DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Tetap Terancam Pidana Mati

PASUNDANEKSPRES.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi babak baru setelah RUU Perampasan Aset bergulir selama 18 tahun. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah penegasan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat dijatuhi pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, forum mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai hasil pembahasan bersama pemerintah.
Setelah meminta persetujuan seluruh fraksi, Puan mengetuk palu sebagai tanda RUU tersebut disetujui menjadi undang-undang.
Perampasan Aset Tidak Menghapus Ancaman Pidana
Dalam pembahasan RUU tersebut, Habiburokhman menjelaskan bahwa perampasan aset tidak menggantikan pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketentuan pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai aturan hukum yang mengaturnya.
Ketentuan mengenai pidana mati tercantum dalam Pasal 4. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati dengan tata cara pelaksanaan berdasarkan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Artinya, pidana mati bukan hukuman otomatis bagi setiap orang yang terbukti melakukan korupsi. Penerapannya tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Aset Dapat Dirampas Tanpa Putusan Pidana dalam Kondisi Tertentu
Salah satu pengaturan penting dalam UU Perampasan Aset adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelakunya atau dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture.
Pasal 3 mengatur bahwa perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Namun, mekanisme tanpa putusan pidana tersebut tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Pasal 6 mengatur kondisi tertentu, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Selain itu, terdapat persyaratan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana tersebut.
Pasal 7 juga menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, proses perampasan kekayaan dan penegakan hukum terhadap pelaku merupakan dua hal yang tetap dapat berjalan sesuai ketentuan.
Menjangkau Sejumlah Tindak Pidana Lain
UU ini tidak hanya mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal 4 juga mencakup sejumlah tindak pidana lain.
Ruang lingkupnya meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Pengaturan tersebut juga menyasar aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk kekayaan yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi bentuk lain. Aset yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana juga dapat masuk dalam objek perampasan sesuai ketentuan undang-undang.
Tidak Berlaku Surut, Implementasi Menunggu 12 Bulan
Meski telah disahkan DPR, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku untuk seluruh perkara yang sudah terjadi sebelumnya.
Pasal 72 menyatakan bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU diberlakukan.
Selain itu, Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya dua badan yang diamanatkan, yakni badan pengelola aset dan badan pengawas perampasan serta pengelolaan aset.
Artinya, pembentukan kelembagaan dan aturan pelaksanaan menjadi bagian penting sebelum mekanisme baru tersebut dapat dijalankan secara penuh.
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya pemulihan kerugian negara maupun korban tindak pidana. Pengelolaan aset hasil tindak pidana juga akan diatur agar dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.
Dengan pengesahan ini, Indonesia memasuki tahap baru dalam pengaturan perampasan aset hasil kejahatan. Namun, efektivitas penerapannya tetap bergantung pada kesiapan aturan pelaksana, pembentukan lembaga, serta pelaksanaan proses hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.
