Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

PASUNDANEKSPRES.ID - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius di DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, mendesak kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut. Bahkan, empat tersangka dalam kasus ini diminta tidak hanya dijerat pasal penyadapan, tetapi juga pasal makar yang memiliki ancaman hukuman berat hingga pidana mati.
Tersangka Penyadapan Prabowo
Desakan tersebut disampaikan Safaruddin saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, politikus PDI Perjuangan itu menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan perkara yang bisa dianggap sederhana. Menurutnya, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya tujuan lain di balik tindakan tersebut.
Safaruddin meminta kepolisian menelusuri apakah dugaan penyadapan itu hanya merupakan tindakan pelanggaran hukum biasa atau justru berkaitan dengan agenda politik yang lebih luas, termasuk dugaan upaya menggulingkan pemerintahan.
Ia juga menyinggung Pasal 191 KUHP yang mengatur tindak pidana makar. Pasal tersebut memuat ancaman pidana berat, termasuk pidana mati dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Karena itu, Safaruddin mendorong penyidik agar tidak terburu-buru membatasi perkara hanya pada dugaan penyadapan. Seluruh kemungkinan yang berkaitan dengan motif, tujuan, serta pihak-pihak yang terlibat harus diungkap secara menyeluruh.
Minta Kapolri Usut hingga Tuntas
Dalam kesempatan yang sama, Safaruddin menyatakan dukungannya kepada Kapolri untuk mengusut kasus tersebut sampai ke akar-akarnya.
Ia menilai pengungkapan perkara harus dilakukan secara komprehensif agar seluruh fakta di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dapat terungkap.
Desakan Safaruddin ini menambah perhatian publik terhadap proses hukum kasus tersebut. Terlebih, perkara yang menyangkut keamanan dan perlindungan kepala negara memiliki dimensi hukum serta politik yang serius.
Meski demikian, penerapan pasal makar terhadap para tersangka tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur-unsur pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga proses hukum berjalan, status tersangka juga tidak menghapus asas praduga tak bersalah.
