Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Imbauan Bagi Para Pelaku Usaha untuk Segera Memiliki Sertifikat Halal

P
Putri MelaniaEditor: Putri Melania
|11:29 WIB
Bagikan:
Imbauan Bagi Para Pelaku Usaha untuk Segera Memiliki Sertifikat Halal
Sertifikat Halal. (Sumber Gambar: BFI Finance)

PASUNDAN EKSPRES - Mulai tanggal 18 Oktober 2024, para pelaku usaha diwajibkan memiliki Sertifikat Halal, seperti yang diungkapkan oleh Tedi Targuna, anggota Satgas Halal pada Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.

Sertifikat Halal bagi Para Pelaku Usaha

Produk-produk yang harus bersertifikat halal mencakup makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta jasa penyembelihan dan hasil sembelih.

Tedi menjelaskan bahwa proses pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat halal dapat dilakukan melalui situs web resmi atau dengan meminta bantuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil) dan Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

BACA JUGA:Pedagang Kaki Lima Harus Punya Setifikat Halal? Bayar Ga Nih?

BACA JUGA:Halalbihalal, Pemkab Purwakarta dan Formata Kumpulkan Diaspora, Perkuat Sinergitas untuk Pembangunan

"Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau mulai saat ini sebenarnya yang bisa gratis jika kuotanya masih ada," ucapnya dikutip dari Sumedang Ekspres.

Satgas Halal memiliki kuota sekitar 300 ribu di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sumedang.

"Untuk yang gratis diutamakan pelaku usaha mikro dan kecil serta sifatnya sederhana," tambahnya.

Namun, Targuna menegaskan bahwa untuk produk seperti daging, prosesnya lebih rumit.

Oleh karena itu, produk makanan dan minuman yang menggunakan bahan-bahan alami dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis jika bahan bakunya sudah terdaftar sebagai halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BACA JUGA:Grant Hotel Subang Berikan Promo Paket Buffet Halal Bihalal Menarik

Selain layanan gratis, biaya pendaftaran juga dapat disesuaikan dengan skala bisnis yang dikelola oleh pelaku usaha.

Tedi menekankan bahwa proses pendaftaran cukup mudah, dapat dilakukan secara online melalui situs web ptps.halal.go.id atau melalui Aplikasi Pusaka Superapps.

Selain bantuan dari Kementerian Agama, Targuna juga berharap bahwa Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumedang dapat memberikan dukungan kepada para pelaku usaha dalam hal pembiayaan sertifikat halal.

(pm)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional6 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional8 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional9 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional10 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional13 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline14 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional22 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional23 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional27 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional27 menit lalu