Yusril Tanggapi Soal Gibran Ingin Buktikan Ijazah di PTUN: Enggak Ada Gunanya, Putusan Sudah Final

PASUNDANEKSPRES.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berguna.
Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut telah final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh.
"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya, materi yang sama," ucap Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menegaskan, tidak ada celah hukum bagi Gibran untuk kembali mengajukan pembuktian keabsahan ijazahnya melalui jalur pengadilan dengan perkara yang sama.
Ia menyebut, Gibran tidak dapat mengajukan banding atau peninjauan kembali (PK) atas perkara tersebut sebab dirinya bukan pihak yang menjadi tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," katanya.
Peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang merupakan tergugat dalam perkara tersebut.
Namun, kata Yusril, Kemendikdasmen nampaknya tidak mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan tersebut.
"Bahkan (Kemendikdasmen) akan mengeksekusi putusan. Jadi dari segi hukum memang agak sulit sekarang," imbuhnya.
Meski begitu, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
"Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh," kata Yusril.
Gibran Akan Tempuh Lewat PTUN
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada Gibran terkait persoalan yang tengah dihadapinya, termasuk polemik ijazah dirinya pasca putusan MK dan MA.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Gibran menyatakan akan terus berjuang di jalur hukum melalui PTUN. Prabowo juga sempat memberi saran agar Gibran dapat menghadirkan dokumen pendidikannya dari SD hingga sarjana dalam proses persidangan.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," pungkasnya.
(inm)
