Wapres Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo
PASUNDANEKSPRES.ID - Gibran Rakabuming Raka dikabarkan memiliki keinginan untuk melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut telah menyampaikan keinginannya kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."
Wacana pengunduran diri Gibran dari posisi Wakil Presiden muncul ketika tekanan politik di lingkungan parlemen semakin meningkat.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi telah mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran. Polemik tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024, tidak memiliki keabsahan.
Keputusan MA tersebut memperkuat putusan MK sebelumnya yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan dokumen yang membuktikan kelulusan Gibran dari pendidikan setara SMA di Singapura maupun Australia.
Menanggapi putusan MA dan MK tersebut, DPR mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MD3.
Berdasarkan aturan tersebut, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan untuk tiga hal, salah satunya menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden. Dugaan tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika presiden atau wakil presiden dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai keputusan MK yang berkaitan dengan polemik ijazahnya. Ia berpendapat bahwa dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan SMA.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10).
