Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

PURWAKARTA-Inspektorat Daerah Purwakarta melaksanakan kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Kamis (19/11/2026). Agenda yang dilaksanakan di Aula Inspektorat ini, dirangkai dengan kegiatan koordinasi dan pembahasan penyelesaian aset milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Hadir pada kegiatan tersebut, Sekda Kabupaten Purwakarta Sri Jaya Midan, sejumlah perangkat daerah dan dengan dua orang narasumber yakni Plh Kajari Purwakarta Effendi serta Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Muhamat Fahrorozi.
Peringatan Harkodia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, merupakan momentum yang sangat penting bagi semua pihak untuk jadi pengingat, bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang menghambat pembangunan, merugikan masyarakat dan menghilangkan kepercayaan publik.
Dengan mengusung tema "Berantas Korupsi Untuk Negeri" Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mengajak semua untuk memperkuat komitmen dan integritas secara nyata, bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya cukup mengandalkan penindakan tetapi harus tumbuh dari kesadaran, keteladanan dan budaya jujur yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja dan pelayanan publik. "Melalui peringatan Hakordia ini, mari kita jadikan sebagai titik tolak untuk terus menjaga integritas dan bekerja bersih demi kemajuan negeri," kata Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, Muhamat Fahrorozi, dalam keterangan resminya.
Fahrorozi menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil jika hanya menjadi slogan di ruangan seremonial saja, akan tetapi keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh semua pihak untuk berkata 'tidak' pada setiap penyimpangan dan selalu konsisten dalam menjaga amanah jabatan sehari-hari.
Berbicara terkait aset, kata Fahrorozi, aset daerah merupakan kekayaan milik masyarakat yang dikelola pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Pengelolaan aset yang tertib tidak hanya menentukan kualitas opini laporan keuangan dari BPK, akan tetapi dapat menjadi benteng utama dalam pencegahan tindak pidana korupsi di daerah," ujarnya.
Seperti diketahui, bahwa masih terdapat tantangan dalam tata kelola aset, khususnya aset-aset daerah yang bermasalah dan diperlukan komitmen bersama kepada seluruh kepala perangkat daerah dan jajarannya bahwa tidak boleh ada lagi pembiaran terhadap aset pemerintah daerah yang bermasalah.
Untuk menyelesaikan permasalahan aset, ada beberapa langkah yang harus dilakukan bersama, yakni melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh, percepatan sertifikasi dan pengamanan hukum, penertiban aset yang dikuasai oleh pihak lain, serta optimalisasi pemanfaatan aset. "Terkait penertiban aset yang dikuasai pihak lain, lakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun jika tidak ditemukan titik temu, maka pemerintah daerah harus berani menempuh jalur hukum melalui pendampingan Kejaksaan Negeri selaku Jaksa Pengacara Negara maupun aparat penegak hukum lainnya," tegas Fahrorozi.
Sebagai penutup Fahrorozi menambahkan penyelamatan aset daerah merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu setiap perangkat daerah agar bergerak cepat, terukur dan bersinergis demi mengamankan kekayaan daerah untuk generasi mendatang.(mas/sep)
