Menuju Sekda Subang: Rahmat Effendi Tawarkan Creative Financing dan 5 Skema untuk Percepat Pembangunan Subang
SUBANG- Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Rahmat Effendi, menawarkan konsep creative financing atau pembiayaan kreatif sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Subang.
Gagasan tersebut disampaikan Rahmat setelah mengikuti tahapan pemaparan visi, misi dan program di hadapan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan pejabat terkait dalam rangkaian seleksi calon Sekda Subang 2026.
Rahmat mengatakan, posisi Sekda memiliki peran strategis dalam mengonsolidasikan birokrasi sekaligus mengelola kebijakan pembiayaan daerah melalui kedudukannya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, Subang saat ini menghadapi kondisi yang paradoks. Di satu sisi, daerah memiliki potensi ekonomi besar seiring berkembangnya Pelabuhan Patimban dan kawasan industri. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam membiayai kebutuhan pembangunan.
"Saya telah menggulirkan program strategis yaitu pembiayaan kreatif atau creative financing. Saat ini Subang memiliki potensi besar dengan berdirinya kawasan-kawasan industri, tetapi di sisi lain kita menghadapi keterbatasan fiskal," kata Rahmat pada Senin (28/9/2026).
Rahmat menyebut perkembangan Patimban dan kawasan industri memberikan peluang baru bagi Subang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menempatkan pengembangan infrastruktur transportasi dan kawasan industri Subang Smartpolitan sebagai bagian dari faktor yang dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi pada 2026.
Sementara itu, pengembangan ekosistem Patimban juga terus diarahkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Rebana. Dewan Pertahanan Nasional mencatat pengembangan kawasan industri Patimban diproyeksikan menarik investasi dalam jumlah besar dan mencakup sejumlah sektor strategis.
Namun, Rahmat menilai potensi investasi tersebut harus diikuti strategi pembiayaan yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Ia menyebut kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya baru mampu membiayai sekitar 23 persen total belanja daerah membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk mempercepat seluruh kebutuhan pembangunan.
"Untuk itu saya kira creative financing merupakan strategi yang menurut kami paling tepat saat ini, bagaimana kita mengoptimalkan aset-aset yang ada di Kabupaten Subang untuk membiayai pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan," ujarnya.
Rahmat menawarkan lima strategi utama dalam konsep creative financing. Pertama, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kedua, skema Bangun Guna Serah (BGS) maupun kerja sama pemanfaatan aset. Ketiga, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keempat, optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Kelima, penguatan peran BAZNAS dalam mendukung program sosial masyarakat.
Menurut Rahmat, kelima skema tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif ketika kemampuan APBD memiliki keterbatasan.
Ia mencontohkan optimalisasi aset daerah dan kerja sama dengan pihak swasta dapat diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk pengelolaan sampah.
"Misalnya pengelolaan sampah untuk TPA Jalupang itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta dengan skema saling menguntungkan untuk pembentukan atau produk energi terbarukan," katanya.
Rahmat juga menyoroti peran BUMD agar tidak hanya menjadi entitas usaha milik pemerintah daerah, tetapi mampu masuk ke rantai pasok kawasan industri yang berkembang di Subang.
Menurutnya, peluang tersebut dapat dikembangkan pada sektor penyediaan air minum, jaringan gas maupun kebutuhan industri lainnya.
Di sisi lain, CSR perusahaan dinilai dapat diarahkan lebih terencana melalui sinkronisasi antara kebutuhan pembangunan daerah dengan program sosial perusahaan.
Rahmat mengusulkan pemerintah menyusun katalog kebutuhan pembangunan sehingga perusahaan dapat mengetahui program yang dapat didukung melalui CSR, mulai dari jalan, fasilitas pendidikan hingga sarana publik lainnya.
Ia juga menggagas pemberian insentif bagi perusahaan yang konsisten menjalankan CSR sesuai ketentuan, antara lain melalui kemudahan pelayanan dan skema insentif yang dimungkinkan oleh regulasi.
Rahmat juga memasukkan optimalisasi BAZNAS dalam strategi pembiayaan kreatif, terutama untuk membantu menangani persoalan sosial masyarakat.
Menurutnya, penghimpunan zakat, infak dan sedekah dapat diarahkan untuk membantu program sosial seperti beasiswa, pemberdayaan UMKM hingga perlindungan masyarakat kurang mampu.
"Ini bisa mengurangi beban fiskal dari APBD. Kita harapkan ke depan tekanan kuat terhadap APBD semakin bisa diminimalisir," ujarnya.
Ia menilai strategi tersebut harus berjalan bersama pembenahan birokrasi. Menurut Rahmat, creative financing bukan berarti mengesampingkan profesionalitas ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Bagaimana birokrasi ini harus profesional supaya bisa cepat menangani permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat harus merasakan pelayanan yang cepat, mudah dan murah," katanya.
Ia menekankan pentingnya mencegah munculnya persoalan pelayanan seperti pungutan liar, proses yang lambat maupun keluhan administrasi yang berulang.
Jika dipercaya menjadi Sekda Subang, Rahmat mengaku telah menyiapkan tahapan kerja yang dibagi dalam beberapa kuartal.
Pada kuartal pertama, fokus diarahkan pada konsolidasi regulasi, pembentukan tim efektif dan penyusunan rencana aksi yang terintegrasi.
Selanjutnya, pemerintah akan mulai melakukan *market sounding* untuk menjajaki skema KPBU, kerja sama pemanfaatan maupun BGS. Pada saat bersamaan, BUMD didorong lebih proaktif menangkap peluang ekonomi yang muncul dari kawasan industri.
"Di kuartal pertama kami akan melakukan konsolidasi kaitan dengan regulasi. Tentunya kami akan membuat tim efektif, kemudian juga membuat rencana aksi yang terintegrasi," ujarnya.
Rahmat menargetkan strategi pembiayaan alternatif tersebut mulai berjalan secara bertahap untuk mendukung percepatan pembangunan.
Ia juga mengaitkan gagasan tersebut dengan target pembangunan kepala daerah. Menurutnya, Sekda harus mampu mengawal agar program yang telah masuk dalam dokumen perencanaan daerah dapat direalisasikan sesuai target.
"Target kami, di tahun 2029 tentunya janji politis Pak Bupati sudah bisa terealisasi 100 persen. Kemudian masyarakat merasa puas terhadap kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati," katanya.
Gagasan Rahmat tersebut pada akhirnya menempatkan optimalisasi potensi non-APBD sebagai salah satu pilihan strategi untuk menjawab kebutuhan pembangunan Subang, sementara reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tetap menjadi bagian yang berjalan beriringan.(hdi)
Hadi Martadinata/Pasundan Ekspres
Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang Rahmat Effendi
