Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Dinilai Miliki Catatan Kinerja Baik
PURWAKARTA-Sebanyak 4.325 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Purwakarta boleh bernafas lega, pasalnya, kontrak kerja mereka resmi diperpanjang hingga satu tahun ke depan atau sampai November 2027. Akan tetapi, dari total 4.407 PPPK paruh waktu yang dilantik pada 2025 lalu, sebanyak 82 orang dipastikan tidak mendapatkan perpanjangan kontrak.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta, Cika Siskawati, mengatakan, perpanjangan kontrak tersebut diberikan setelah melalui sejumlah pertimbangan. Di antaranya, kata dia, batas usia pensiun (BUP) serta hasil evaluasi kinerja masing-masing pegawai.
Menurutnya, mayoritas PPPK paruh waktu memiliki catatan kinerja yang relatif baik sehingga dinilai masih layak untuk melanjutkan masa kerja. "Perpanjangan kontrak pegawai PPPK paruh waktu dilakukan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya dilihat dari BUP (batas usia pensiun) selain dari sisi kinerja," kata Cika saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Terkait 82 pegawai tidak mendapatkan perpanjangan kontrak, Cika mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah alasan yang menjadi penyebabnya. Faktor usia pensiun, ini menjadi alasan terbanyak, yakni sebanyak 33 orang.
Selain itu, 25 pegawai mengundurkan diri karena diterima bekerja di tempat lain. Kemudian, 16 pegawai dilaporkan meninggal dunia dan tujuh orang lainnya lolos menjadi tenaga pendidikan di Sekolah Rakyat.
Sementara itu, satu pegawai lainnya tidak diperpanjang kontraknya karena melakukan pelanggaran berat. Selain itu, terdapat pula pegawai yang dinilai melakukan tindakan indisipliner. "Ada satu pegawai yang melakukan pelanggaran berat sehingga dinilai tidak layak untuk dilanjutkan kontraknya," ujar Cika.
Ia menyebutkan, batas usia pensiun bagi PPPK paruh waktu maksimal 58 tahun. Karena itu, faktor usia menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kelanjutan hubungan kerja para pegawai tersebut.
Di sisi lain, perpanjangan kontrak ini berlangsung di tengah kabar mengenai rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengangkatan tersebut direncanakan berlaku mulai awal 2027. Meski demikian, hingga kini BKPSDM Purwakarta belum menerima kepastian teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaannya.
Cika mengaku masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar kebijakan pengangkatan tersebut.
Sementara itu, perpanjangan kontrak hingga November 2027 disambut rasa syukur oleh sejumlah PPPK paruh waktu di Purwakarta. Kepastian masa kerja tersebut setidaknya memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap mengabdi dan menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan daerah.(add/sep)
