Pojokan 320: Muktamar ala Ahwa
Kalau NU bikin muktamar, jangan bayangkan seperti rapat RT yang selesai dengan nasi kotak dan pulang bawa sisa aqua gelas. Ini organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia,. Jadi setiap lima tahun sekali, panggungnya lebih mirip opera besar: ada drama, ada intrik, ada tepuk tangan, ada doa panjang, ada ribuan nahdliyyin yang sekedar cari berkah dan tentu saja ada kiai sepuh yang duduk dengan wajah teduh, seolah-olah sedang menimbang nasib bangsa.
Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, kali ini membawa pesan sederhana tapi berat: kembalikan NU kepada empunya NU, lewat mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
AHWA ini bukan barang baru. Gus Dur dulu menyebut para ulama sepuh sebagai Kiai Khoss—semacam “kelas eksekutif” dalam dunia pesantren. Kalau jamaah biasa itu penumpang ekonomi, maka Kiai Khoss duduk di kursi prioritas, lengkap dengan barokah dan otoritas moral.
Keputusan Pleno III (30 Agustus 2026) yang memenangkan AHWA dengan 401 suara vs 150 suara, bukan sekadar angka. Itu seperti NU berkata: “Sudah cukup ribut dengan one man one vote, mari kembali ke musyawarah ala pesantren.” Demokrasi langsung memang keren, tapi kadang bikin jamaah pecah kongsi. AHWA hadir sebagai rem tangan: NU tetap melaju, tapi tidak kebablasan ke jurang politik praktis.
Tradisi pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU lewat AHWA ini ibarat NU sedang melakukan tes DNA organisasi: Deoxyribonucleic Acid ala NU. Hasil tesnya jelas: NU itu bukan partai politik, bukan perusahaan saham, tapi civil society—masyarakat sipil yang punya otot sosial, urat nadi moral, dan jantung spiritual.
AHWA, dengan segala khidmatnya, adalah cara NU meneguhkan kembali marwah organisasi. NU ingin bilang: “Kami ini organisasi kemasyarakatan, bukan sekadar mesin politik.” Jadi jangan heran kalau AHWA tampil seperti panggung kiai sepuh yang duduk tenang, sementara jamaah di bawah sibuk menebak siapa yang bakal jadi Rais Aam.
Kalau pakai kaca mata Habermas, AHWA itu semacam ruang publik alternatif. Kepemimpinan NU tidak boleh tunduk pada logika politik praktis, melainkan harus berbasis otoritas moral ulama. Bahasa kasarnya: NU jangan sampai jadi “franchise politik” yang jualan kursi.
Tapi hati-hati, kata Vilfredo Pareto dan Mosca, jangan sampai AHWA berubah jadi klub eksklusif sembilan orang ulama yang menentukan arah organisasi dan dikhawatirkan tidak menjadi representasi dari basis jamaah yang luas. Jamaah di bawah macam penonton bioskop: bayar karcis, duduk manis, tapi tidak ikut menentukan jalan cerita.
Untungnya, NU punya kultur musyawarah. Arend Lijphart bilang, demokrasi konsensual itu cocok untuk masyarakat yang maunya mufakat, bukan adu suara. AHWA adalah model demokrasi konsensual ala pesantren: keputusan diambil dengan hikmah, barokah, dan kopi pahit.
Muktamar ala AHWA ini ibarat kereta kuda tua yang tetap gagah di jalan desa. Tidak secepat motor matic demokrasi langsung, tapi lebih berwibawa. NU ditarik kembali ke rel tradisi ulama, supaya tidak meluncur terlalu jauh ke jurang politik praktis.
Tradisi AHWA ini ibarat rem tangan mobil tua. Kalau dilepas, NU bisa meluncur ke jurang politik praktis. Kalau ditarik terlalu keras, mobilnya mogok di tanjakan. Jadi harus pas: NU tetap melaju, tapi dengan kendali moral Tapi jangan salah, rem tangan bukan berarti berhenti. NU tetap harus melaju, menjaga keseimbangan antara elitisme ulama dan aspirasi jamaah, antara tradisi pesantren dan modernisasi organisasi, antara kritisisme Gus Dur dan pragmatisme penerusnya..
Jangan dikira tugasnya hanya bagi-bagi kursi, Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Pekerjaan AHWA belum selesai. AHWA harus terus jadi instrumen politik internal untuk meneguhkan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mandiri.
NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tapi kekuatan civil society yang berdaulat. Di satu sisi, NU menjadi mitra negara dalam menjaga stabilitas. Di sisi lain, NU tetap kritis dan mandiri. NU itu seperti sahabat karib negara—kadang jadi teman minum kopi, kadang jadi pengingat keras kalau negara mulai kebablasan.
NU vis-à-vis negara adalah mitra sekaligus penyeimbang. Ia menjaga harmoni sosial-politik, tapi tetap berdaulat sebagai kekuatan masyarakat sipil. Seperti Gus Dur dulu, NU pernah jadi oposisi moral yang kritis. Sekarang, NU lebih sering jadi mitra strategis yang pragmatis. Bedanya cuma gaya: Gus Dur pakai kritik, penerusnya pakai diplomasi.
NU adalah organisasi yang lahir dari denyut nadi rakyat kecil, dari langgar kampung hingga pesantren besar. Ia bukan sekadar mesin politik, melainkan civil society avant garde yang pernah mengawal transisi demokrasi, memperjuangkan pluralisme, dan membela kelompok minoritas. Kini, tantangannya adalah bagaimana NU tetap kritis tanpa kehilangan elan vitalnya, tetap menjadi mitra negara tanpa kehilangan independensi.
Dengan begitu, NU tetap bisa menjadi civil society avant garde: berdaulat, kritis, sekaligus mitra strategis negara.
Pertanyaannya: apakah NU akan terus bertransformasi dari oposisi kritis menjadi mitra strategis negara, tanpa kehilangan akar sebagai civil society? Jawabannya, seperti biasa, ada di tangan sejarah. Dan sejarah NU itu kadang bikin ketawa, kadang bikin geleng kepala, tapi selalu penuh makna. Selamat berkhidmah KH Miftahul Akhyar dan Gus Kikin. Pesan nahdliyin: kuatkan NU sebagai civil society seperti dulu. (#Kang Marbawi, 310826)
