Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

BKPSDM Subang Tegaskan Pendaftaran PPPK Gratis dan Bebas dari Praktik Percaloan

H
HubaEditor: Huba
|09:10 WIB
Bagikan:
BKPSDM Subang Tegaskan  Pendaftaran PPPK Gratis dan Bebas dari Praktik Percaloan
SOSIALISASI: Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Subang Hasan Sahroni, S.STP., M.M saat memberikan penjelasan mengenai pendaftaran PPPK tahun 2024.

SUBANG-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Subang menegaskan, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 tidak akan dipungut biaya apapun. Selain itu, proses seleksi bebas dari praktik percaloan dan penipuan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin berkontribusi sebagai pegawai pemerintah tanpa hambatan biaya atau intervensi pihak luar. 

Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Subang Hasan Sahroni, S.STP., M.M ingin memastikan setiap masyarakat memiliki akses yang sama untuk mendaftar dan tidak terhalang oleh adanya pungutan liar. 

BKPSDM juga mengingatkan calon pelamar untuk waspada terhadap informasi tidak resmi yang menyebutkan adanya biaya pendaftaran atau tawaran dari oknum yang mengaku bisa membantu proses seleksi.

“Kami mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada pihak yang mengatasnamakan BKPSDM dan meminta imbalan dalam bentuk apapun terkait proses pendaftaran atau kelulusan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sahroni menjelaskan bahwa pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi [https://sscasn.bkn.go.id/](https://sscasn.bkn.go.id/). Para pelamar diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi di website dan media sosial resmi guna mengetahui pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.

"Serta kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan pendaftaran, pengunggahan dokumen, dan seleksi adalah tanggung jawab masing-masing pelamar. Oleh karena itu, disarankan agar para pelamar mempersiapkan seluruh persyaratan dengan teliti dan melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa bantuan dari perantara," terangnya. 

Dirinya berharap, masyarakat dapat mendaftar sendiri tanpa melibatkan mediator atau koordinator yang tidak bertanggung jawab. 

BKPSDM mengajak seluruh pelamar untuk bersikap cermat dan hati-hati selama proses pendaftaran, serta memastikan mengikuti prosedur resmi yang telah ditentukan.(znl/ysp) 

Berita Terbaru

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Subang19 menit lalu
Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Purwakarta21 menit lalu
Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Purwakarta25 menit lalu
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta1 jam lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta1 jam lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang1 jam lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang1 jam lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang1 jam lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang1 jam lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional1 jam lalu