Pemprov Jabar Matangkan Skenario Mitigasi Gempa Sesar Lembang, Ini Sejumlah Persiapannya

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mulai menyusun langkah antisipasi terhadap potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan perencanaan yang matang agar pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai penanganan apabila bencana tersebut terjadi.

Skenario mitigasi gempa Sesar Lembang menjadi salah satu agenda yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan kebencanaan di Jawa Barat.

Pasarnya sesar aktif ini membentang sekitar 29 kilometer di utara Bandung dan melintasi kawasan yang dipenuhi pemukiman serta berbagai aktivitas ekonomi.

Potensi kekuatan gempa dari sesar tersebut juga perlu menjadi dasar penyusunan kesiapsiagaan. Badan Geologi pada Februari 2026 menyebut gempa dapat mencapai magnitudo 6,8–7 apabila seluruh segmen bergerak. 

Sementara itu, kajian BMKG pada Oktober 2025 menyebut segmen Cimeta dan Cipogor berpotensi menghasilkan gempa maksimum magnitudo 5,5 berdasarkan skenario yang digunakan.

5 Skenario Mitigasi Gempa Sesar Lembang

Dedi Mulyadi pun meminta rencana penanganan tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga. Setiap kebutuhan perlu dihitung, termasuk kemungkinan gangguan terhadap akses transportasi dan pelayanan pemerintahan apabila pusat aktivitas di Bandung terdampak.

Lantas, seperti apa skenario mitigasi gempa Sesar Lembang yang sedang disiapkan Pemprov Jawa Barat?

1. Cirebon disiapkan sebagai opsi pusat pemerintahan darurat

Pemprov Jabar membahas kemungkinan menjadikan Cirebon sebagai lokasi alternatif operasional pemerintahan apabila Bandung tidak dapat berfungsi setelah gempa.

Untuk mendukung rencana tersebut, Dedi meminta pemetaan akses penghubung Bandung dengan daerah lain. Pemerintah perlu mengetahui jalur yang berpotensi mengalami kerusakan sekaligus menyiapkan alternatif mobilisasi personel. 

Kesiapan fasilitas dan mekanisme pemindahan operasional juga perlu diperhitungkan agar pelayanan pemerintahan tetap dapat berjalan.

2. Menghitung kebutuhan sensor dan perangkat mitigasi

Jawa Barat saat ini memiliki enam sensor gempa yang ditempatkan di sisi utara dan selatan Sesar Lembang. 

Dedi meminta kebutuhan perangkat tambahan dihitung secara terperinci, mulai dari jumlah alat, lokasi pemasangan, hingga anggaran pengadaannya.

Perhitungan tersebut juga mencakup kebutuhan teknologi informasi untuk mendukung koordinasi dan penyampaian informasi saat keadaan darurat.

3. Memetakan jalur evakuasi dan akses jalan

Pemetaan jalur evakuasi diperlukan untuk menentukan akses yang dapat digunakan masyarakat maupun petugas ketika gempa terjadi. Pemerintah juga perlu mengidentifikasi ruas jalan yang berisiko terganggu agar tersedia jalur alternatif.

Aspek ini turut berkaitan dengan perencanaan pembangunan infrastruktur. 

Jalur penghubung antardaerah perlu diperhitungkan berdasarkan fungsinya dalam mendukung mobilisasi dan penanganan bencana.

4. Menyiapkan kendaraan, logistik, dan air bersih

Kebutuhan armada menjadi bagian dari perencanaan penanganan darurat. Kendaraan berukuran besar seperti truk perlu diperhitungkan untuk mengangkut bantuan dan perlengkapan ke lokasi terdampak.

Selain itu, pemerintah perlu menghitung kebutuhan pangan, air bersih, serta lokasi penyimpanan bantuan. 

Mobil tangki air juga perlu disiapkan sebagai antisipasi apabila jaringan distribusi air mengalami gangguan akibat gempa.

5. Menyusun mikrozonasi dan standar pembangunan

Pemprov Jabar turut membahas pemetaan mikrozonasi untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat risiko gempa di setiap kawasan. 

Pemetaan ini dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan penataan ruang dan standar pembangunan.

Kondisi geologi suatu wilayah perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan permukiman maupun infrastruktur, terutama di kawasan yang memiliki potensi terdampak aktivitas sesar.

Potensi Gempa Jadi Dasar Penguatan Kesiapsiagaan

Sesar Lembang terbagi menjadi enam segmen dengan karakteristik dan potensi pergerakan yang perlu diperhitungkan dalam kajian kebencanaan. 

Meski waktu terjadinya gempa tidak dapat dipastikan, potensi dampaknya membuat persiapan perlu dilakukan sejak dini.

Penyusunan skenario mitigasi ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan menghadapi keadaan darurat. 

Perencanaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemetaan teknis dan koordinasi antarlembaga agar tidak berhenti sebagai rencana di atas kertas

(pm)