SIDALI Dirancang Dukung Penanganan Persoalan di Lingkungan
PURWAKARTA-Menyatukan data merupakan hal yang sangat penting, terlebih apabila data tersebut dapat dimanfaatkan secara luas. Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta memandang Sistem Informasi Data Spasial Terintegrasi (SIDALI) sebagai instrumen penting untuk mendukung tata kelola data yang lebih baik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, Hendra Fadly Supratman, menjelaskan bahwa SIDALI merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola data spasial terintegrasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini dirancang untuk mendukung penanganan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
SIDALI diharapkan menjadi sumber rujukan data yang konsisten dan dapat dimanfaatkan bersama oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
SIDALI dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Purwakarta. Wilayahnya cukup luas, mencapai kurang lebih 92.038 hektare, dengan karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan di bagian selatan hingga wilayah yang berkaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
Beragam potensi alam tersebut juga diiringi tantangan yang membutuhkan perhatian, di antaranya risiko tanah longsor, banjir, serta persoalan sampah di kawasan perkotaan. Untuk menangani berbagai persoalan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Informasi yang baik dapat mendukung penanganan masalah lingkungan sekaligus membantu menentukan kebijakan dan keputusan yang tepat.
Selama ini, data yang dibutuhkan masih tersebar di sejumlah perangkat daerah. Data tata ruang, misalnya, dikelola oleh perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan tata ruang.
Data persampahan dan kualitas lingkungan berada di Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan data kebencanaan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Ketika data belum terhubung secara optimal, koordinasi dan verifikasi informasi membutuhkan waktu lebih lama. Padahal, dalam kondisi darurat, informasi yang akurat dan cepat sangat penting untuk menentukan tindakan yang tepat di lapangan," ujar Hendra.
Gagasan tersebut disampaikannya dalam Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2026.
Menurut Hendra, tantangan dalam penanganan bencana dan persoalan lingkungan bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis. Hal ini juga menyangkut tata kelola data, koordinasi lintas perangkat daerah, serta kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi secara terpadu. Oleh karena itu, penguatan tata kelola data spasial terintegrasi menjadi kebutuhan strategis bagi Kabupaten Purwakarta. SIDALI dirancang untuk mewujudkan single source of truth, yaitu satu sumber rujukan data yang konsisten dan dapat digunakan bersama oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
"Melalui pendekatan ini, informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai sistem diharapkan dapat diakses melalui satu wadah yang terintegrasi dan saling melengkapi. Hal ini akan mendukung analisis wilayah serta perumusan kebijakan," ujar Hendra, yang dikenal dengan sapaan Kang Ucok.
Ia menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan bukan sekadar menambah perangkat teknologi atau membuat aplikasi baru. Transformasi juga harus memperkuat kolaborasi, menyelaraskan standar data, serta membangun mekanisme berbagi informasi secara berkelanjutan. "Dengan demikian, SIDALI bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga menjadi instrumen perubahan tata kelola daerah. Salah satu prinsip pentingnya adalah mengintegrasikan data tanpa harus mengganti sistem sektoral yang telah dimiliki masing-masing perangkat daerah," katanya.
SIDALI diposisikan sebagai lapisan integrasi dan tata kelola yang menghubungkan berbagai sumber data. Melalui pendekatan ini, perangkat daerah tetap dapat mengelola data sesuai tugas dan kewenangannya, sementara data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lintas sektor.
Secara teknis, arsitektur SIDALI memanfaatkan mekanisme pertukaran data melalui Application Programming Interface (API). Sistem ini juga dirancang agar sesuai dengan kebutuhan sumber data serta standar layanan geospasial dari Open Geospatial Consortium (OGC). "Integrasi ini diharapkan dapat mengurangi penginputan data berulang dan duplikasi, sekaligus mempercepat ketersediaan informasi bagi para pengambil keputusan. Melalui Dashboard SIDALI Versi 1.0, pimpinan daerah dan perangkat daerah dapat memperoleh gambaran wilayah yang lebih lengkap," tutur Hendra.
Hendra menjelaskan bahwa SIDALI mengintegrasikan beberapa jenis informasi. Pertama, peta tematik lintas sektor, seperti peta kawasan rawan bencana, tata ruang, tutupan lahan, serta lokasi penumpukan sampah. Data tersebut dapat membantu mengidentifikasi keterkaitan berbagai persoalan dalam suatu wilayah.
Kedua, informasi kualitas lingkungan dan cuaca. Hal ini mencakup data Indeks Kualitas Udara (IKU) serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Setiap data harus dilengkapi dengan keterangan mengenai sumber, waktu pemutakhiran, dan ketersediaannya.
Ketiga, informasi kebencanaan. Di antaranya integrasi informasi aktivitas gunung api dari MAGMA Indonesia yang dikelola Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta informasi gempa bumi dari BMKG. Informasi tersebut juga harus mencantumkan sumber dan waktu pemutakhiran secara jelas agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Dengan adanya informasi yang saling terhubung, pimpinan daerah dapat memiliki dasar yang lebih baik untuk memahami kondisi wilayah, menentukan prioritas penanganan, serta menyusun langkah bersama antarperangkat daerah. "Efektivitas dashboard tidak cukup hanya diukur dari banyaknya data yang ditampilkan. Kualitas data, ketepatan waktu pemutakhiran, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, serta kemudahan informasi untuk dipahami juga menjadi faktor utama," ujar Hendra, yang memiliki sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko.
Bergantung pada Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola
Teknologi pengolahan data tidak akan memberikan hasil optimal tanpa dukungan kebijakan, pembagian tanggung jawab, dan sumber daya manusia yang memadai. Karena itu, pengembangan SIDALI perlu didukung aturan mengenai penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) serta mekanisme berbagi data spasial antarperangkat daerah.
Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai standar data, kewenangan pengelolaan data, hak akses, mekanisme pemutakhiran, serta tanggung jawab setiap pihak.
Dari sisi kelembagaan, Hendra menambahkan bahwa pembentukan Task Force Spasial Daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Selain itu, keberadaan data steward di setiap perangkat daerah dapat memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas, konsistensi, validitas, dan pemutakhiran data. "Integrasi data bukan berarti seluruh informasi harus dikelola oleh satu instansi. Data tetap menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang memiliki kewenangan. Mekanisme integrasi memastikan data dapat dimanfaatkan dengan koordinasi yang jelas," katanya.
Keamanan informasi, perlindungan data, pengaturan akses, serta pencatatan aktivitas penggunaan data juga perlu menjadi bagian dari tata kelola SIDALI. Dengan demikian, proses berbagi informasi dapat berlangsung dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Melalui kombinasi regulasi, kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dan keamanan sistem, SIDALI diharapkan dapat berkembang menjadi infrastruktur informasi geospasial daerah yang berkelanjutan.
Menurut Kang Ucok, nilai strategis SIDALI terletak pada kemampuannya membantu pemerintah daerah mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menentukan tindakan.
Dalam kondisi bencana, misalnya, informasi mengenai kawasan rawan, tata ruang, akses jalan, dan lokasi warga terdampak dapat dianalisis secara bersamaan untuk menentukan prioritas penanganan. Dalam pengelolaan lingkungan, integrasi informasi tutupan lahan, persoalan sampah, dan kualitas lingkungan dapat membantu perangkat daerah mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan lebih cepat.
Pendekatan ini mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), yaitu kebijakan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan perkiraan atau laporan yang terpisah-pisah.
Pengembangan SIDALI dirancang melalui beberapa tahapan. Setelah fase jangka pendek selama enam minggu selesai, pengembangan akan dilanjutkan dengan memperluas integrasi data dan meningkatkan manfaatnya. Kemajuannya diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Proyek Perubahan.
Dalam jangka menengah, perluasan konektivitas antarsistem dan penguatan tata kelola data menjadi prioritas. Langkah ini penting agar integrasi tidak hanya menghasilkan tampilan peta yang informatif, tetapi juga membangun proses kerja lintas perangkat daerah yang berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, SIDALI dirancang untuk mengadopsi kecerdasan buatan geospasial (Geo-AI). Teknologi ini berpotensi membantu menganalisis citra satelit, mengidentifikasi indikasi perubahan tutupan lahan, menentukan kawasan resapan air yang perlu mendapat perhatian, serta mendukung analisis awal terhadap potensi pencemaran lingkungan. "Pemanfaatan Geo-AI tetap membutuhkan data berkualitas, metode analisis yang dapat diuji, serta verifikasi dari tenaga ahli dan instansi yang berwenang. Hasil analisis teknologi harus menjadi bahan pendukung pengambilan keputusan, bukan pengganti penilaian teknis," ujarnya.(mas/sep)
