Fraksi PDIP Subang Dorong Reformasi Birokrasi di Tengah Tingginya Belanja Pegawai
SUBANG – Fraksi PDIP Subang mendorong Pemerintah Kabupaten Subang untuk mempercepat reformasi birokrasi secara menyeluruh menyusul tingginya belanja pegawai yang mencapai 44,14 persen dari total APBD 2025.
Menurut Fraksi PDIP Subang, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa struktur birokrasi daerah perlu ditata ulang agar lebih efisien, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi dinilai penting untuk memastikan anggaran yang besar pada belanja pegawai benar-benar menghasilkan kinerja yang optimal.
Ketua Fraksi PDIP Subang, H. Adik, menyebut bahwa reformasi birokrasi tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh sistem kerja, budaya organisasi, hingga evaluasi kinerja ASN secara berkala.
“Reformasi birokrasi harus berjalan konsisten, bukan hanya formalitas. ASN harus bekerja secara profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PDIP Subang juga menyoroti pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Menurut mereka, penempatan jabatan harus berbasis kompetensi dan kinerja, bukan faktor lain yang tidak sesuai aturan.
Fraksi PDIP Subang Minta Evaluasi Efektivitas Belanja Pegawai
Selain itu, Fraksi PDIP Subang meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap efektivitas belanja pegawai yang terus meningkat setiap tahun. Mereka menilai perlu adanya langkah strategis untuk menekan pertumbuhan belanja rutin agar tidak menggerus anggaran pembangunan.
Fraksi juga menekankan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Subang masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan untuk memperbaiki kualitas layanan tersebut.
“Jika birokrasi tidak efisien, maka anggaran besar tidak akan berdampak signifikan bagi masyarakat,” kata H. Adik.
Fraksi PDIP Subang berharap pemerintah daerah segera menyusun roadmap reformasi birokrasi yang terukur, termasuk indikator kinerja yang jelas untuk setiap OPD.(cdp/ysp)
