Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Fraksi NasDem Subang Dorong Efisiensi Lewat Restrukturisasi

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|11:14 WIB
Bagikan:
Fraksi NasDem Subang Dorong Efisiensi Lewat Restrukturisasi
USULAN: Anggota Fraksi NasDem Hendra Boeng Purnawan mengusulkan kepada Bupati Subang segera melakukan Restrukturisasi sejumlah dinas serumpun. Indrawan Setiadi/Pasundan Ekspres

PASUNDANEKSPRES.ID - Memasuki tahun keterbatasan anggaran di tiap tiap kabupaten di Indonesia, Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Subang mengusulkan kepada Bupati Subang segera melakukan Restrukturisasi sejumlah dinas serumpun di Kabupaten Subang.

Anggota Fraksi NasDem Hendra Boeng Purnawan menilai, penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan restrukturisasi dinas, seringkali untuk memangkas belanja pegawai yag tinggi di kabupaten Subang. “Langkah ini didasarkan pada kesamaan urusan pemerintahan,” katanya.

Boeng menegaskan, pentingnya penggabungan OPD serumpun untuk mencapai efisiensi anggaran belanja pegawai dan merampingkan birokrasi. Selain itu ungkap Boeng dalam rangka meringankan beban kerja dan kebutuhan daerah berdasarkan PP no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
“Hal ini bisa berdampak Positip yaitu memperjelas fokus kinerja, mengurangi tumpang tindih urusan, dan diharapkan meningkatkan pelayanan publik,” katanya.

Boeng mengungkapkan, di Kabupaten Subang ada beberapa rumpun dinas yang dipisahkan dan bahkan merumitkan saat koordinasi baik itu di pemerintah propinsi maupun ke pusat.
“Saya optimis apabila hal ini dilakukan oleh bupati Subang ini tentu akan menjadi terobosan baru dalam memasuki tahun 2027 akan efisiensi belanja pegawai dan dikaitkan dengan fungsinya akan lebih lincah dan fokus pada hasil kinerja,” katanya.

Menurutnya, merujuk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 146 ayat 1 dan ayat 2. Undang-undang ini juga membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai tahun 2027.

“Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam restrukturisasi fiskal di daerah-daerah Indonesia guna meningkatkan kualitas belanja dan pelayanan publik,” tandasnya.(idr/ery)

Berita Terbaru

Persib Bandung Bantai Shan United 6-0 di ACC 2026

Persib Bandung Bantai Shan United 6-0 di ACC 2026

Olahraga10 jam lalu
Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Nasional10 jam lalu
Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Bulog Subang Salurkan 12.406 Ton Beras untuk 413 Ribu Keluarga

Subang12 jam lalu
Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Potensi Wisata Taman Batu Bojong, Alam Hijau Asri Berlatar Pegunungan

Purwakarta12 jam lalu
Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Pemkab Purwakarta Lepas Owa Jawa Bogel ke Hutan Gunung Haur

Purwakarta12 jam lalu
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta13 jam lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta13 jam lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang13 jam lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang13 jam lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang13 jam lalu