UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku, Aturan Kontrak hingga Pesangon Diperbarui

PASUNDANEKSPRES.ID - Sejak 28 Oktober 2026, UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku dan membawa sejumlah ketentuan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, mulai dari perjanjian kerja, upah, cuti, hinga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ini terdiri dari 313 pasal yang terbagi dalam 23 bab. Aturannya berlaku bagi setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja di berbagai bidang pekerjaan.

Salah satu ketentuan yang cukup dekat dengan persoalan pencari kerja adalah larangan bagi perusahaan menahan ijazah maupun dokumen pribadi sebagai jaminan hubungan kerja. 

Aturan ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Mengutip laman Peraturan BPK, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

11 Pokok Aturan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kehidupan pekerja. 

Ketentuannya tidak hanya mengatur hubungan kerja formal, tetapi juga perlindungan bagi kelompok tertentu dan hubungan pekerjaan berbasis kemitraan.

Berikut sejumlah aturan yang dimuat dalam undang-undang tersebut:

1. Perjanjian kerja

• PKWT (kontrak): Berlaku maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Perpanjangan wajib diberitahukan tujuh hari sebelum kontrak berakhir.
  Perjanjian harus tertulis dalam bahasa Indonesia, dicatatkan dalam tiga hari kerja, dan tidak boleh memiliki masa percobaan. PKWT hanya berlaku untuk pekerjaan sementara, musiman, produk baru, atau sekali selesai. Jika digunakan untuk pekerjaan tetap, statusnya berubah menjadi PKWTT. Pekerja berhak mendapat uang kompensasi saat kontrak berakhir.
• PKWTT (tetap): Masa percobaan maksimal tiga bulan, dengan upah minimal 75% dan tidak boleh di bawah upah minimum. Jaminan sosial tetap wajib diberikan.
• Penahanan ijazah: Perusahaan dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai jaminan, kecuali terkait pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian tertulis.

2. Alih daya (Outsourcing):

Penggunaan tenaga outsourcing dibatasi pada pekerjaan penunjang, seperti kebersihan, katering, keamanan, dan angkutan pekerja. Hak serta masa kerja pekerja juga diatur ketika perusahaan alih daya berganti.

3. Hubungan kemitraan

Pekerja dalam hubungan pekerjaan tertentu, termasuk kemitraan pada platform digital, berhak memperoleh penghasilan layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial.

4. Pelindungan khusus

• Penyandang disabilitas:
  Pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari jumlah pekerja, sedangkan perusahaan swasta minimal 1%.
• Pekerja anak:
  Anak pada dasarnya tidak diperbolehkan bekerja. Pengecualian berlaku bagi usia 15–18 tahun untuk pekerjaan ringan (maksimal tiga jam sehari dengan izin orang tua), kegiatan pendidikan (minimal usia 14 tahun), serta pengembangan bakat dan minat. Pekerjaan berbahaya atau terburuk bagi anak dilarang sepenuhnya. Perusahaan menengah dan besar wajib memastikan rantai pasoknya bebas dari pekerja anak.
• Pekerja perempuan:
  Berhak atas cuti haid maksimal dua hari, cuti melahirkan tiga bulan yang dapat diperpanjang tiga bulan dalam kondisi khusus (upah penuh bulan ke-4 dan 75% pada bulan ke-5 dan ke-6), serta istirahat keguguran selama 1,5 bulan. Perusahaan juga wajib menyediakan fasilitas laktasi. Suami berhak mendapat cuti mendampingi istri melahirkan selama dua hari dan dapat diperpanjang hingga tiga hari.

5. Waktu kerja dan cuti

• Jam kerja
  Maksimal 40 jam per minggu, dengan ketentuan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja.
• Kerja lembur
  Harus berdasarkan persetujuan pekerja serta perintah tertulis atau digital. Batas lembur maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Upah lembur sebesar 1,5 kali pada jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya, dengan perhitungan upah per jam dari upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173. Lembur pada hari libur atau istirahat dibayar 2–4 kali sesuai jumlah jam kerja
• Cuti
  Pekerja berhak atas cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan, serta istirahat panjang 30 hari kalender setelah bekerja selama lima tahun berturut-turut.

6. Pengupahan

• Upah minimum
  Gubernur wajib menetapkan UMP, sedangkan UMK bersifat opsional dan harus lebih tinggi dari UMP. Penetapannya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, atau kebutuhan hidup layak. Pemerintah pusat dapat menggunakan formula khusus dalam kondisi luar biasa untuk satu periode.
• Ketentuan upah
  Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Setelah itu, upah mengikuti struktur dan skala upah perusahaan. Usaha mikro dan kecil dikecualikan, tetapi wajib membayar minimal 50% dari upah minimum.
• Upah tetap dibayar
  Pekerja tetap berhak menerima upah dalam kondisi tertentu, seperti sakit, menikah, keluarga meninggal, dan menjalankan ibadah. Saat sakit, upah dibayarkan bertahap mulai 100%, 75%, 50%, hingga 25%.
• Pelindungan upah
  Upah pokok minimal 75% dari total upah pokok dan tunjangan tetap. Upah juga menjadi prioritas pembayaran saat perusahaan pailit dan hak menuntutnya tidak dibatasi waktu.

7. Jaminan sosial dan pesangon

Pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial, termasuk JKN, JKK, JKM, JHT, jaminan pensiun, dan JKP. Pengusaha juga diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sesuai ketentuan.

8. Hubungan industrial

Pekerja memiliki hak membentuk serikat pekerja. Perusahaan yang memiliki sedikitnya 10 pekerja wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai sarana komunikasi dan perundingan.

9. Pemutusan hubungan kerja

PHK harus diupayakan untuk dihindari dan, jika tidak dapat dicegah, ditempuh melalui perundingan. Aturan ini juga mengatur larangan PHK dalam kondisi tertentu serta hak pekerja berupa pesangon dan penghargaan masa kerja.

10. Ketentuan pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Denda juga dapat dijatuhkan kepada korporasi sesuai kategori pelanggarannya.

11. Ketentuan peralihan

Sejumlah perkara hubungan industrial yang telah didaftarkan tetap diproses berdasarkan aturan sebelumnya. Pengalihan pengawas ketenagakerjaan provinsi menjadi ASN Kementerian juga diatur dalam masa transisi.

Selain mengatur hak pekerja dan kewajiban perusahaan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat ketentuan mengenai pelaksanaan aturan lanjutan. 

Pasal 312 menetapkan bahwa peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan, yakni hingga 28 Oktober 2027.

Dokumen lengkap UU Pelindungan Ketenagakerjaan:
https://peraturan.bpk.go.id/Read/425330/UU%20Nomor%2027%20Tahun%202026.pdf

(pm)