Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Putusan MK Ijazah Gibran Hari Ini, Ini Jadwal dan Pokok Perkaranya

F
Fahrizal Abdul MEditor: Dobi Maulana
|10:49 WIB
Bagikan:
Putusan MK Ijazah Gibran Hari Ini, Ini Jadwal dan Pokok Perkaranya
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB. (Foto: Detiknews)

PASUNDANEKSPRES.I - Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Selasa (6/10/2026) malam.

Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dijadwalkan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada pukul 20.00 WIB di Gedung MK, Jakarta. Jadwal tersebut tercantum dalam sistem informasi persidangan resmi MK.

Perkara ini menjadi perhatian karena para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Putusan MK Ijazah Gibran Dibacakan Pukul 20.00 WIB

Berdasarkan jadwal resmi MK, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 masuk agenda pengucapan putusan pada Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB.

Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, di antaranya Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Soenarko MD, Hanafie Asnan, Slamet Soebijanto, Brahma Aryana, dan sejumlah pemohon lainnya.

Sidang pemeriksaan perkara sebelumnya berlangsung dalam beberapa tahap sejak September 2026. MK memeriksa jawaban KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, pembuktian dari pemohon, hingga keterangan dari pihak termohon dan instansi pemerintah.

Apa yang Dipersoalkan dalam Gugatan?

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Salah satu dasar yang digunakan dalam permohonan adalah Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.

Para pemohon berpendapat syarat tersebut harus dibuktikan dengan dokumen kelulusan yang sesuai ketentuan. Mereka juga mempersoalkan penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan Gibran di luar negeri.

Dalam persidangan, pihak pemohon mendalilkan adanya persoalan administratif dalam pemenuhan syarat pendidikan tersebut. Mereka juga mempertanyakan ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang memberikan pengecualian dokumen bukti kelulusan bagi calon yang menempuh pendidikan di sekolah asing dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

KPU Bantah Ada Cacat Administratif

Di sisi lain, KPU sebagai termohon membantah adanya cacat administratif maupun manipulasi dalam proses pencalonan Gibran.

Mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang hadir sebagai saksi pada persidangan 1 Oktober 2026 menjelaskan bahwa proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah mengikuti ketentuan yang berlaku.

Hasyim juga mengatakan ketentuan mengenai pengecualian bukti kelulusan bagi lulusan sekolah asing muncul setelah adanya masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Hasyim, ketentuan tersebut tidak dibuat untuk meloloskan calon tertentu dalam Pilpres 2024.

Kemendikdasmen Beri Keterangan soal Surat Penyetaraan

Persoalan surat keterangan penyetaraan juga menjadi bagian dari pemeriksaan MK.

Dalam persidangan 2 Oktober 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan keterangan terkait dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu objek perdebatan dalam perkara.

MK mencatat keterangan Kemendikdasmen bahwa surat keterangan penyetaraan bukan merupakan proses penerbitan ijazah atau tanda lulus.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari bahan yang dipertimbangkan hakim konstitusi sebelum mengambil keputusan.

MK Segera Tentukan Sikap

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pembuktian selesai, MK akan membacakan putusan perkara tersebut dalam sidang pleno pada Selasa malam.

Putusan MK yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Setelah dibacakan, putusan juga akan tersedia untuk diakses masyarakat melalui laman resmi MK.

Hingga sebelum sidang putusan digelar, belum ada hasil akhir perkara. Karena itu, informasi mengenai apakah permohonan dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima masih harus menunggu pembacaan putusan MK.

Berita Terbaru

Banjir Cipatujah Tasikmalaya Tutup Akses Antarkecamatan, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Banjir Cipatujah Tasikmalaya Tutup Akses Antarkecamatan, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Jawa Barat10 menit lalu
Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional30 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional32 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional33 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional34 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional37 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline38 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional46 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional47 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional51 menit lalu