Banjir Jadi Agenda Tahunan, Warga Pantura Subang Capai Titik Jenuh
SUBANG – Masyarakat di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Subang kian mencapai titik jenuh. Pasalnya, bencana banjir yang merendam permukiman dan lahan pertanian seolah telah menjadi “agenda rutin” tahunan tanpa penanganan komprehensif dari pemerintah.
Dalam sepekan terakhir, banjir dilaporkan merendam sedikitnya 3.500 rumah yang tersebar di tujuh kecamatan. Namun bagi warga, angka tersebut hanyalah pengulangan dari kisah lama yang terus berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi nyata. Selama puluhan tahun, banjir di Pantura Subang khususnya wilayah Pamanukan tak kunjung tertangani secara menyeluruh.
Warga menilai penanganan banjir selama ini hanya bersifat seremonial dan tambal sulam. Bantuan yang datang ketika air telah merendam rumah dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
“Masyarakat tidak butuh mi instan dan nasi bungkus setiap banjir datang. Kami butuh terbebas dari banjir yang terus berulang tiap tahun,” keluh seorang warga Pamanukan.
Kekecewaan masyarakat ini sejalan dengan pernyataan Mantan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, saat meninjau banjir Pamanukan pada 2021 silam. Saat itu, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa bangsa ini tidak boleh terjebak dalam persoalan yang sama setiap tahun.
“Pemerintah tidak mau belajar mengurai dan menyelesaikan masalah, malah terus berulang,” ujar Ma’ruf Amin kala itu.
Namun hingga kini, banjir di kawasan Pantura Subang masih terus terjadi setiap musim hujan, tanpa solusi konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Desa Lengkongjaya: Pemerintah Harus Bersinergi
Suara lantang juga datang dari jajaran pemerintahan desa. Kepala Desa Lengkongjaya, Kecamatan Pamanukan, Ade Hermawan, menegaskan bahwa ego sektoral antarinstansi menjadi salah satu penghambat utama penanganan banjir.
“Kami di tingkat desa sudah lelah melihat warga terdampak setiap tahun. Pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah harus bersinergi. Jangan jalan sendiri-sendiri,” tegas Ade Hermawan, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, Pamanukan sebagai salah satu wilayah terdampak terparah membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Ia mendesak agar program normalisasi sungai segera dieksekusi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Masalah banjir ini kompleks. Kalau hanya memperbaiki hilir tapi hulunya gundul, percuma. Begitu juga sebaliknya. Kita butuh komitmen politik yang kuat dari hulu sampai hilir,” tambahnya.
Menanti Aksi Nyata, Bukan Janji
Kini, masyarakat Pantura Subang menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji kampanye atau kunjungan singkat pejabat yang berujung pada bantuan pangan sesaat.
“Kami butuh alat berat yang benar-benar bekerja mengeruk sungai, dan bibit pohon yang ditanam kembali di pegunungan. Itu yang bisa mencegah banjir agar tidak terus terulang di Pantura Subang,” ujar warga lainnya.
Para ahli lingkungan dan tokoh masyarakat menilai penanganan banjir di Subang tidak bisa dilakukan secara parsial. Solusi harus ditempuh secara terintegrasi melalui tiga pilar utama.
Pertama, reboisasi wilayah hulu untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penahan laju air hujan.
Kedua, normalisasi sungai, meliputi pengerukan sedimentasi dan perbaikan tanggul sungai-sungai utama.
Ketiga, pengelolaan lingkungan hidup melalui pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan serta pembenahan sistem drainase.
