Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kasus PHK di Jawa Barat 2026 Tertinggi di Indonesia, Apa Kabar Penyerapan Tenaga Kerja?

P
Putri MelaniaEditor: Putri Melania
|10:15 WIB
Bagikan:
Kasus PHK di Jawa Barat 2026 Tertinggi di Indonesia, Apa Kabar Penyerapan Tenaga Kerja?
ILUSTRASI Pemutusan Hubungan Kerja. (Sumber: charliepix/Canva)

PASUNDANEKSPRES.ID - Di tengah masuknya investasi dan pembangunan kawasan industri, Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar di sektor ketenagakerjaan.

Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, sementara harapan untuk kembali mendapatkan peghasilan bergantung pada ketersedian lowongan dan kemampuan industri menyerap tenaga kerja baru.

Kasus PHK di Jawa Barat 2026 pun tercatat menjadi yang tertinggi di Indonesia.  Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, disebutkan bahwa jumlah pekerja terkena PHK di Jawa Barat mencapai 13.044 orang hingga September 2026. Angka tersebut setara sekitar 20,45 persen dari total nasional.

Jumlah itu meningkat dibandingkan pencatatan Agustus 2026 yang mencapai 10.880 orang. Artinya, terdapat penambahan sebanyak 2.164 pekerja dalam pencatatan kedua periode tersebut.

Posisi Jawa Barat berada di atas Banten yang menempati urutan kedua. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga kesempatan kerja sekaligus memastikan pertumbuhan industri memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kasus PHK di Jawa Barat 2026

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan optimisme bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja dari investasi baru dapat membantu mengimbangi tingginya angka PHK.

Mengutip pemberitaan Kompas, Dedi menyebut sejumlah kawasan industri di Jawa Barat mulai membuka rekrutmen setelah proyek-proyek investasi rampung dan beroperasi.

Beroperasinya pabrik dan fasilitas industri berpotensi menciptakan kebutuhan tenaga kerja, mulai dari operator produksi, teknisi, staf administrasi, hingga pekerja logistik.

Pembukaan lowongan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan maupun pekerja yang terdampak PHK.

Namun, masuknya investasi tidak otomatis membuat angka PHK turun. Jumlah pekerjaan yang tersedia, jenis industri yang berkembang, dan kemampuan perusahaan merekrut tenaga kerja lokal menjadi faktor yang menentukan besarnya dampak investasi terhadap pasar kerja.

Perusahaan yang membuka lowongan juga memiliki kebutuhan kompetensi tertentu. Ketika keterampilan atau sertifikasi pencari kerja belum sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, lowongan yang tersedia belum tentu dapat diisi oleh pekerja yang membutuhkan pekerjaan.

Apakah Investasi Baru Efektif Mengurangi PHK di Jawa Barat?

Investasi baru memang berpotensi membantu mengurangi dampak PHK, tetapi efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan di lapangan.  Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan industri diikuti pembukaan lapangan kerja yang nyata dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.

Salah satu langkah yang diperlukan ialah memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan perusahaan. 

Lulusan SMK, diploma, dan sarjana perlu memperoleh pelatihan yang relevan, pengalaman praktik, serta sertifikasi sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan industri. Selain menarik investor, pemerintah daerah juga perlu mendorong perusahaan yang sudah beroperasi agar mampu mempertahankan tenaga kerja. 

Program peningkatan keterampilan, pelatihan ulang, serta penyebaran informasi lowongan kerja dapat membantu mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah proyek yang selesai dibangun. Jumlah pekerja yang benar-benar direkrut, keberlanjutan pekerjaan, dan perkembangan angka PHK perlu menjadi ukuran penting untuk menilai dampaknya.

Kasus PHK di Jawa Barat 2026 membutuhkan penanganan yang berjalan dari dua sisi: memperluas kesempatan kerja melalui investasi sekaligus mencegah semakin banyak pekerja kehilangan pekerjaan. 

Harapan Dedi Mulyadi dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan, tetapi hasilnya bergantung pada kesesuaian kompetensi, kebutuhan industri, dan jumlah lapangan kerja yang benar-benar tercipta.

(pm)

Berita Terbaru

BEWARA Dorong Revisi Perda Toko Modern

BEWARA Dorong Revisi Perda Toko Modern

Subang56 menit lalu
Resmi Dilantik, Ketua PWI Subang Siap Perkuat Profesionalisme dan Regenerasi Wartawan

Resmi Dilantik, Ketua PWI Subang Siap Perkuat Profesionalisme dan Regenerasi Wartawan

Subang59 menit lalu
Irwan Akui Bekerja di Vendor BYD, Bantah Tuduhan Provokasi dan Intimidasi Saat Aksi

Irwan Akui Bekerja di Vendor BYD, Bantah Tuduhan Provokasi dan Intimidasi Saat Aksi

Subang1 jam lalu
Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Matangkan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2027

Nasional2 jam lalu
Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

Pemilih Wajib Bawa KTP ke TPS, Pantau Pilkades Serentak Digital

Karawang3 jam lalu
Kalimalang Bertransformasi, Kini Hadir sebagai Destinasi Wisata Air Wakabe

Kalimalang Bertransformasi, Kini Hadir sebagai Destinasi Wisata Air Wakabe

Lifestyle3 jam lalu
Sejumlah Tokoh Masyarakat Terpilih jadi Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Campaka

Sejumlah Tokoh Masyarakat Terpilih jadi Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Campaka

Purwakarta3 jam lalu
Disdik Purwakarta Perkuat Tata Kelola Pembinaan Dikdas

Disdik Purwakarta Perkuat Tata Kelola Pembinaan Dikdas

Purwakarta3 jam lalu
Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Pemkab Purwakarta Didesak Perketat Izin Perumahan

Purwakarta3 jam lalu
Belum Lama Dipimpin AKBP Andi Purwanto, Kapolres Subang Kini Dijabat AKBP Niki Ramdhany

Belum Lama Dipimpin AKBP Andi Purwanto, Kapolres Subang Kini Dijabat AKBP Niki Ramdhany

Headline4 jam lalu