Ramai Soal Pilkada Kota Cimahi 2030, Haris Faisal: Selesaikan Persoalan Rakyat
CIMAHI-Wacana mengenai kontestasi Pilkada Kota Cimahi 2030 dinilai terlalu dini untuk dibicarakan ketika berbagai persoalan mendasar di daerah tersebut masih belum terselesaikan.
Politisi Partai Golkar yang juga merupakan unsur Pimpinan Dewan Etik, Haris Faisal, menilai pemerintah dan para pemangku kepentingan seharusnya lebih fokus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) masyarakat dibanding membuka ruang spekulasi politik terkait suksesi kepemimpinan yang masih jauh.
Menurutnya, mandat yang diberikan rakyat saat ini harus digunakan sepenuhnya untuk menghadirkan solusi atas persoalan publik, bukan untuk membangun panggung politik jangka panjang. "Membicarakan Pilkada 2030 saat pekerjaan pemerintahan saat ini masih membutuhkan perhatian penuh secara etika politik kurang tepat. Amanah rakyat hari ini bukan untuk membangun panggung politik lima tahun ke depan, melainkan menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat," kata Haris kepada Pasundan Ekspres, Rabu (29/7).
Haris yang pernah terlibat dan hadir di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi mengaku memahami berbagai tantangan yang masih dihadapi Kota Cimahi.
Menurut dia, sejumlah persoalan seperti infrastruktur, penataan kawasan perkotaan, kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga penciptaan lapangan kerja masih membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, kata Haris, masyarakat Cimahi saat ini lebih membutuhkan pemimpin yang fokus bekerja dan menghasilkan solusi nyata dibanding pemimpin yang mulai sibuk menghitung peluang politik berikutnya. "Saya memahami betul kondisi Kota Cimahi. Masih banyak persoalan yang membutuhkan energi, perhatian, dan solusi konkret. Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang bekerja, bukan kepemimpinan yang mulai sibuk mempersiapkan panggung politik berikutnya," ujarnya.
Haris menambahkan, dalam sistem demokrasi yang sehat, tingkat keterpilihan seorang pemimpin tidak dibangun melalui deklarasi dini maupun manuver politik yang terlalu cepat.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara alami apabila kebijakan dan pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat. "Jika kinerja terbukti berhasil, dukungan masyarakat akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu didahului oleh manuver politik yang prematur," ucapnya.
Lebih lanjut, Haris melihat masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai seorang pemimpin. Publik tidak lagi mudah dipengaruhi oleh pencitraan atau wacana pencalonan yang terus digulirkan.
Masyarakat, kata dia, akan melihat rekam jejak, keberanian mengambil keputusan, serta hasil kerja yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, ia mengingatkan agar agenda politik jangka panjang tidak mengganggu fokus pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Mengalihkan perhatian dari kerja pemerintahan kepada pembicaraan suksesi berpotensi menimbulkan kesan bahwa orientasi politik lebih dominan dibanding orientasi pelayanan kepada rakyat," tuturnya.
Menurut Haris, jabatan publik bukanlah batu loncatan menuju kontestasi politik berikutnya, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata. "Rakyat memilih untuk melihat hasil kerja, bukan melihat siapa yang paling cepat berkampanye. Jika Kota Cimahi belum mampu keluar dari berbagai persoalan mendasarnya, maka terlalu dini berbicara tentang Pilkada berikutnya," tegasnya.
Ia menilai ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan ditentukan oleh seberapa cepat masuk dalam bursa pencalonan, melainkan sejauh mana mampu menyelesaikan persoalan masyarakat selama masa kepemimpinannya.(ijr/sep)
