Survei Terbaru PPI Ungkap Daftar Menteri dengan Kinerja Terburuk di Kabinet Prabowo
PASUNDANEKSPES.ID - Dalam evauasi dua taun pemerintahan Prabowo-Gibran, daftar menteri dengan kinerja terburuk yang dirilis Prameter Politik Indonesia (PPI) memperlihatkan sjeumlah nama yang mendapatkan penilaian negatif dari responden.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, berada di posisi teratas setelah memperoleh penilaian negatif sebesar 19,8 persen.
Hasil survei nasional tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno pada Minggu (18/10/2026). Raja Juli menjadi pejabat negara yang paling banyak disebut responden sebagai sosok dengan kinerja buruk selama periode evaluasi.
"Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan, 19,8% menjadi pejabat negara terburuk," kata Adi saat menyampaikan hasil survei bertajuk 'Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' secara daring, dikutip dari Inilah.com.
Tingginya penilaian negatif terhadap Raja Juli tidak muncul tanpa alasan. Responden menghubungkan kinerjanya dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pembabatan hutan, serta kondisi hutan yang dinilai belum terjaga.
Ada pula anggapan bahwa kinerja kementerian belum memberikan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Sejumlah responden bahkan menyampaikan persepsi negatif terkait dugaan penerimaan amplop. Hal ini merupakan alasan yang muncul dalam jawaban survei, bukan bukti bahwa dugaan tersebut telah terbukti.
Daftar 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk Oktober 2026
Posisi berikutnya ditempati Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan angka 11,2 persen.
Penilaian responden berkaitan dengan potensi pariwisata Indonesia yang dianggap belum dimaksimalkan, kinerja kementerian yang kurang terlihat, serta minimnya kehadiran di lapangan.
Persoalan pungutan liar di objek wisata juga masuk dalam alasan penilaian negatif terhadap sektor pariwisata. Padahal, pengembangan destinasi semestinya tidak hanya berhenti pada promosi, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan kualitas pelayanan pengunjung.
Di urutan ketiga terdapat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dengan angka 9,3 persen.
Responden mengaitkan penilaian tersebut dengan persoalan mafia tanah, biaya sertifikat yang dianggap mahal, serta pelayanan pertanahan di daerah yang belum memuaskan. Kabar aparat di lingkungan pertanahan yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK juga memengaruhi persepsi responden.
Berikut daftar lengkap menteri yang memperoleh penilaian kinerja terburuk berdasarkan survei PPI:
1. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan: 19,8 persen.
2. Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata: 11,2 persen.
3. Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN: 9,3 persen.
4. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia: 6,5 persen.
5. Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum: 0,7 persen.
6. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: 0,3 persen.
7. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan: 0,3 persen.
8. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan: 0,2 persen.
9. Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 0,1 persen.
10. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 0,1 persen.
Metode Survei PPI dan Penilaian Spontan Responden
Survei nasional PPI dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Populasinya mencakup penduduk Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
PPI menetapkan target sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di berbagai wilayah, meliputi:
- 38 provinsi.
- 116 kabupaten/kota.
- 120 kecamatan.
- 120 desa atau kelurahan.
Pengambilan sampel menggunakan kerangka data kelurahan dan jumlah pemilih pada Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Stratifikasi dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan agama.
Wawancara dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. PPI menetapkan tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 2,83 persen.
Pengendalian kualitas data juga dilakukan melalui pemeriksaan terhadap 50 persen dari total responden, atau lima orang untuk setiap pewawancara. Pengawasan melibatkan koordinator daerah, koordinator wilayah, hingga peneliti.
Satu hal yang perlu dicatat, penilaian mengenai menteri dengan kinerja terburuk diberikan secara spontan. Responden menyebutkan sendiri nama pejabat yang dianggap memiliki kinerja paling buruk tanpa diarahkan untuk memilih dari daftar nama tertentu.
Hasil ini menjadi salah satu gambaran evaluasi publik terhadap kabinet setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagi kementerian yang masuk daftar tersebut, angka survei bukan sekadar urutan peringkat.
(pm)
