DPRD Dorong Penambahan Armada Pengangkut Sampah, Prihatin Subang Hanya Memiliki 24 Unit Kendaraan
SUBANG-Anggota DPRD Kabupaten Subang, Albert Anggara Putra, menyoroti minimnya jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki Pemkab Subang. Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung terhadap penanganan sampah yang belum optimal di berbagai wilayah di Kabupaten Subang.
Albert mengungkapkan, jumlah armada yang masih layak beroperasi saat ini hanya sekitar 24 unit. Padahal, dengan luas wilayah dan volume sampah yang dihasilkan setiap hari, idealnya Subang membutuhkan lebih banyak armada pengangkut.
“Dengan kondisi saat ini, pengelolaan sampah jelas tidak maksimal. Kita perlu percepatan penambahan armada agar pelayanan kebersihan bisa menjangkau seluruh wilayah,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres.
Ia menambahkan, kekurangan armada ini bukan hanya mengganggu kebersihan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan.
DPRD, kata dia, akan mendorong Pemkab untuk mengalokasikan anggaran khusus atau mencari solusi kreatif, termasuk kerja sama dengan pihak swasta, guna memenuhi kebutuhan kendaraan pengangkut sampah.
Albert juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengurangi volume sampah rumah tangga, misalnya dengan memilah sampah organik dan anorganik, serta memanfaatkan kembali barang bekas yang masih layak pakai.
“Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Pemkab harus memperkuat armada, sementara masyarakat juga harus berkontribusi dari hulu,” tegasnya.
Diketahui, kekurangan truk pengangkut sampah dan jalan rusak menuju TPA Jalupang menjadi persoalan dalam pengelolaan sampah di Subang. Dua persoalan ini mesti segera diselesaikan apabila Subang ingin bebas sampah 100 persen pada tahun 2029.
Komitmen bebas sampah itu telah disampaikan oleh Bupati Reynaldy usai menghadiri rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI serta Gubernur Jawa Barat di Kantor Bupati Cianjur, beberapa waktu lalu (9/8/2025).
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Irwan Wibawa mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah keterbatasan armada pengangkut sampah. Saat ini ada 25 armada, satu unit dalam kondisi rusak.
"Jumlah armada yang dikategorikan masih layak jalan sampai saat ini sekitar 24 armada saja," ucapnya pada Pasundan Ekspres pada Selasa (12/8/2025).
Dengan luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Subang, tentu jumlah tersebut sangat jauh dari ideal. "Tentunya jumlah ini sangat kurang dengan apa yang kita butuhkan saat ini, " ucapnya.
Dia menyebutkan, dibutuhkan 60 hingga 70 armada pengangkut sampah untuk jumlah idealnya menangani sampah di Subang.
Untuk mencapai target bebas sampah yang dicanangkan, sementara DLH Subang selama ini telah melakukan beberapa upaya terkait permasalah kekurangan armada pengangkut sampah tersebut dengan melakukan penyewaan.
"Pada pelaksanaan penanggulangan sampah selain armada yang ada, juga melaksanakan penyewaan hingga pembelian armada baru," ucapnya.
Di samping keterbatasan armada pengangkut sampah, DLH juga menemui kendala yang lain. Yakni akes jalan ke TPA Jalupang yang kurang bagus.
"Akses jalan masuk ke TPA juga kurang bagus, apalagi di musim penghujan seperti sekarang," ucapnya.
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., menyatakan kesiapan Kabupaten Subang dalam mendukung program penanganan sampah. Kesiapan itu dia sampaikan usai menghadiri rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI serta Gubernur Jawa Barat di Kantor Bupati Cianjur, beberapa waktu lalu (9/8/2025).
"Di Kabupaten Subang, TPA Jalupang sedang dalam proses peningkatan dari open dumping menjadi sanitary landfill agar pengelolaan sampah lebih optimal. Kami juga menunggu formula khusus dari Kementerian LHK dan Gubernur Jabar untuk solusi menyeluruh," ujar Reynaldy, yang akrab disapa Kang Rey, seusai rapat.
Ia juga menekankan peran aktif masyarakat. "Tanpa kesadaran warga, upaya pemerintah tidak maksimal. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat lebih peduli lingkungan sementara pemerintah menyiapkan sarana pendukung," tegasnya.
Menteri LHK, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, dalam rapat tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mencapai target bebas sampah 100 persen pada 2029, sesuai mandat Perpres No. 12/2025 tentang RPJMN 2025–2029.
"Gubernur Jabar telah menginstruksikan seluruh bupati/wali kota menjalankan program ini. Meski banyak tantangan, dengan gotong royong, target ini bisa tercapai," ujarnya.
Hanif juga menyebut komitmen kepala daerah dalam program Adipura sebagai langkah menuju budaya bersih nasional.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengumumkan kebijakan tegas: bantuan dana untuk daerah akan dikaitkan dengan kinerja pengelolaan sampah.
"Daerah yang abai tak dapat bantuan desa maupun provinsi. Setiap dana harus mendorong inovasi dan tanggung jawab lingkungan," tegas KDM.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, komitmen penanganan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga dengan mengikat kebijakan pada reward dan punishment.
“Yang pertama, bagi daerah-daerah, baik daerah kabupaten maupun kota, serta kelurahan dan desa yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup, maka kami tidak akan menurunkan bantuan. Pertama, bantuan desa, kemudian yang kedua, bantuan gubernur untuk kabupaten kota. Kenapa? Karena setiap bantuan harus menggerakkan orang kreatif dan inovatif dan memiliki tanggung jawab lingkungan,” jelasnya.(cdp/fsh/ysp)
