Haram Hukumnya Jual Beli Surat Dukungan, SC Musda Golkar Purwakarta: Kami Ingin Rapikan Administrasi dan Substansi Musda
PASUNDANEKSPRES.ID - Panitia Pengarah atau Streering Committee (SC) terus berbenah menjelang perhelatan Musyawarah Daerah XI DPD Golkar Purwakarta. Kegiatan yang secara jadwal masih menunggu instruksi DPD Golkar Jawa Barat itu terus mengalami persiapan dari waktu ke waktu.
Ketua Panitia Pengarah (SC) Musda XI DPD Golkar Purwakarta, Farid Farhan mengatakan pihaknya pada esok hari akan menggelar rapat pematangan. Menurut dia, tugas panitia pengarah bukan hanya mengurus masalah administrasi, tetapi juga substansi.
"SC ini kan dianggap sekedar mengurus draft musda. Padahal Juklak No 02 DPP Partai Golkar Tahun 2025 memberi ruang yang luas kepada kami untuk membereskan substansi," katanya di Kantor DPD Golkar Purwakarta, Rabu (12/8/2026).
Pria yang akrab disapa Aba Farhan itu menyebut bahwa Steering Committee adalah garda integritas Musda XI DPD Golkar Purwakarta. Sehingga produk yang dihasilkan harus memiliki dasar etika yang kuat.
"Oke misalnya ada kader yang nanti mendaftar. Tentu dia harus membawa surat dukungan minimal 30% hak pilih. Secara administratif sah mencalonkan. Tapi boleh dong kami mengetahui kronologis dari setiap lembar dukungan tersebut," katanya sambil tersenyum.
Menurut dia, kronologis sebuah surat dukungan sangat penting karena ada nilai etika dan moral di dalamnya yang harus dipertanggungjawabkan. Dia menginginkan seluruh produk Musda XI Golkar Purwakarta memiliki kualitas yang baik, terutama ketua terpilih.
"Pleno Pimpinan Kecamatan dalam memutuskan dukungan harus memiliki dasar moral, bukan dasar siapa yang bayar. Uang itu bukan alat negosiasi dalam organisasi. Tetapi gagasan adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang ketua ke depan," katanya.
Lebih jauh dia meminta agar setiap kader yang akan mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Purwakarta untuk mengutamakan diskursus visi. Menurutnya, kader Golkar Purwakarta sedang membutuhkan upgrading kualitas pemikiran.
"Ya kalau untuk jajan-jajan dan biaya komunikasi yang wajar silakan. Tetapi bukan itu ukurannya. Golkar Purwakarta hari ini membutuhkan upgrading isi otak, bukan upgrading isi rekening. Ini harus dipahami oleh seluruh pemilik suara," ujarnya.
Pada bagian akhir, pria yang kini aktif sebagai da'i di Majelis Dzikir Cermin Hati itu mengaku siap mengawal integritas Musda XI Golkar Purwakarta. Karena itu, sebagai SC dia meminta agar pemilik suara menjunjung tinggi asas kejujuran.
"Saat verifikasi surat dukungan, kami akan cek kronologisnya. Dari situ akan muncul fakta politik di balik sebuah produk administrasi. Kami tidak ingin tertipu selembar surat bertanda tangan dan berstempel," katanya.
Farid mengingatkan tentang tata aturan organisasi Partai Golkar. Dia menyebut bahwa Peraturan Organisasi Dewan Etik mengharuskan seorang kader untuk menghindari sikap tidak pantas yang merendahkan citra partai.
"Kalau misalnya semua kader lupa, okelah saya ingatkan. Peraturan Organisasi Dewan Etik Pasal 6 ayat 4. Setiap anggota partai tidak boleh melakukan sesuatu yang berakibat merendahkan citra partai. Misalnya, jual beli surat dukungan. Jangan sampai pemilik suara malah kena vonis PD2LT (Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tercela) Dewan Etik," pungkasnya. (mas/sep)
