Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

TOK! MK Larang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN dan Swasta

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|17:26 WIB
Bagikan:
TOK! MK Larang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN dan Swasta
Gedung Mahkamah Konstitusi (Disway)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan putusan penting yang melarang menteri dan wakil menteri (wamen) merangkap jabatan sebagai komisaris maupun direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

Putusan bernomor 128/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, pada 28 Agustus 2025.

Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat fokus pejabat negara pada tugas pokoknya sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan.

Kasus ini bermula dari uji materi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Gugatan diajukan advokat Viktor Santoso Tandiasa bersama pengemudi ojek daring, Didi Supandi.

Mereka menilai pasal tersebut hanya melarang menteri merangkap jabatan, namun tidak menyebutkan wakil menteri.

Celah hukum inilah yang membuat 30 wakil menteri aktif saat ini bisa sekaligus menjabat komisaris BUMN.

Praktik rangkap jabatan tersebut menuai kritik publik karena dianggap membuka peluang konflik kepentingan dan menurunkan kinerja pejabat negara.

Dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama para hakim konstitusi, termasuk Enny Nurbaningsih, MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan tersebut.

Pasal 23 kini dimaknai melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan sebagai:

  • Pejabat negara lainnya sesuai aturan perundang-undangan,

  • Komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta,

  • Pimpinan organisasi yang didanai APBN atau APBD.

Hakim Enny Nurbaningsih menjelaskan, pemerintah diberi waktu transisi maksimal dua tahun untuk melakukan penyesuaian dan menghindari kekosongan hukum.

Dampak Putusan

Dengan adanya aturan ini, menteri dan wamen diwajibkan fokus pada tugas pemerintahan tanpa terganggu jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Sebanyak 30 wakil menteri yang saat ini masih merangkap jabatan komisaris di BUMN—di antaranya Taufik Hidayat (Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia), Giring Ganesha (Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia), dan Suahasil Nazara (Komisaris PT PLN)—harus menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini dalam dua tahun ke depan.

Putusan MK ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan serta menutup praktik rangkap jabatan yang selama ini menuai polemik.

Meski demikian, terdapat dissenting opinion dari dua hakim konstitusi, yakni Arsul Sani dan Daniel Yusmic, yang memiliki pandangan berbeda terkait interpretasi pasal tersebut.

Namun mayoritas hakim MK sepakat, larangan ini penting demi menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana amanat UUD 1945. (disway/idr)

Berita Terbaru

Sinopsis Drama Korea Good Partner 2, Tayang Perdana Hari Ini

Sinopsis Drama Korea Good Partner 2, Tayang Perdana Hari Ini

Lifestyle2 jam lalu
Subang Raih Juara 2 Nasional Smatrt Governance Berkat Inovasi SmartDigi

Subang Raih Juara 2 Nasional Smatrt Governance Berkat Inovasi SmartDigi

Headline2 jam lalu
Jumat Curhat di Masjid Jami’ Baiturohman, Kapolres Subang Tampung Keluhan Warga soal Miras dan Curanmor

Jumat Curhat di Masjid Jami’ Baiturohman, Kapolres Subang Tampung Keluhan Warga soal Miras dan Curanmor

Subang3 jam lalu
Ingin Buka Instagram Lewat Komputer/Laptop? Ini Cara Loginnya

Ingin Buka Instagram Lewat Komputer/Laptop? Ini Cara Loginnya

Lifestyle3 jam lalu
Suryacipta dan ZTT Jajaki Ekspansi Bisnis ke Subang Smartpolitan

Suryacipta dan ZTT Jajaki Ekspansi Bisnis ke Subang Smartpolitan

Nasional3 jam lalu
Kinerja Kuartal III 2026: Sampoerna Raup Penjualan Bersih Rp87,5 Triliun

Kinerja Kuartal III 2026: Sampoerna Raup Penjualan Bersih Rp87,5 Triliun

Nasional3 jam lalu
Huawei Watch D3 Resmi Meluncur di Indonesia, Bawa Fitur Pantau Tekanan Darah 24 Jam

Huawei Watch D3 Resmi Meluncur di Indonesia, Bawa Fitur Pantau Tekanan Darah 24 Jam

Lifestyle4 jam lalu
Bukan Sekadar Seremoni, Hari Bakti Kemenimipas Jadi Momentum Penguatan Pembinaan di Lapas Subang

Bukan Sekadar Seremoni, Hari Bakti Kemenimipas Jadi Momentum Penguatan Pembinaan di Lapas Subang

Subang4 jam lalu
Hari Anak Sedunia 20 November: Sejarah Panjang Perjuangan Memenuhi Hak Anak

Hari Anak Sedunia 20 November: Sejarah Panjang Perjuangan Memenuhi Hak Anak

Nasional5 jam lalu
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Tetap Terancam Pidana Mati

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Tetap Terancam Pidana Mati

Nasional5 jam lalu