan yang berlaku.

2. Mendorong APBN yang berpihak kepada masyarakat

Mahasiswa meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pengelolaan anggaran dinilai perlu mengutamakan kebutuhan publik, memperkuat perlindungan sosial, dan mendukung peningkatan kesejahteraan.

Tuntutan ini juga berkaitan dengan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan kesempatan kerja.

Mahasiswa menginginkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan mengurangi beban hidup masyarakat.

3. Mendesak penurunan biaya pendidikan

Biaya pendidikan menjadi salah satu persoalan yang disoroti dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai akses pendidikan harus tetap terjangkau dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan belajar.

Pemerintah didorong untuk mengevaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan serta memperkuat dukungan bagi mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Pendidikan, dalam pandangan ini, harus diperlakukan sebagai kebutuhan publik yang mendasar, bukan sekadar beban finansial bagi keluarga.

4. Menghentikan penyalahgunaan hukum dan memberantas KKN

Dalam bidang hukum, mahasiswa menuntut penghentian penyalahgunaan kewenangan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penegakan hukum diharapkan berjalan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

Mahasiswa juga menyoroti pentingnya menghentikan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik.

Mereka menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dilindungi, sepanjang disampaikan sesuai ketentuan hukum.

5. Menjaga kebebasan berpendapat dan HAM

Tuntutan terakhir berkaitan dengan perlindungan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Mahasiswa mendesak pemerintah menjamin ruang demokrasi yang aman bagi warga untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan mengkritik kebijakan publik.

Perlindungan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak merasa terintimidasi ketika menyampaikan aspirasi.

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memastikan penanganan demonstrasi berlangsung secara proporsional serta menghormati hak-hak warga negara.

Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Aksi pada 28 Oktober 2026 juga menjadi bagian dari evaluasi politik terhadap perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dua tahun berkuasa. Mahasiswa menilai janji-janji kampanye perlu diukur melalui hasil kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Persoalan lapangan kerja dan ekonomi menjadi perhatian penting. Ketersediaan pekerjaan yang layak, kepastian pendapatan, keterjangkauan kebutuhan hidup, serta kesempatan bagi generasi muda untuk memasuki dunia kerja merupakan sejumlah isu yang menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah.

Bagi mahasiswa, evaluasi terhadap pemerintah bukan semata-mata persoalan dukungan atau penolakan politik.

Evaluasi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan publik.

Namun, penilaian terhadap capaian pemerintahan perlu didukung data yang terukur, termasuk indikator ketenagakerjaan, daya beli, akses pendidikan, dan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, perdebatan mengenai kinerja pemerintah dapat berlangsung secara terbuka dan berbasis fakta.

BEM UI Peringatkan Kemungkinan Aksi Lanjutan

BEM UI menegaskan bahwa demonstrasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan simbolis tanpa tindak lanjut.

Pemerintah diharapkan memberikan jawaban yang substantif terhadap tuntutan mahasiswa, disertai langkah konkret, arah kebijakan yang jelas, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipantau masyarakat.

Mahasiswa memperingatkan bahwa jawaban normatif tanpa penyelesaian yang nyata berpotensi memicu aksi lanjutan.

Salah satu langkah yang disebut dapat ditempuh adalah civil disobedience atau pembangkangan sipil, yakni bentuk perlawanan politik melalui ketidakpatuhan yang disengaja terhadap aturan atau kebijakan tertentu sebagai protes terhadap sesuatu yang dianggap tidak adil.

Wacana tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menginginkan respons pemerintah yang lebih dari sekadar pernyataan atau janji. Mereka menuntut adanya dialog yang bermakna dan kesediaan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dipersoalkan.

Di sisi lain, ruang dialog tetap diperlukan agar perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara demokratis.

Pemerintah, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung secara damai serta menghormati hak dan keselamatan semua pihak.

Demokrasi Diuji melalui Respons Pemerintah

Demonstrasi mahasiswa pada 28 Oktober 2026 menempatkan sejumlah persoalan publik ke dalam satu panggung tuntutan: lingkungan dan kebencanaan, pengelolaan anggaran, pendidikan, hukum, serta hak asasi manusia.

Isu-isu tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan tidak hanya menyangkut capaian ekonomi, tetapi juga kualitas tata kelola dan perlindungan hak warga negara.

Besarnya arti aksi ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta atau luasnya dukungan, tetapi juga oleh sejauh mana tuntutan yang disampaikan memperoleh tanggapan dan tindak lanjut.

Pemerintah memiliki kesempatan untuk menjawab kritik melalui kebijakan yang transparan dan terukur.

Sementara itu, mahasiswa dan masyarakat sipil dapat terus menjalankan fungsi pengawasan dengan menyampaikan aspirasi secara kritis, damai, dan bertanggung jawab.

Pada titik inilah demokrasi diuji: apakah kritik masyarakat diperlakukan sebagai ancaman, atau justru menjadi masukan untuk memperbaiki arah kebijakan negara.