Anggota Banggar DPRD Pertanyakan Serapan APBD Subang
PASUNDANEKSPRES.ID – Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBD Subang Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus mencapai 47,52 persen. Dari pagu belanja daerah sekitar Rp2,821 triliun, realisasi tercatat sekitar Rp1,341 triliun.
Salah satu komponen belanja yang memiliki realisasi lebih rendah adalah belanja modal. Dari pagu sekitar Rp265,16 miliar, realisasinya baru mencapai Rp29,38 miliar atau 11,08 persen. Dengan demikian, sekitar Rp235,78 miliar belum terealisasi.
Data tersebut menjadi perhatian Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Subang, A. Fauzi Ridwan, yang juga anggota Komisi III. Ia menilai, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan lebih rinci mengenai posisi dan perkembangan kegiatan yang menggunakan anggaran belanja modal.
“Belanja modal baru 11 persen. Ini harus kita lihat secara detail. Rp235 miliar lebih belum terealisasi. Persoalannya apa? Apakah pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, atau ada persoalan lain?” kata Fauzi.
Fauzi mengatakan, DPRD perlu mengetahui perkembangan setiap kegiatan, tidak hanya persentase realisasi anggaran.
“Kami ingin tahu berapa yang sudah kontrak, berapa yang masih proses pengadaan, berapa yang belum dilelang, dan berapa yang diproyeksikan tidak selesai sampai akhir tahun,” terangnya.
Ia menegaskan, percepatan realisasi anggaran perlu tetap memperhatikan pelaksanaan kegiatan dan kualitas pekerjaan.
Kita Ingin APBD Terserap
“Jangan sampai karena mengejar serapan, semua kegiatan dipaksakan menumpuk di akhir tahun. Kita ingin APBD terserap, tetapi kualitas pekerjaan dan manfaat bagi masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya kepada Pasudnan Ekspres.
Menurutnya, realisasi anggaran tidak hanya dilihat dari persentase serapan, tetapi juga dari hasil kegiatan dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya berapa persen yang terserap. Yang lebih penting adalah apa output-nya dan apa manfaatnya untuk masyarakat,” ujarnya.
Selain belanja, Fauzi menyoroti data realisasi pendapatan daerah yang hingga Agustus mencapai sekitar 51,44 persen. Sementara realisasi belanja tercatat 47,52 persen.
“Pendapatan sudah lebih dari 51 persen, tetapi belanja baru 47 persen. Jangan sampai uangnya tersedia, tetapi program pembangunannya justru terlambat,” kata Fauzi.
Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang memiliki tingkat realisasi rendah.
Fauzi memastikan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran yang telah disepakati dilaksanakan sesuai perencanaan.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang salah. Kami ingin tahu masalahnya supaya bisa dicari solusinya. Tetapi jangan sampai persoalan baru terlihat ketika tahun anggaran sudah hampir habis,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan data yang lebih rinci kepada DPRD sehingga dapat diketahui kegiatan yang berjalan sesuai target dan kegiatan yang membutuhkan percepatan.
“APBD adalah uang rakyat. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas,” pungkasnya. (cdp/ysp)
