HUT ke-81 RI, H. Adik Dorong Subang Wujudkan Kebijakan yang Berdaulat, Adil, dan Memakmurkan Rakyat
PASUNDANEKSPRES.ID - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dinilai tidak semestinya berhenti sebagai slogan seremonial.
Nilai tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk di tingkat daerah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang, H. Adik menyampaikan, semangat kemerdekaan harus menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pembangunan.
Menurutnya, tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur sangat relevan untuk diterapkan di Kabupaten Subang. Kedaulatan daerah, kata dia, salah satunya tercermin dari keberanian pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Tema ini harus bisa kita terapkan di Kabupaten Subang. Artinya, kebijakan daerah harus berdaulat, adil, dan pada akhirnya mampu memakmurkan masyarakat,” ujar H. Adik kepada Pasundan Ekspres.
Ia menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurutnya harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Anggaran daerah tidak boleh hanya terserap untuk membiayai kebutuhan internal pemerintahan, sementara ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik terbatas.
“APBD itu pada hakikatnya harus memberikan dampak kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran terlalu banyak berkutat pada belanja pegawai, sementara kebutuhan masyarakat untuk pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya justru tidak mendapatkan porsi yang memadai,” ungkapnya.
H. Adik menilai pemerintah daerah perlu memastikan setiap rupiah APBD memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat. Perencanaan anggaran, menurutnya, harus disusun berdasarkan kebutuhan riil dan persoalan yang dihadapi warga.
Ia mendorong agar belanja pembangunan diarahkan pada program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat Subang.
“Yang paling penting adalah bagaimana APBD itu kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang baik, infrastruktur yang berkualitas, peningkatan ekonomi, lapangan pekerjaan, serta program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, Subang memiliki potensi besar, mulai dari sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut harus dikelola dengan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk tumbuh dan menikmati hasil pembangunan.
Selain keberpihakan anggaran, H. Adik juga menekankan pentingnya aspek keadilan dalam pembangunan. Ia meminta pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kecamatan, termasuk wilayah yang masih membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Adil bukan berarti semua mendapatkan jumlah yang sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan persoalannya. Daerah yang masih tertinggal tentu harus mendapatkan perhatian lebih agar kesenjangan pembangunan bisa dikurangi,” kata H. Adik.
Ia berharap momentum HUT ke-81 RI menjadi ruang evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Subang untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
H. Adik berpesan agar semangat kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan upacara dan kegiatan seremonial. Menurutnya, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebijakan yang membuat masyarakat semakin mandiri, sejahtera, dan mendapatkan akses pelayanan publik yang layak.
“Pesan saya, mari kita maknai kemerdekaan ini dengan bekerja dan membuat kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama membangun Subang yang lebih berdaulat, adil, dan makmur,” tuturnya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan daerah bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat dari setiap kebijakan pemerintah.
“Jangan hanya melihat berapa besar anggaran yang terserap, tetapi lihat juga apa dampaknya bagi rakyat. Karena pada akhirnya, pembangunan itu harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (cdp/ysp)
