Pojokan 311: “Lupakan Aku”
Pojokan 311: “Lupakan Aku”
Ah mana ada privasi hari ini. Hari ini, privasi bukan lagi macam kamar tidur yang terkunci, tapi macam baliho di pinggir jalan tol digital. Tak percaya? Cek saja status di media sosial yang jadi tontonan publik. Apalagi virus FOMO—fear of missing out— alias takut kudet (kurang update di medsos) melahirkan spesies baru: natizen. Makhluk yang satu ini berkembang biak dengan cepat. Cara hidupnya beda dengan makhluk kasat mata lainnya. Hidupnya separuh di dunia nyata, separuh di kolom komentar. Asal punya akun di media sosial (medsos).
Akun medsos adalah data yang ditambang oleh algoritma. Cek saja, whatsapp kita penuh dengan iklan pinjol (pinjaman online) dan berbagai produk yang bisa dicicil. Seolah tak rela hidup kita tanpa cicilan. Tak hanya itu, nomor KTP kita lebih laku di pasar gelap ketimbang di kelurahan. Data pribadi berhamburan seperti rambut rontok di kamar kos: ada di bantal, lantai, bahkan terselip di jemuran. Atau seperti stiker kampanye di tiang listrik: nempel di mana-mana, bikin risih, tapi tetap jadi tontonan.
Padahal film fiksi “Zero Day” yang dibintangi oleh Robert De Niro bersama Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, mengingatkan, sekali data bocor, hidup kita bisa jadi bahan dagangan politik. Tak hanya itu, algoritma pengusa data, menjadikan data kita bisa jadi senjata politik, jadi bahan dagangan, dan jadi alat pengendali yang mengancam kebebasan manusia. Sekali data bocor, hidup bisa jadi dagangan politik. Di film ini, fakta bisa dikaburkan oleh banjir informasi palsu (post truth), sehingga masyarakat sulit membedakan kebenaran.
Dengan sadar kita menyerahkan, data kita kepada algoritma. Algoritma jadi imam baru yang mengatur arah kiblat manusia. Kita menyerahkan diri dengan sukarela, seolah-olah password adalah doa, dan akun media sosial adalah kitab suci.
Entah karena pernah melihat film yang tayang di Netflix tahun 2025 ini, para peserta Bahtsul Masail di Muyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) 2026 di Jawa Timur, tiba-tiba tampil gagah: mengusulkan Right to be Forgotten. Hak untuk dilupakan. Indah sekali bunyinya. Seolah-olah kita diberi kesempatan untuk menekan tombol Ctrl+Alt+Delete atas masa lalu. Status galau tahun 2010 bisa lenyap, foto alay di Friendster bisa sirna, bahkan utang warung bisa ikut terhapus dari algoritma. NU seperti menawarkan “istighfar digital”: sekali klik, dosa status lama ikut terhapus.
Munas NU itu menambahkan: data pribadi juga bisa jadi dosa sosial. Maka, hak untuk dilupakan bukan sekadar pasal hukum, tapi bisa jadi doa harian: “Ya Allah, hapuslah jejak digital kami, sebagaimana Engkau menghapus dosa-dosa kami.”
Kalau NU serius, mungkin kelak kita bisa punya fitur baru: “istighfar digital”. Sekali klik, bukan hanya data yang terhapus, tapi juga kenangan pahit bersama mantan. Sayangnya, di negeri ini, punya penyakit “sulit lupa”, mengingat itu hobi. Hal yang harus dilupakan, kadang di warung kopi tetap jadi bahan gosip.
Pojokan 311: “Lupakan Aku”
Seperti gosip tentang forum AHWA -Ahlul Halli wal Aqdi, kumpulan orang-orang pilihan yang berwenang untuk melepas dan mengikat keputusan. Ahwa ini macam konsorsium tukang kunci politik. Mereka punya kunci untuk membuka pintu kepemimpinan, sekaligus gembok untuk menutup jalan orang yang dianggap tidak layak. Atau macam MC hajatan demokrasi di NU. Merekalah yang menentukan siapa naik panggung, siapa duduk di kursi tamu, dan siapa cukup jadi penonton.
Atau gosip pembahasan isu tambang NU yang indah di kertas, tapi di lapangan bisa jadi ujian iman. Mengelola tambang batu bara dan ladang minyak, malah jadi tambang masalah dan ladang konflik. Tambang itu seperti sumur tetangga: kalau airnya jernih, semua ikut minum; kalau keruh, semua ikut ribut. Jangan-jangan AHWA pun sama, indah di podium, tapi di belakang layar tetap ada lobi.
Film Zero Day menunjukkan bahwa di dunia yang serba terkoneksi, privasi hampir mustahil dipertahankan, jika tanpa regulasi dan kesadaran digital. Era dimana privasi rapuh dengan kontrol data yang bisa memperbudak manusia. Dengan tagline memudahkan semua urusan, data adalah senjata paling canggih. Kebocoran data pribadi tidak hanya merugikan individu, tapi bisa dipakai untuk manipulasi politik, propaganda, dan perang informasi.
Kalau rekomendasi “Right to be Forgotten alias lupakan aku” ini berjalan, NU bukan hanya penggerak dakwah, tapi juga penjaga etos digital. Tapi kalau tidak, ya kita kembali ke kebiasaan lama: pandai bikin aturan, lebih pandai melanggarnya. Kita perlu melek digital agar tidak mudah dimanipulasi. Data pribadi itu, macam pulpen di kelas, selalu berpindah tangan, tapi selalu dipakai untuk menulis catatan orang lain. (Kang Marbawi, 270626)
