Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah masih harus mengejar penerimaan pajak dalam jumlah besar menjelang penurupan tahun anggaran 2026. Target yang belum terpenuhi ini membuat dukungan masyarakat kembali diminta, tetapi muncul persoalan mengenai pemerataan kewajiban perpajakan.
Selama ini, pekerja formal dan konsumen berhadapan langsung dengan berbagai pungutan, sementara potensi penerimaan dari kelompok pemilik kekayaan besar dinilai masih dapat dioptimalkan.
Menkeu Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Jumlah tersebut setara 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.
Pemerintah membutuhkan tambahan sekitar Rp514 triliun pada November dan Desember untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun. Jika dibandingkan dengan target APBN secara keseluruhan, masih terdapat selisih Rp560,9 triliun.
Kondisi tersebut membuat upaya meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan menjadi pekerjaan besar. Namun, penerimaan negara tidak seharusnya hanya dikejar melalui kelompok masyarakat yang selama ini sudah rutin membayar pajak.
Pekerja dan Kelas Menengah Berhadapan Langsung dengan Pajak
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi salah satu kewajiban yang langsung dirasakan pekerja formal. Pemotongan dilakukan dari penghasilan bulanan sebelum gaji diterima.
Di luar itu, masyarakat juga membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketika membeli barang atau menggunakan jasa yang termasuk objek pajak. Kedua jenis pajak tersebut membuat kontribusi masyarakat berlangsung melalui aktivitas bekerja maupun konsumsi sehari-hari.
Ketika penghasilan harus dialokasikan untuk kebutuhan pokok, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kesehatan, tambahan beban pengeluaran tentu dapat memengaruhi daya beli.
Persoalan yang kemudian muncul bukan sekadar besarnya pajak yang dibayarkan, melainkan bagaimana kewajiban tersebut dibagi secara adil. Pekerja formal relatif mudah teridentifikasi karena penghasilan dan pemotongan pajaknya tercatat.
Sementara itu, pengenaan pajak terhadap kekayaan dalam jumlah sangat besar membutuhkan pendataan dan mekanisme pengawasan yang lebih kompleks.
Pemerintah juga perlu memastikan penerimaan yang terkumpul kembali melalui pelayanan publik yang memadai.
Anggaran kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perlindungan sosial menjadi beberapa sektor yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penerimaan Pajak Kekayaan Orang Superkaya Jadi Alternatif
Di tengah kebutuhan meningkatkan pendapatan negara, pajak kekayaan atau wealth tax kembali mengemuka sebagai salah satu usulan kebijakan.
Berbeda dari PPh yang dihitung berdasarkan penghasilan, pajak kekayaan mempertimbangkan total aset yang dimiliki seseorang.
Aset yang dapat masuk dalam perhitungan antara lain:
- Uang dalam rekening dan simpanan.
- Kepemilikan saham dan obligasi.
- Emas serta aset investasi lainnya.
- Tanah, rumah, dan properti.
Dalam simulasi yang disampaikan pada tayangan kanal YouTube Watchdoc Documentary, individu dengan kekayaan di atas ambang tertentu berpotensi dikenai pajak sebesar 1–2 persen.
Simulasi tersebut memperkirakan penerimaan hingga Rp93 triliun jika diterapkan terhadap 50 orang terkaya di Indonesia.
Angka tersebut masih berupa perkiraan potensi, bukan penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah.
Pelaksanaannya membutuhkan kajian mengenai batas kekayaan, metode penilaian aset, tarif, hingga mekanisme pengawasan agar tidak menimbulkan penghindaran pajak.
Indonesia juga pernah memiliki aturan mengenai pajak kekayaan pada masa kolonial yang kemudian mengalami perubahan setelah kemerdekaan.
Riwayat tersebut memperlihatkan bahwa gagasan mengenakan pungutan atas kepemilikan kekayaan bukan hal yang sepenuhnya baru dalam sejarah perpajakan nasional.
Sejumlah negara juga pernah menerapkan atau masih mempertahankan bentuk pajak kekayaan dengan ketentuan berbeda.
Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan kajian untuk melihat efektivitas pemungutan, dampak terhadap investasi, serta kemampuan negara mengidentifikasi aset wajib pajak.
Mengejar Target Sekaligus Memperbaiki Pemerataan Pajak
Pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara.
Upaya meningkatkan penerimaan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi setiap kelompok masyarakat agar beban perpajakan tidak terus bertumpu pada pekerja berpenghasilan tetap.
Selama ini, pekerja formal menjadi salah satu kelompok yang relatif mudah dijangkau melalui mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) secara otomatis.
Di sisi lain, potensi penerimaan pajak dari kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar juga perlu dikaji sebagai alternatif untuk memperluas sumber pendapatan negara.
(pm)
