DPRD Pertanyakan Target Retribusi Parkir Kabupaten Subang Rp1,5 Miliar, Sebut Belum Ada Kajian Potensi
SUBANG – Target retribusi parkir Kabupaten Subang sebesar Rp1,5 miliar pada tahun 2026 dipertanyakan Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Wirabuana Abdurachman. Menurutnya, target tersebut belum didasarkan pada kajian dan inventarisasi potensi lahan parkir sehingga perlu memiliki dasar yang jelas agar dapat dicapai secara realistis.
Victor mengatakan, hingga saat ini belum ada kajian yang secara khusus memetakan potensi retribusi parkir di Kabupaten Subang. Karena itu, DPRD mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) segera menyusun kajian sekaligus menginventarisasi seluruh titik parkir yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Target retribusi parkir Dishub Subang Rp1,5 miliar. Dari target itu saya tanya potensinya mana saja? Ternyata itu hanya target dari Bapenda,” kata Victor kepada Pasundan Ekspres, Rabu (15/7/2026).
Ia menegaskan, pemetaan potensi tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan target pendapatan. Dengan demikian, target yang dibebankan kepada organisasi perangkat daerah dapat dicapai secara realistis.
“Belum dilakukan kajian untuk itu. Kemarin saya menyarankan agar dilakukan kajian dan inventarisasi potensi-potensi parkir,” ungkapnya.
Menurut Victor, target pendapatan tidak seharusnya ditetapkan tanpa didukung data potensi yang memadai.
“Sehingga PAD-nya besar dan capaiannya juga besar. Jangan sampai target yang diberikan Bapenda terhadap Dishub itu hanya di awang-awang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan kajian tersebut. Kesempatan itu diharapkan dimanfaatkan Dishub untuk memetakan seluruh lokasi parkir yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Tahun ini dianggarkan untuk kajiannya dan saya sudah menyampaikan ke Dishub agar menginventarisasi, selain dikaji juga potensi-potensi mana saja yang bisa menjadi sumber PAD terkait lahan parkir,” tuturnya.
Victor menegaskan, DPRD akan terus mengawal langkah Dishub dalam menggali potensi retribusi parkir. Selain mencari titik-titik parkir baru, Dishub juga diminta memastikan seluruh lokasi parkir yang telah ada dikelola secara optimal sehingga pembayaran retribusinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Langkah saya terhadap Dishub adalah mencari potensi dan menargetkan lahan-lahan parkir yang sudah ada agar pembayaran atau retribusinya sesuai dengan ketentuan Dishub,” katanya.
Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor perparkiran dan mendorong tercapainya target retribusi parkir pada tahun ini.
“Upaya Dishub harus dioptimalkan untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.
Di sisi lain, realisasi retribusi parkir yang dikelola Dishub hingga triwulan II tahun 2026 masih jauh dari target. Berdasarkan data Dishub, penerimaan retribusi parkir baru mencapai Rp305 juta atau sekitar 20,33 persen dari target tahunan sebesar Rp1,5 miliar.
Kepala Bidang Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, Dito Sudrajat, mengatakan capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pada semester kedua tahun ini.
“Hingga hari ini realisasi retribusi parkir baru mencapai Rp305 juta atau sekitar 20,33 persen dari target tahunan sebesar Rp1,5 miliar,” terangnya kepada Pasundan Ekspres, Kamis (9/7/2026).
Menurut Dito, Dishub akan terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir, baik melalui penguatan pengawasan di lapangan maupun optimalisasi pengelolaan titik-titik parkir yang menjadi sumber pendapatan daerah.
Ia menilai masih terdapat potensi yang dapat digali sehingga target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat dikejar hingga akhir tahun anggaran.
Dito juga mengungkapkan, target retribusi parkir tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Dishub dibebani target pendapatan retribusi parkir sebesar Rp2,7 miliar, namun realisasinya hingga akhir tahun hanya mencapai Rp670 juta.
Rendahnya capaian pada tahun lalu, kata Dito, menjadi salah satu dasar evaluasi pemerintah daerah dalam menetapkan target retribusi parkir tahun 2026 agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan.(cdp/ysp)
