Pilkades Sarireja Memanas, Panitia Sikapi Protes Bakal Calon
PASUNDANEKSPRES.ID - Rapat pleno penetapan bakal calon kepala desa dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sarireja, Rabu (15/10/2026), tidak hanya menjadi bagian dari proses pemilihan, tetapi juga diwarnai perbedaan pandangan antara bakal calon dan panitia penyelenggara.
Pilkades Sarireja Memanas, Polemik Perhitungan Bakal Calon Belum Terjawab
Di tengah protes yang disampaikan Jaka, panitia memilih mengambil langkah hati-hati untuk mencegah situasi berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sejumlah persoalan yang dipertanyakan, mulai dari tahapan penetapan hingga beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp terkait perhitungan bakal calon, menjadi bagian dari polemik yang muncul dalam rapat tersebut.
Ketua Panitia Pilkades Sarireja, Apin Junaedi, mengatakan permintaan Jaka agar panitia membuat surat pernyataan permohonan maaf belum dapat dipenuhi. Menurutnya, permintaan tersebut masih perlu dibicarakan bersama tim panitia.
Apin menilai, merespons persoalan dengan emosi justru berpotensi memperkeruh keadaan. Karena itu, ia memilih menghindari perdebatan terbuka yang dapat memicu persoalan baru.
“Untuk sementara soal surat pernyataan permohonan maaf, belum saya kabulkan. Masih dikoordinasikan dengan tim,” ujar Apin, dikutip dari Pasundan Ekspres, Jumat (16/10).
Ia menegaskan, sikap tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi saat kejadian agar ketegangan tidak semakin meningkat.
“Kalau saya melawan atau menjawab lebih keras, itu akan memicu permasalahan yang lebih besar. Kita enggak mau seperti itu,” katanya.
Panitia Tegaskan Informasi yang Beredar Bukan Produk Resmi
Selain persoalan permintaan surat pernyataan, beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp mengenai perhitungan bakal calon turut menjadi sorotan. Informasi tersebut dipersoalkan karena disebut berkaitan dengan proses Pilkades dan diduga disebarkan oleh salah satu pihak yang menjadi lawan politik Jaka.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Panitia Pilkades Sarireja menjelaskan bahwa informasi perhitungan yang beredar tidak dibuat atas nama panitia. Ia menyebut panitia tidak mengetahui secara pasti siapa yang menyusun informasi tersebut, bagaimana metode penghitungan dilakukan, maupun dari mana sumbernya berasal.
“Penyebaran berita itu tidak mengatasnamakan panitia. Mereka membuat sendiri, mengedarkan sendiri. Jadi, tidak ada mengatasnamakan panitia,” ujarnya.
Menurut sekretaris panitia, terdapat perbedaan antara informasi yang beredar di luar mekanisme resmi dengan produk yang dikeluarkan oleh panitia. Karena informasi tersebut bukan atas nama panitia, pihaknya menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan klarifikasi atau mengambil tindakan secara langsung.
Ia juga menyampaikan bahwa panitia hanya mendengar adanya penghitungan yang dilakukan oleh bakal calon dan kemudian disebarluaskan. Namun, panitia mengaku tidak mengetahui secara terperinci proses penghitungan tersebut, termasuk pihak yang menyusun dan hasil yang beredar mengenai bakal calon yang disebut menang atau gugur.
Persoalan Menunggu Kejelasan
Sikap panitia yang memilih meredam ketegangan membuat dua persoalan utama dalam rapat pleno tersebut belum memperoleh penyelesaian yang tuntas. Permintaan surat pernyataan permohonan maaf masih dalam koordinasi internal, sedangkan asal-usul dan dasar penghitungan dalam tangkapan layar WhatsApp belum diketahui secara pasti oleh panitia.
Di sisi lain, keberatan Jaka terhadap sejumlah tahapan Pilkades Sarireja menunjukkan adanya hal-hal yang masih dipersoalkan dalam proses penetapan bakal calon. Meski demikian, dugaan kejanggalan yang disampaikan tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi yang tersedia.
Kejelasan mengenai mekanisme penetapan, status informasi perhitungan yang beredar, serta pihak yang berwenang menangani keberatan menjadi hal penting agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga rapat pleno berlangsung, panitia belum memberikan keputusan akhir terkait permintaan surat pernyataan permohonan maaf. Sementara itu, informasi mengenai penghitungan bakal calon yang beredar di luar panitia juga belum mendapatkan penjelasan terperinci mengenai sumber dan metode penyusunannya.
(ipa)
