Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Melindungi Hak Leluhur: Cerita Pendampingan Tanah Ulayat di Papua Barat

Y
Yusup SuparmanEditor: Yusup Suparman
|07:53 WIB
Bagikan:
Melindungi Hak Leluhur: Cerita Pendampingan Tanah Ulayat di Papua Barat
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Sorong - Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat. Langkah itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Agar proses bisa berjalan baik, masyarakat hukum adat (MHA) perlu mendapatkan pendampingan sebelum identifikasi subjek dan objek tanah ulayat dilakukan. 

“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Pra-identifikasi dimulai dengan bagaimana MHA dapat melakukan musyawarah dan dipandu dalam mengidentifikasi wilayah adatnya, mengidentifikasi tanah ulayatnya serta mengidentifikasi objeknya. Deni Santo menjelaskan, suatu MHA diakui keberadaan dan eksistensinya jika memenuhi subjeknya, memenuhi objeknya dan ada hubungan hukumnya. Selain itu, pra-identifikasi berfungsi sebagai waktu berdialog jika ada permasalahan terkait tanah adat sehingga dapat diidentifikasi lebih awal. Pendampingan tersebut diperlukan agar masyarakat memahami tahapan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, termasuk proses pencatatan terhadap hak adat ataupun nilai-nilai adat yang telah ada di wilayah adat mereka.

“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” terang Deni Santo. 

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyebut bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang. Ia ingin hal tersebut berjalan berkeadilan dan berkelanjutan, seperti halnya pengadministrasian tanah ulayat ini. 

“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka Oktoberia. 

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, turut menyampaikan sambutan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi dan jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat; serta perwakilan pemerintah daerah dan NGO dari Landesa. 

Kegiatan ini juga menyediakan sesi diskusi panel dengan menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi panel ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan. (AR/CK)

Berita Terbaru

Melindungi Hak Leluhur: Cerita Pendampingan Tanah Ulayat di Papua Barat

Melindungi Hak Leluhur: Cerita Pendampingan Tanah Ulayat di Papua Barat

Nasional30 menit lalu
Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

Nasional10 jam lalu
Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

Nasional10 jam lalu
Cerita Warga Manfaatkan PGC Terpadu: Urus Pertanahan Sambil Liburan Akhir Pekan

Cerita Warga Manfaatkan PGC Terpadu: Urus Pertanahan Sambil Liburan Akhir Pekan

Nasional10 jam lalu
1.531 Guru SMP Belum Terverifikasi, Disdikbud Subang Kejar Penyelesaian Pendataan

1.531 Guru SMP Belum Terverifikasi, Disdikbud Subang Kejar Penyelesaian Pendataan

Headline11 jam lalu
Assyifa Peduli Salurkan Bantuan untuk Gaza

Assyifa Peduli Salurkan Bantuan untuk Gaza

Subang12 jam lalu
Ada Hadiah Mobil, DAIFEST 2026 Maksimalkan Penjualan Daihatsu

Ada Hadiah Mobil, DAIFEST 2026 Maksimalkan Penjualan Daihatsu

Purwakarta12 jam lalu
Atlet Terbang Layang Subang Raih 7 Medali di Porprov Jabar XV

Atlet Terbang Layang Subang Raih 7 Medali di Porprov Jabar XV

Headline13 jam lalu
Salah Ketik Saat Chat? Ini Cara Mengedit Pesan di WhatsApp dengan Cepat

Salah Ketik Saat Chat? Ini Cara Mengedit Pesan di WhatsApp dengan Cepat

Lifestyle15 jam lalu
Waspada Cuaca Ekstrem di Subang, Ini Layanan Kedaruratan yang Bisa Dihubungi

Waspada Cuaca Ekstrem di Subang, Ini Layanan Kedaruratan yang Bisa Dihubungi

Subang17 jam lalu