Semua Warga Indonesia Bakal Punya Rekening? Ini Update Rencana Pemerintah Siapkan Rekening Warga September 2026

PASUNDAN EKSPRES.ID – Rencana pemerintah siapkan rekening warga Indonesia menjadi salah satu kebijakan yang tengah disiapkan pada September 2026.

Program ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kepemilikan rekening warga Indonesia sekaligus upaya memperluas inklusi keuangan.

Program Pemerintah Siapkan Rekening Warga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo meminta agar penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan.

"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," ujar Airlangga, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi Sekretariat Negara pada 9 September kemarin. 

Rencana pemerintah siapkan rekening warga tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rekening baru.

Pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan rekening tersebut untuk berbagai program pemerintah pada masa mendatang.

Menurut Airlangga, data yang akan digunakan berasal dari Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Pemerintah juga menyiapkan integrasi dengan QRIS untuk memperkuat penggunaan transaksi digital. 

Siapa Yang Akan Mendapatkan Rekening

Perkembangan terbaru menunjukkan skema rekening tersebut diarahkan kepada warga Indonesia yang memasuki usia 17 tahun.

Airlangga menjelaskan rekening akan dibuat melalui dua bank, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Khusus Aceh, BSI akan menjadi bank yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut.

Sejumlah informasi mengenai sasaran program tersebut juga telah disampaikan pemerintah:

• Warga yang memasuki usia 17 tahun menjadi sasaran awal pembukaan rekening.
• Rekening disiapkan melalui BRI dan BSI.
• Khusus Aceh, rekening akan disiapkan melalui BSI.
• Data kependudukan akan menjadi bagian dari proses pemadanan.
• Rekening tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai program pemerintah.
• Pemerintah masih menyiapkan teknis dan regulasi pelaksanaannya.

Airlangga juga menyampaikan bahwa rekening tersebut tidak semata-mata diperuntukkan bagi warga yang sama sekali belum mempunyai rekening.

Rekening yang sudah dimiliki warga akan dikonsolidasikan dalam pembahasan teknis program.

Ada Saldo Awal Rp50 Ribu

Hal lain yang menjadi perhatian dalam rencana pemerintah siapkan rekening warga adalah adanya saldo awal.

Airlangga menyebut setiap rekening yang disiapkan pemerintah akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000.

Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketika ditanya apakah saldo tersebut bisa dicairkan, Airlangga memberikan jawaban singkat.

"Bisa, bisa ditarik," kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 September 2026. 

Dengan demikian, saldo awal Rp50.000 tersebut bukan sekadar angka administratif dalam rekening.

Berdasarkan keterangan Airlangga, pemilik rekening dapat menarik saldo tersebut.

Berapa Anggaran Yang Disiapkan?

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp11 triliun.

Besaran itu berkaitan dengan rencana pemberian saldo awal kepada rekening warga yang masuk dalam skema.

Airlangga menyebut sumber dana berasal dari APBN. Namun, penghitungan dan pembahasan teknis masih dilakukan bersama lembaga terkait, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pemberitaan mengenai program tersebut, pemerintah memperkirakan sasaran rekening dapat mencapai lebih dari 200 juta warga. 

Untuk Apa Rekening Warga Disiapkan?

Salah satu tujuan utama program tersebut adalah memperluas inklusi keuangan sekaligus menyediakan rekening yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai program pemerintah.

Airlangga mengatakan rekening yang disiapkan akan digunakan untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 93,62 persen berdasarkan survei atau sensus OJK dan BPS.

Sementara tingkat literasi keuangan yang disebut dalam keterangan resmi pemerintah berada pada angka 63,57 persen. 

Penyediaan rekening tersebut diharapkan membuat akses terhadap layanan keuangan formal semakin luas.

Pemerintah juga menyiapkan QRIS sebagai bagian dari sistem pembayaran digital yang akan terhubung dengan kebijakan tersebut. 

Apakah Rekening Langsung Dibuat Otomatis?

Mengenai mekanisme pembuatan rekening, pemerintah masih melakukan pembahasan teknis.

Airlangga mengatakan Bank Indonesia, BRI dan BSI sudah memiliki program yang dapat menjadi dasar pelaksanaan.

Namun, mekanisme teknis mengenai proses pembukaan rekening dan konsolidasi rekening yang sudah dimiliki warga masih disiapkan.

"Karena kan BI, bank BSI maupun BRI sudah punya ininya, apa namanya… programnya," kata Airlangga pada 9 September 2026. 

Airlangga juga menyebut pemerintah menargetkan program tersebut dapat mulai berjalan sebelum akhir 2026. 

Warga belum bisa menganggap seluruh rekening tersebut sudah otomatis dibuat pada saat ini karena mekanisme teknis dan regulasinya masih dalam proses.

Rekening Tidak Boleh Digunakan Untuk Judi Online

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap potensi penyalahgunaan rekening, terutama untuk aktivitas ilegal seperti judi online.

Ketika ditanya mengenai penggunaan rekening untuk judi online, Airlangga memberikan peringatan tegas.

"Nah, kalau judol kan langsung ditangkap," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 September 2026. 

Peringatan tersebut muncul seiring dengan rencana pemerintah memperluas kepemilikan rekening dan penggunaan sistem pembayaran digital.

Di sisi lain, OJK juga telah mengatur pengelolaan rekening bank umum, termasuk pengawasan terhadap rekening yang tidak aktif dan rekening dormant.

Dalam aturan tersebut, bank diwajibkan memiliki mekanisme penatausahaan rekening, sistem penandaan atau flagging, serta perlindungan data pribadi dan kerahasiaan nasabah. 

Rekening Juga Disiapkan Untuk Program Pemerintah Berikutnya

Rencana pemerintah siapkan rekening warga kemudian berkaitan dengan agenda digitalisasi berbagai layanan pemerintah.

Rekening yang tersedia secara luas akan memudahkan penyaluran dana secara langsung apabila suatu program pemerintah menggunakan mekanisme transfer ke rekening penerima.

Perkembangan lain datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada 10 September 2026, Luhut mengatakan pemerintah sedang menyiapkan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk transfer tunai langsung melalui rekening bank penerima.

Skema tersebut direncanakan mulai diterapkan pada kuartal I 2027, bersamaan dengan pembenahan data penerima bantuan.