Ratusan Nelayan Subang Tak Melaut, Solar Bersubsidi Sulit Didapat
PASUNDANEKSPRES.ID - Kelangkaan solar bersubsidi mengganggu aktivitas nelayan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Muara Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ratusan nelayan dilaporkan terpaksa berhenti melaut karena kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk mengoperasikan kapal.
Kondisi tersebut terjadi di wilayah Desa Muara, Kecamatan Blanakan. Sejumlah kapal terlihat bersandar di dermaga karena pemiliknya tidak memperoleh solar yang dibutuhkan untuk melaut.
Ironisnya, aktivitas penangkapan ikan terganggu ketika hasil tangkapan disebut mulai membaik. Akibatnya, nelayan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan harian dari hasil laut.
Nelayan Subang Kesulitan Mendapatkan Solar
Salah seorang nelayan setempat, Anwar, mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah nelayan lain sudah tidak melaut hingga sekitar 10 hari akibat sulitnya mendapatkan solar.
Menurut Anwar, pasokan yang tersedia sangat terbatas sehingga tidak semua nelayan memperoleh bahan bakar. Sebagian nelayan terpaksa mengantre sambil membawa jeriken untuk mendapatkan sisa stok yang tersedia.
Situasi tersebut membuat aktivitas melaut terhenti bagi nelayan yang tidak kebagian solar.
Anwar berharap pasokan solar dapat segera ditambah agar nelayan kembali menjalankan aktivitasnya dan memperoleh penghasilan.
Kebutuhan Tinggi, Stok Solar Terbatas
Ketua KPL Mina Bahari Muara Ciasem, Ade Kardi, membenarkan adanya kesulitan memperoleh bahan bakar di kalangan nelayan.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan tingginya kebutuhan BBM dibandingkan stok yang tersedia. Ia berharap Pertamina menambah kuota solar bersubsidi untuk penyalur di wilayah Ciasem Hilir.
Penambahan pasokan dinilai penting agar nelayan tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut.
Tanpa pasokan yang memadai, kapal-kapal nelayan berisiko tetap bersandar dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir terganggu.
SPBN di TPI Mina Bahari Belum Beroperasi
Persoalan pasokan solar juga berkaitan dengan belum beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan TPI KUD Mina Bahari.
Berdasarkan laporan media setempat, pengurus KUD masih mengurus proses perizinan kepada instansi terkait agar fasilitas tersebut dapat beroperasi dan melayani kebutuhan bahan bakar nelayan.
Keberadaan SPBN diharapkan dapat membantu mempermudah akses nelayan terhadap solar bersubsidi. Namun, selama fasilitas itu belum beroperasi, nelayan masih bergantung pada penyalur yang tersedia di sekitar wilayah mereka.
Meski demikian, belum beroperasinya SPBN dan keterbatasan stok di penyalur lain merupakan dua persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana keduanya memengaruhi distribusi solar di lapangan.
Pasokan Ikan dan Penghasilan Nelayan Terancam
Kelangkaan solar tidak hanya berdampak pada kegiatan melaut, tetapi juga berpotensi memengaruhi rantai ekonomi perikanan.
Ketika kapal tidak beroperasi, nelayan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Aktivitas penjualan ikan di tempat pelelangan juga berpotensi terganggu apabila hasil tangkapan yang masuk berkurang.
Kondisi tersebut dapat berdampak pada pedagang ikan dan pelaku usaha lain yang bergantung pada aktivitas perikanan di kawasan pesisir.
Karena itu, nelayan berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengevaluasi kebutuhan serta distribusi solar bersubsidi agar pasokan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Nelayan Menunggu Solusi Pasokan Solar
Nelayan Muara Ciasem berharap persoalan pasokan solar segera mendapat penanganan dari pihak terkait, terutama melalui evaluasi kuota dan kelancaran distribusi.
Penambahan pasokan perlu didasarkan pada kebutuhan riil nelayan, jumlah kapal yang beroperasi, serta realisasi konsumsi BBM di wilayah tersebut.
Di sisi lain, penyelesaian proses perizinan SPBN juga diharapkan dapat memperluas akses pengisian bahan bakar khusus nelayan.
Bagi masyarakat pesisir Muara Ciasem, ketersediaan solar bukan sekadar persoalan distribusi BBM. Bahan bakar tersebut menjadi kebutuhan utama untuk melaut, memperoleh penghasilan, dan menjaga aktivitas ekonomi perikanan tetap berjalan.
