Rp780 Miliar APBD Subang Belum Terserap, BKAD Kejar Percepatan Belanja SKPD

PASUNDANEKSPRES.ID – Realisasi belanja APBD Subang masih menyisakan anggaran sebesar Rp780,731 miliar. Dari total pagu Rp2,864 triliun, penyerapan anggaran baru mencapai Rp2,083 triliun atau 72,74 persen.
Untuk itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
Besarnya anggaran yang belum terserap menjadi perhatian menjelang berakhirnya tahun anggaran. BKAD mengingatkan seluruh perangkat daerah agar segera mengevaluasi kegiatan yang belum terealisasi, mengidentifikasi kendala, serta mengambil langkah percepatan tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Subang, Budhi Purnama, mengatakan percepatan realisasi belanja harus menjadi perhatian seluruh SKPD. Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu mencermati program dan kegiatan yang masih memiliki sisa anggaran agar pelaksanaannya tidak menumpuk pada akhir tahun.
"Kami terus mendorong seluruh SKPD agar memaksimalkan penyerapan anggaran. Perangkat daerah harus mencermati kegiatan yang belum terealisasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengambil langkah percepatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Budhi saat diwawancarai Pasundan Ekspres, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan data realisasi anggaran kecamatan, Kecamatan Ciater mencatat serapan tertinggi sebesar 88,81 persen, disusul Tambakdahan 88,72 persen dan Pusakajaya 87,36 persen. Sementara itu, tiga kecamatan dengan persentase serapan terendah yakni Dawuan sebesar 80,84 persen, Pamanukan 80,10 persen, dan Ciasem 79,83 persen.
Pada kelompok dinas dan badan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mencatat serapan tertinggi sebesar 85,70 persen. Berikutnya BKAD sebesar 85,26 persen dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar 84,65 persen. Di sisi lain, sejumlah perangkat daerah masih mencatat realisasi di bawah 65 persen, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar 61,32 persen, Dinas Sosial 58,75 persen, serta Dinas Kesehatan 58,66 persen.
Budhi menegaskan, percepatan penyerapan anggaran tidak semata-mata mengejar tingginya persentase realisasi. Pelaksanaan belanja tetap harus memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, serta kesesuaian dengan aturan pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengingatkan agar kegiatan yang telah direncanakan segera dilaksanakan sesuai tahapan sehingga tidak terkonsentrasi pada penghujung tahun.
"Kami berharap seluruh SKPD dapat meningkatkan koordinasi dan memastikan kegiatan yang sudah direncanakan segera dilaksanakan sesuai tahapan. Jangan sampai penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan," tegasnya.
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan sisa anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
BKAD berharap seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dalam merealisasikan program yang telah dianggarkan sehingga pelaksanaan APBD berjalan efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Subang.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Subang, A. Fauzi Ridwan, yang juga anggota Komisi III mengatakan, percepatan realisasi anggaran perlu tetap memperhatikan pelaksanaan kegiatan dan kualitas pekerjaan.
Ingin APBD Subang Terserap
“Jangan sampai karena mengejar serapan, semua kegiatan dipaksakan menumpuk di akhir tahun. Kita ingin APBD terserap, tetapi kualitas pekerjaan dan manfaat bagi masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, realisasi anggaran tidak hanya dilihat dari persentase serapan, tetapi juga dari hasil kegiatan dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya berapa persen yang terserap. Yang lebih penting adalah apa output-nya dan apa manfaatnya untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang memiliki tingkat realisasi rendah.
Fauzi memastikan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran yang telah disepakati dilaksanakan sesuai perencanaan.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang salah. Kami ingin tahu masalahnya supaya bisa dicari solusinya. Tetapi jangan sampai persoalan baru terlihat ketika tahun anggaran sudah hampir habis,” ujarnya.
Bupati Subang, Reynaldy Putra kerap mengingatkan agar serapan anggaran dapat dimaksimalkan. Teranyar, dia menyampaikan bahwa dinamika penyerapan anggaran menjelang akhir tahun bukanlah hal baru bagi Pemkab Subang. Sejauh ini, realisasi serapan anggaran selalu sesuai target.
"Serapan kita kecil di awal, tapi pada akhirnya Alhamdulillah bisa mencapai 95 persen ke atas," kata Bupati Subang usai pelantikan Sekda Subang di Aula H. Oman Sahroni, Kamis (1/10/2026) lalu.(cdp/ysp)
