Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Bupati Siak Soroti Persoalan Gaji
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah memastikan akan mengangkat status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang berlaku mulai 1 Januari 2027.
Pengangkatan PPPK menjadi penuh waktu mencakup berbagai lintas profesi, termasuk dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Kebijakan tersebut disambut positif oleh sejumlah kalangan, termasuk Bupati Siak, Afni Zulkifli yang mendukung pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
"Alhamdulillah, ada kabar gembira bahwa pemerintah pusat sudah mengumumkan PPPK paruh waktu seluruhnya akan dijadikan PPPK penuh waktu. Ini merupakan satu progres," ujar Afni dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Namun, Afni mempertanyakan pihak yang akan bertanggung jawab membayar gaji belasan ribu PPPK setelah status mereka beralih menjadi pegawai penuh waktu. Ia juga mempertanyakan apakah pembiayaan gaji tersebut akan bersumber dari APBN atau tetap dibebankan kepada APBD.
"Tapi pertanyaannya, siapa yang akan membayar gaji mereka nantinya? Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat," ucap Afni.
Afni menilai, kebijakan tersebut harus disertai kejelasan, terutama terkait kepastian sumber pendanaan. Hal ini dinilai penting bagi pemerintah daerah yang saat ini tengah menyusun rancangan APBD 2027.
Tanpa adanya petunjuk teknis yang jelas, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan dalam perencanaan anggaran.
Ia menegaskan bahwa pengumuman pemerintah pusat merupakan progres yang patut disyukuri. Kendati demikian, kebijakan itu harus disertai kejelasan mengenai mekanisme pembiayaan dan administrasi kepegawaian.
Afni menjelaskan, beban belanja pegawai di Kabupaten Siak saat ini cukup besar dengan persentase belanja pegawai mencapai 47,77 persen dari total belanja daerah.
Ia memaparkan jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak berjumlah sekitar 4.800 PNS. Sementara itu, lebih dari 11.000 pegawai lainnya berstatus PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, serta tenaga non ASN.
Setiap bulannya, Pemkab Siak harus menyediakan anggaran sekitar Rp19,6 miliar atau setara Rp275 miliar per tahun khusus untuk belanja gaji PPPK. Angka tersebut belum termasuk tunjangan yang menyertai gaji pokok.
"Di tengah kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang semakin turun, pembayaran PPPK ini tentu membuat ruang fiskal daerah semakin sempit," paparnya.
Afni juga mengajukan pertanyaan lain kepada pemerintah pusat, apabila gaji PPPK penuh waktu nantinya ditanggung APBN, apakah status kepegawaiannya berubah menjadi ASN pusat atau tetap menjadi ASN pemerintah daerah.
Selain itu, ia juga mempertanyakan mekanisme pembayaran gaji apabila para pegawai tetap bekerja di daerah, tetapi pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah pusat. Hal tersebut mencakup mekanisme administrasi, pengawasan, penempatan, hingga proses mutasi pegawai.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut memerlukan petunjuk teknis yang jelas agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan persoalan.
(inm)
