Prancis Perluas Jam Malam Akibat Kerusuhan Biaya Hidup, Kemlu Pantau WNI
PASUNDANEKSPRES.ID - Otoritas Prancis memperluas pemberlakuan jam malam ke sejumlah wilayah menyusul gelombang demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup yang berujung pada kerusuhan dan penjarahan. Kebijakan pembatasan aktivitas malam hari yang sebelumnya diterapkan di sejumlah kawasan Paris kini juga diberlakukan di Nice, Lyon, dan sebagian wilayah Gironde.
Prancis Perluas Jam Malam Usai Kerusuhan Protes Biaya Hidup
Langkah tersebut diambil setelah aksi protes pada akhir pekan lalu di sejumlah kota di Prancis diwarnai perusakan fasilitas publik, penjarahan toko, serta bentrokan dengan aparat keamanan. Otoritas setempat memperketat pengamanan untuk mencegah kekerasan serupa kembali terjadi.
Mengutip laporan BFMTV yang dilansir detik.com, Selasa (20/10/2026), jam malam di Paris diberlakukan mulai pukul 22.00 hingga 06.00 waktu setempat di sekitar Place de la République dan sejumlah ruas jalan di kawasan Les Halles.
Pembatasan tersebut berlaku bagi seluruh penduduk, tidak hanya anak di bawah umur. Selain itu, larangan demonstrasi juga diberlakukan di beberapa kawasan Paris mulai pukul 20.00 hingga 06.00 waktu setempat.
Di Lyon, jam malam diterapkan mulai pukul 21.00 hingga 06.00 waktu setempat di sebagian kawasan Presqu'île, yang merupakan pusat kota. Sementara itu, Wali Kota Nice, Eric Ciotti, mengumumkan pembatasan aktivitas malam bagi anak di bawah umur di jalanan pusat kota pada jam yang sama.
Ciotti menyatakan kebijakan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan setelah munculnya kelompok-kelompok yang melakukan kerusuhan di jalanan pada akhir pekan sebelumnya.
Adapun di Gironde, wilayah di Prancis bagian barat daya, jam malam diberlakukan bagi anak di bawah umur yang tidak didampingi wali sah. Pembatasan berlaku mulai pukul 22.00 hingga 07.00 waktu setempat sampai 26 Oktober 2026.
Otoritas Gironde menyebut kebijakan tersebut menyasar wilayah yang terdampak aksi penjarahan dan vandalisme pada 17 Oktober lalu. Penerapan jam malam diharapkan dapat mencegah terulangnya gangguan keamanan selama situasi masih belum sepenuhnya terkendali.
Jam Malam Juga Berlaku di Empat Wilayah Prancis Utara
Sebelum perluasan kebijakan di Paris, Nice, Lyon, dan Gironde, otoritas Prancis telah menetapkan jam malam di empat wilayah di bagian utara negara tersebut, yakni Lille, Douai, Wattignies, dan Denain.
Kebijakan itu diumumkan pada Senin (19/10/2026) malam dengan persetujuan wali kota masing-masing wilayah. Jam malam di Lille, Douai, dan Wattignies diberlakukan mulai pukul 20.00 hingga 06.00 waktu setempat selama dua malam.
Sementara itu, pembatasan di Denain dimulai pukul 21.00 hingga 06.00 waktu setempat dan berlaku hingga 25 Oktober 2026.
Pemberlakuan jam malam di berbagai wilayah tersebut merupakan bagian dari langkah pengamanan setelah demonstrasi yang menyoroti kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik meluas di Prancis.
Dalam sejumlah aksi, kelompok demonstran dilaporkan merusak bangunan publik, menjarah butik mewah dan supermarket, serta menyerang kendaraan dan petugas kepolisian. Situasi yang semula berupa unjuk rasa kemudian berkembang menjadi kerusuhan di beberapa lokasi.
Gelombang protes itu juga dilaporkan meluas ke negara-negara Eropa lainnya, termasuk Italia, Belgia, Portugal, dan Albania. Meski skalanya tidak sebesar demonstrasi di Prancis, sejumlah aksi di negara tersebut turut diwarnai bentrokan antara demonstran dan polisi.
Kemlu RI Pantau Kondisi WNI di Eropa
Di tengah meluasnya aksi protes, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan terus memantau perkembangan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Eropa, khususnya di Prancis dan negara-negara lain yang terdampak kerusuhan.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, menyatakan pemantauan dilakukan untuk mengikuti perkembangan situasi keamanan di sejumlah negara Eropa yang dilanda aksi demonstrasi.
Kemlu RI juga memastikan sejauh ini tidak ada WNI yang tercatat terlibat dalam demonstrasi di Paris. Informasi tersebut disampaikan berdasarkan catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris hingga Minggu (18/10/2026).
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan KBRI Paris telah mengimbau seluruh WNI di wilayah kerjanya untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan perkembangan situasi keamanan.
WNI diminta mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat, menghindari kerumunan massa, serta menyesuaikan rencana perjalanan apabila terdapat penutupan jalan atau pengalihan rute akibat demonstrasi.
KBRI Paris juga terus memantau situasi pascademonstrasi dan menjaga komunikasi dengan WNI untuk mengantisipasi kemungkinan keadaan darurat. WNI yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi hotline KBRI Paris di nomor +33-6-2112-2109.
Protes Dipicu Tekanan Biaya Hidup
Demonstrasi yang berlangsung di sejumlah kota di Prancis pada Sabtu (17/10/2026) waktu setempat dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik.
Tekanan ekonomi tersebut mendorong masyarakat turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Namun, di sejumlah wilayah, aksi protes berkembang menjadi kerusuhan setelah muncul kelompok yang melakukan perusakan dan penjarahan.
Dampak kerusuhan membuat otoritas setempat meningkatkan pengamanan, membatasi kegiatan malam hari, dan melarang demonstrasi di sejumlah kawasan tertentu.
Perluasan jam malam menunjukkan bahwa penanganan dampak demonstrasi kini menjadi perhatian di berbagai wilayah Prancis. Sementara itu, perkembangan aksi protes di sejumlah negara Eropa lainnya turut menjadi perhatian pemerintah, termasuk Indonesia, dalam memastikan keamanan warga negaranya di luar negeri.
(ipa)
