Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kader Golkar Purwakarta Tuntut Ambu Anne Gelar Musda, Ambil Terobosan agar Segera Terealisasi

M
MaldiansyahEditor: Dobi Maulana
|10:16 WIB
Bagikan:
Kader Golkar Purwakarta Tuntut Ambu Anne Gelar Musda, Ambil Terobosan agar Segera Terealisasi
PLENO: Pengurus OC SC Pra Musda Golkar Purwakarta saat menggelar pleno percepatan Musda. (Gambar: MALDIANSYAH/PASUNDAN EKSPRES)

PASUNDANEKSPRES.ID - Sejumlah kader partai Golkar di Kabupaten Purwakarta hingga kini masih menunggu pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), yang digelar untuk menentukan pemimpin partai berlambang pohon beringin tersebut, untuk 5 tahun ke depan.

Salah satu kader partai Golkar senior yang juga mantan anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Ricard Sompi mengaku belum mengetahui secara pasti kapan Musda Golkar Purwakarta akan digelar.

Menurut Bang Sompi sapaan akrabnya, para pengurus DPD Golkar terutama para pimpinan baik itu Ketua, Sekretaris, Bendahara dan ketua harian, selama mereka menjabat sudah mendapatkan haknya.

"Selain hak pastinya ada kewajiban, salah satu kewajiban yang paling krusial yaitu menyelenggarakan Musda," jelas Bang Sompi, Rabu (09/09).

Meski salah satu bentuk tanggungjawab dari para pengurus partai sudah terpenuhi, yaitu membentuk panitia Musda tapi pelaksanaannya belum terealisasi.

"Secara organisasi kepartaian, seharusnya para pengurus pucuk pimpinan yang memiliki kewenangan, seharusnya mengambil terobosan agar Musda bisa segera terealisasi," beber Bang Sompi.

Terobosan yang dimaksud, kata dia, sudah sepatutnya para pengurus DPD Golkar Purwakarta menjalin komunikasi lebih intensif, baik itu ke Golkar Jabar maupun ke DPP Golkar Pusat.

"Pengurus kan bisa melakukan terobosan dengan mendatangi Golkar Jabar ataupun Golkar Pusat, meminta agar Musda di Purwakarta segera di gelar," tambahnya.

Selama ini, lanjut Bang Sompi, baik pengurus maupun panitia hanya menunggu jadwal dari Golkar Jabar maupun Golkar Pusat.

"Kalau hanya menunggu dan menunggu, kapan akan digelarnya. Sebaiknya jemput bola mempertanyakan secara langsung," jelasnya.

Untuk diketahui, pengurus inti atau pimpinan puncak di partai Golkar, yaitu Anne Ratna Mustika menjabat sebagai Ketua DPD, Sekretaris Dias Rukmana Praja, Bendahara Oja Sutisna dan Ketua Harian Lalam Martha Kususmah.

Musda Golkar merupakan kewajiban para pengurus untuk melaksanakannya, disamping saat pelaksanaannya oleh panitia yang telah dibentuk. "Gelar Musda Segera, Selamatkan Golkar," pungkasnya. (mas/sep)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional20 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional22 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional23 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional24 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional27 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline28 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional36 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional37 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional41 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional41 menit lalu