Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Bupati Subang Tegaskan Tak Ada Perlakuan Khusus di Beauty Contest Sari Ater

C
Cindy Desita Putri Editor: Yusup Suparman
|09:54 WIB
Bagikan:
Bupati Subang Tegaskan Tak Ada Perlakuan Khusus di Beauty Contest Sari Ater
SESUAI MEKANISME: Bupati Subang Reynaldy saat diwawancara awak media di gedung DPRD, Kamis (23/7/2026). Reynaldy menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus dalam proses beauty contest untuk menentukan pengelola kawasan wisata Sari Ater. Cindy Desita/Pasundan Ekspres

SUBANG – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pihak mana pun dalam proses beauty contest Sari Ater.

Seluruh perusahaan yang berminat, termasuk PT Sari Ater sebagai pengelola saat ini, harus mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang jelas beauty contest Sari Ater kita buka selebar-lebarnya bagi siapa pun yang mau ikut,” terang Reynaldy saat diwawancara Pasundan Ekspres beberapa waktu lalu.

Menurutnya, seluruh calon pengelola wajib mengikuti setiap tahapan seleksi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Tapi itu seleksinya harus ditempuh semuanya,” tegasnya.

Reynaldy mengatakan, Pemkab Subang tidak menutup kemungkinan kembali bekerja sama dengan PT Sari Ater.

Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga membuka peluang bagi perusahaan lain untuk mengelola salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Subang tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan kita meneruskan dengan Sari Ater, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita mencari perusahaan baru untuk mengelola Sari Ater,” katanya.

Skema beauty contest tersebut akan diterapkan setelah masa kerja sama pengelolaan dengan PT Sari Ater berakhir pada Juni 2027.

Diberitakan sebelumnya, masa kerja sama pengelolaan kawasan wisata Sari Ater antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dengan PT Sari Ater akan berakhir pada Juni 2027.

Seiring berakhirnya kontrak yang telah berlangsung sejak 1987 tersebut, seluruh aset tanah milik Pemkab Subang yang selama ini menjadi objek kerja sama wajib dikembalikan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah sebelum ditentukan skema pengelolaan berikutnya.

Penasehat Hukum Pemkab Subang, Dede Sunarya, menegaskan pengembalian aset merupakan konsekuensi hukum atas berakhirnya masa perjanjian kerja sama. Seluruh mekanisme tersebut, mulai dari masa berlaku, hak dan kewajiban para pihak hingga proses pengakhiran kerja sama, telah diatur secara jelas dalam perjanjian.

“Di dalam perjanjian sudah diatur masa berlaku, hak dan kewajiban para pihak, termasuk bagaimana penyelesaian ketika perjanjian berakhir dan pengembalian aset. Jadi tidak ada pilihan lain karena memang masa perjanjiannya sudah selesai,” ujar Dede Sunarya saat menjadi narasumber dalam program Bincang-bincang Pasundan, Senin (20/7/2026).

Dede menjelaskan, Pemkab Subang memiliki aset tanah seluas sekitar 6,5 hektare di kawasan wisata Sari Ater. Sementara itu, PT Sari Ater memiliki lahan sekitar 13 hektare. 

Kedua aset tersebut selama ini dikelola secara terpadu sebagai satu kawasan wisata hingga masa kerja sama berakhir pada Juni 2027. (cdp/ysp)

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline6 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat7 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta7 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang8 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle8 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang8 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta8 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta8 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang8 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang9 jam lalu