Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

R
Rian AlfianEditor: Rian Alfian
|10:06 WIB
Bagikan:
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan
Anggota Komisi III DPR, Safaruddin (Foto: Tutur/Tangkapan Layar)

PASUNDANEKSPRES.ID - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius di DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, mendesak kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut. Bahkan, empat tersangka dalam kasus ini diminta tidak hanya dijerat pasal penyadapan, tetapi juga pasal makar yang memiliki ancaman hukuman berat hingga pidana mati.

Tersangka Penyadapan Prabowo

Desakan tersebut disampaikan Safaruddin saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat tersebut, politikus PDI Perjuangan itu menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan perkara yang bisa dianggap sederhana. Menurutnya, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya tujuan lain di balik tindakan tersebut.

Safaruddin meminta kepolisian menelusuri apakah dugaan penyadapan itu hanya merupakan tindakan pelanggaran hukum biasa atau justru berkaitan dengan agenda politik yang lebih luas, termasuk dugaan upaya menggulingkan pemerintahan.

Ia juga menyinggung Pasal 191 KUHP yang mengatur tindak pidana makar. Pasal tersebut memuat ancaman pidana berat, termasuk pidana mati dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Karena itu, Safaruddin mendorong penyidik agar tidak terburu-buru membatasi perkara hanya pada dugaan penyadapan. Seluruh kemungkinan yang berkaitan dengan motif, tujuan, serta pihak-pihak yang terlibat harus diungkap secara menyeluruh.

Minta Kapolri Usut hingga Tuntas

Dalam kesempatan yang sama, Safaruddin menyatakan dukungannya kepada Kapolri untuk mengusut kasus tersebut sampai ke akar-akarnya.

Ia menilai pengungkapan perkara harus dilakukan secara komprehensif agar seluruh fakta di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dapat terungkap.

Desakan Safaruddin ini menambah perhatian publik terhadap proses hukum kasus tersebut. Terlebih, perkara yang menyangkut keamanan dan perlindungan kepala negara memiliki dimensi hukum serta politik yang serius.

Meski demikian, penerapan pasal makar terhadap para tersangka tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur-unsur pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga proses hukum berjalan, status tersangka juga tidak menghapus asas praduga tak bersalah.

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional18 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional20 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional21 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional22 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional25 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline26 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional34 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional35 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional39 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional39 menit lalu