Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2025, Wabup Apresiasi Sinergitas BPK RI

I
Ijang Samsu RijalEditor: Asep
|06:34 WIB
Bagikan:
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2025, Wabup Apresiasi Sinergitas BPK RI
LAPORAN KEUANGAN: Pemkab Bandung Barat secara resmi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat, Senin (30/3/2026)

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemkab Bandung Barat secara resmi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat, Senin (30/3/2026).

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung barat menyampaikan apresiasi atas sinergitas selama ini yang telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. "Dengan sinergitas yang baik ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir menjelaskan, Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyusun dan menyampaikan laporan tersebut.

"Penyampaian LKPD unaudited ini sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," katanya, Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan, penyampaian LKPD tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. "Laporan keuangan yang disampaikan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai," katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap agar proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Rencananya, entry meeting pemeriksaan terinci mulai tanggal (2/4/2026). "Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang," katanya.(ijr/sep)

Berita Terbaru

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Subang57 menit lalu
Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Purwakarta1 jam lalu
Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Purwakarta1 jam lalu
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta1 jam lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta1 jam lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang1 jam lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang1 jam lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang1 jam lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang2 jam lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional2 jam lalu