Pemkab Subang Putar Strategi, Pemangkasan Anggaran TKD Tak Hentikan Pembangunan

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemangkasan anggaran TKD sekitar Rp350 miliar membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang harus lebih cermat menentukan prioritas pembangunan.

Bupati Subang, Reynaldy Putra, mengungkap kondisi tersebut dalam Podcast Bincang-bincang Pasundan bertajuk "Bupati Reynaldy Buka-bukaan: APBD Subang Rp2,8 Triliun, Bagaimana Digunakan untuk Pembangunan?" di Kantor Bupati Subang, Rabu (2/9/2026).

Menurut Reynaldy, besarnya APBD Kabupaten Subang yang mencapai sekitar Rp2,8 triliun tidak berarti seluruhnya bisa digunakan secara bebas untuk membiayai pembangunan.

Setelah memperhitungkan belanja pegawai dan berbagai anggaran yang telah memiliki peruntukan, ruang yang dapat diarahkan secara lebih fleksibel untuk pembangunan disebut hanya sekitar Rp400 miliar.

Angka tersebut harus dibagi untuk berbagai kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Perbaikan jalan, renovasi ruang kelas, jembatan, irigasi, pelayanan kesehatan hingga pelayanan administrasi menjadi bagian dari pekerjaan yang harus tetap berjalan.

Kondisi itu membuat Pemkab Subang harus menentukan prioritas secara lebih ketat. Setiap program tidak cukup hanya dilihat dari besaran anggarannya, tetapi juga dari manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

Pemangkasan Anggaran TKD Mengubah Rencana Pembangunan

Salah satu dampak paling terlihat berada pada sektor infrastruktur, terutama pembangunan jalan. Reynaldy menjelaskan, Pemkab Subang sebelumnya telah menyiapkan skema anggaran jalan secara bertahap.

Pada 2025, anggaran jalan berada di kisaran Rp250 miliar. Rencana awal untuk 2026 bahkan diproyeksikan mencapai sekitar Rp450 miliar. Rencana tersebut berubah setelah transfer ke daerah mengalami pengurangan. Anggaran pembangunan jalan pada 2026 akhirnya ditetapkan sekitar Rp175 miliar.

Meski jumlah tersebut lebih kecil dari rencana awal, perbaikan jalan tetap dipertahankan sebagai salah satu program prioritas.

Selama hampir dua tahun masa kepemimpinannya, Reynaldy menyebut sekitar 150 kilometer jalan telah diselesaikan. Capaian tersebut berasal dari sekitar 95 kilometer yang telah dikerjakan sebelumnya dan tambahan sekitar 55 kilometer pada 2026.

Bagi Pemkab Subang, infrastruktur menjadi fondasi penting untuk menggerakkan berbagai sektor. Jalan yang layak bukan hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi juga membuka akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat kerja dan pusat kegiatan ekonomi.

“Dengan infrastruktur yang baik, akses ke pelayanan kesehatan lebih mudah, perputaran ekonomi di desa bisa maksimal, akses pendidikan juga lebih mudah,” ungkap Reynaldy.

Ia menilai rencana menjadikan Subang sebagai kawasan industri, pariwisata maupun perikanan akan sulit berjalan maksimal apabila infrastruktur dasar masih mengalami kerusakan.

Berikut sejumlah sektor yang tetap menjadi perhatian Pemkab Subang meski ruang anggaran semakin terbatas.

1. Infrastruktur Tetap Mendapat Porsi Besa

Dari sekitar Rp400 miliar yang dinilai dapat diarahkan untuk pembangunan, kebutuhan PUPR saja disebut mencapai hampir Rp230 miliar. Anggaran tersebut bukan hanya untuk jalan, tetapi juga mencakup jembatan, irigasi dan TPT.

Khusus pembangunan jalan, alokasi tahun ini berada di angka Rp175 miliar.

Kebutuhan pemeliharaan juga menjadi persoalan tersendiri. Jalan yang sudah diperbaiki membutuhkan perawatan agar tidak cepat kembali rusak. Pemerintah daerah tahun ini mengalokasikan sekitar Rp15 miliar untuk pemeliharaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa satu proyek infrastruktur tidak berhenti ketika pembangunan selesai. Drainase, irigasi dan pemeliharaan harus ikut diperhitungkan agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.

2. Sekolah Rusak hingga Kesehatan Tetap Dikejar

Keterbatasan anggaran juga tidak membuat sektor pendidikan dan kesehatan dikesampingkan.Pemkab Subang memiliki target menyelesaikan ribuan ruang kelas yang mengalami kerusakan hingga 2029.

Keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan kas daerah. Komunikasi dengan kementerian dan anggota DPR RI dilakukan untuk mencari dukungan pembiayaan pembangunan sekolah.

Menurut Reynaldy, Subang sebelumnya memperoleh dukungan sekitar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar melalui aspirasi DPR RI. Pelaksanaan program dilakukan langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan yang disampaikan daerah.

Sektor kesehatan juga tetap masuk dalam prioritas. Sekitar Rp81 miliar disiapkan untuk jaminan kesehatan masyarakat.

Kebijakan tersebut diarahkan agar warga kurang mampu tetap memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat yang belum memiliki BPJS.

Reynaldy juga mengungkap, ketika awal menjabat, pemerintah daerah memiliki utang sekitar Rp25 miliar kepada rumah sakit umum daerah terkait pelayanan masyarakat kurang mampu.

3. Efisiensi Jadi Cara Menghadapi Tekanan Anggaran

Menghadapi pemangkasan anggaran TKD, Pemkab Subang memilih memperketat belanja yang dianggap kurang prioritas.

Anggaran hibah yang tidak wajib dipangkas. Perjalanan dinas dan belanja operasional juga dievaluasi. Reynaldy bahkan mengaku memeriksa anggaran hingga tingkat DPA untuk memastikan tidak ada alokasi yang dianggap tidak penting.

PUPR menjadi salah satu dinas yang diperiksa secara detail karena memiliki anggaran besar. “Saya tidak ingin ada satu dinas pun yang mengalokasikan anggaran, bahkan Rp2 juta, untuk sesuatu yang tidak penting,” tegas Reynaldy.

Bagi Reynaldy, efisiensi bukan berarti pembangunan harus berhenti. Justru keterbatasan anggaran menjadi alasan pemerintah harus semakin selektif menentukan program.

Ia ingin setiap rupiah yang berasal dari masyarakat melalui pajak kembali dirasakan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.

Target Kabupaten Subang hingga 2029

Pemkab Subang kini memiliki sejumlah target yang ingin dikejar sampai 2029.

Perbaikan jalan, renovasi ruang kelas, peningkatan akses kesehatan, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran serta peningkatan pelayanan publik menjadi bagian dari target tersebut.

Reynaldy ingin pembangunan yang dilakukan selama masa kepemimpinannya meninggalkan manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

Pemangkasan anggaran TKD memang mempersempit ruang gerak pemerintah daerah. Namun bagi Pemkab Subang, kondisi tersebut bukan alasan untuk menghentikan pembangunan.

Strateginya adalah mengatur ulang prioritas, memangkas belanja yang tidak mendesak, mencari sumber pendanaan lain dan memastikan anggaran yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

(pm)