Respons DPR RI Atas Putusan Lembaga Peradilan Terkait Polemik Ijazah Gibran
PASUNDAN EKSPRES.ID — Jajaran Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bakal memproses dan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh puluhan anggota parlemen dari berbagai fraksi.
Langkah ini diambil guna merespons dinamika hukum serta gelombang masukan publik usai terbitnya putusan dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan berkas pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Konferensi pers tersebut digelar tepat seusai memimpin Rapat Paripurna ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Puan menegaskan bahwa pihak pimpinan DPR telah menerima laporan dan berkas pengusulan dari para konstituen serta anggota dewan lintas fraksi.
DPR akan memproses setiap usulan yang masuk sesuai dengan prosedur hukum dan tata tertib yang berlaku.
"Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada," kata Puan Maharani saat memberikan keterangan di hadapan media.
Puan menambahkan bahwa DPR tidak akan terburu-buru dan akan meneliti seluruh substansi pengusulan tersebut pascapembukaan masa sidang ini agar proses penanganan perkara berjalan secara objektif dan transparan.
Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung dan Keputusan Mahkamah Konstitusi
Sebelumnya pada Jumat (30/10/2026), Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi perkara TUN yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.
Surat keterangan dari Kementerian Pendidikan tersebut sebelumnya digunakan oleh koalisi partai pengusung saat mendaftarkan nama Gibran sebagai calon wakil presiden pada ajang Pemilu 2024.
Putusan MA tersebut keluar beberapa pekan usai Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan amar putusan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang juga mengulas riwayat ijazah Gibran.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sekolah menengah dari lembaga pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan langsung dengan tingkat pendidikan SMA di Indonesia.
Kehadiran dua keputusan dari lembaga peradilan tertinggi ini yang kemudian memicu pengajuan usulan penggunaan hak-hak pengawasan parlemen di DPR RI.
Rincian poin utama mengenai tindak lanjut pimpinan parlemen terkait polemik ijazah gibran meliputi:
- Penerimaan Usulan Hak Menyatakan Pendapat: Pimpinan DPR RI mengonfirmasi telah menerima penyerahan berkas usulan Hak Menyatakan Pendapat yang ditandatangani oleh puluhan anggota parlemen dari berbagai fraksi.
- Kepatuhan Terhadap Konstitusi: DPR RI memastikan seluruh mekanisme pembahasan, penelitian dokumen, hingga pengambilan keputusan akan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan tata tertib DPR.
- Status Putusan Lembaga Peradilan: Tindak lanjut di DPR didasari atas terbitnya putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA serta pertimbangan amar MK.
- Pengusulan Usai Pembukaan Masa Sidang: Proses pengkajian usulan pengawasan anggaran dan kebijakan ini mulai berjalan secara formal setelah pembukaan masa sidang persidangan DPR RI.
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat ini kini menjadi sorotan utama di ranah politik nasional.
Pengawalan dari berbagai elemen partai politik serta lembaga hukum masyarakat terus mengalir demi memastikan penyelesaian perkara berjalan proporsional.
Pihak pimpinan DPR menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dan mendengarkan seluruh pandangan fraksi yang ada di parlemen.
