Temukan Rokok Ilegal di Subang? Ini Nomor Pengaduan Satpol PP dan Bea Cukai
SUBANG – Masyarakat Kabupaten Subang yang menemukan dugaan peredaran rokok ilegal dapat melaporkannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun Bea Cukai.
Pemerintah Kabupaten Subang mengajak masyarakat berperan aktif membantu pengawasan dengan menyampaikan informasi apabila menemukan produk rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai.
Ajakan tersebut disampaikan melalui kampanye bertajuk “Gempur Rokok Ilegal”. Masyarakat tidak hanya diimbau mengenali ciri-ciri rokok ilegal, tetapi juga tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan produk tersebut.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Subang, Filbert Gunadi H., S.STP., M.Si., menjelaskan, terdapat sejumlah ciri rokok ilegal yang perlu diketahui masyarakat. Di antaranya rokok tanpa pita cukai atau rokok polos, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, serta pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.
Rokok dengan pita cukai palsu menggunakan pita yang tidak asli. Sementara pita cukai bekas merupakan pita yang telah digunakan sebelumnya. Adapun pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pita cukai dan produk yang dilekatinya.
Masyarakat yang mengetahui atau menemukan dugaan peredaran rokok ilegal dapat menyampaikan laporan kepada Satpol PP Kabupaten Subang melalui nomor 0882002063599. Selain itu, pengaduan maupun permintaan informasi juga dapat disampaikan kepada Humas Bea Cukai Purwakarta melalui nomor 085281828979.
Filbert mengingatkan, peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan dapat berujung pada konsekuensi hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Sanksi pidana maupun denda dikenakan sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan pasal yang berlaku.
Melalui kampanye Gempur Rokok Ilegal, Satpol PP dan Damkar Subang berharap masyarakat tidak mengabaikan indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Informasi yang disampaikan melalui saluran pengaduan tersebut diharapkan dapat membantu petugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan sesuai kewenangannya. (red)
