Rancangan APBD Pemkab Subang Tahun 2027 Mulai Dibahas, Pendapatan Rp2,658 Trilun, Belanja Rp2,764 Triliun

SUBANG – APBD Pemkab Subang Tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,658 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,05 triliun, sementara belanja daerah dirancang mencapai Rp2,764 triliun dengan defisit Rp106 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.

Rancangan KUA-PPAS 2027 tersebut disampaikan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang sebagai tahapan awal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 pada Senin (13/7/2026). Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD yang diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Agus menjelaskan, penyusunan kebijakan fiskal tahun 2027 mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan daerah, proyeksi kemampuan keuangan daerah, arah kebijakan pemerintah pusat, serta prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

"Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Subang tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,658 triliun, meningkat sekitar Rp5 miliar atau 0,19 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026," ujarnya.

Dari total pendapatan tersebut, PAD diproyeksikan sebesar Rp1,050 triliun atau meningkat Rp5 miliar dibandingkan target tahun sebelumnya. Kontributor terbesar PAD masih berasal dari sektor pajak daerah yang ditargetkan mencapai Rp625,175 miliar atau naik 10,50 persen dibandingkan target tahun 2026.

Selain pajak daerah, penerimaan dari retribusi daerah diproyeksikan mencapai Rp260,380 miliar atau meningkat 7,21 persen. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan sebesar Rp23,125 miliar, sedangkan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mencapai Rp141,740 miliar.

Untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Subang memproyeksikan sebesar Rp1,607 triliun atau relatif sama dengan tahun anggaran 2026. Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah belum diproyeksikan karena belum terdapat kepastian mengenai pendapatan yang bersumber dari hibah.

Di sisi belanja, pemerintah daerah merancang anggaran sebesar Rp2,764 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi Rp1,978 triliun, belanja modal Rp317,581 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer Rp458,018 miliar.

Belanja modal menjadi komponen yang mengalami kenaikan paling besar, yakni sebesar Rp57,308 miliar atau 22,02 persen dibandingkan tahun anggaran 2026. Sebaliknya, belanja operasi turun Rp52,385 miliar atau 2,58 persen, sedangkan belanja transfer menurun Rp4,922 miliar atau 1,06 persen.

Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Subang masih memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp106 miliar. Namun, defisit itu direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp111 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sehari setelah penyampaian nota pengantar KUA-PPAS, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Subang menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan tersebut. Secara umum, fraksi-fraksi menilai kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp5 miliar atau sekitar 0,19 persen menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas.

Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah menyiapkan strategi yang lebih inovatif untuk meningkatkan kapasitas fiskal sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan rutin maupun transfer dari pemerintah pusat.

Fraksi-fraksi juga menyoroti target kenaikan pajak daerah yang cukup signifikan. Menurut mereka, peningkatan target tersebut harus dibarengi pembenahan administrasi perpajakan daerah, digitalisasi pelayanan, penguatan basis data objek pajak, serta pengawasan yang efektif agar target penerimaan dapat terealisasi.

Selain itu, DPRD menilai ketergantungan terhadap pendapatan transfer sebesar Rp1,607 triliun masih cukup tinggi. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar tingkat kemandirian fiskal semakin meningkat.

Dari sisi belanja, fraksi-fraksi mengapresiasi kenaikan belanja modal sebesar 22 persen dan berharap anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, irigasi pertanian, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, serta infrastruktur penunjang kawasan industri dan pertanian.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (15/7/2026), Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan DPRD. Menurutnya, seluruh saran dan kritik akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan KUA-PPAS 2027.

Bupati menegaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Ia menyebutkan, prioritas APBD 2027 diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Subang juga menegaskan penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 telah diselaraskan dengan RPJPD, RPJMD, RKPD Tahun 2027, serta kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tema pembangunan "Subang Terkoneksi, Ekonomi Lokal Tumbuh, Layanan Publik Menjangkau Pelosok."(cdp/ysp)